beritax.id – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenkraf) menjajaki kerja sama strategis. Tujuannya memperluas kesempatan kerja dan mengembangkan SDM ekonomi kreatif.
Menaker Yassierli menyatakan kerja sama lintas kementerian ini strategis untuk mempercepat pengembangan talenta kreatif. Sektor ekonomi kreatif menyumbang 7,8 persen terhadap PDB dan menyerap lebih dari 17 juta tenaga kerja.
Partai X: Kerja Sama Boleh, Tapi Realisasi Ekonomi Rakyat Jangan Ditinggal
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R Saputra, menyambut kerja sama ini dengan sikap kritis. Negara tak boleh hanya mengejar branding kreatif tanpa menjamin akses ekonomi yang nyata bagi rakyat.
“Jangan berhenti di pelatihan dan konten digital. Rakyat butuh akses pasar dan jaminan upah layak,” tegas Prayogi.
Menurutnya, kerja sama semacam ini rentan hanya menjadi proyek pencitraan tanpa menyentuh kebutuhan riil ekonomi kelas pekerja dan pelaku UMKM kreatif.
Dalam dokumen prinsip Partai X, sektor kreatif harus menjadi alat distribusi ekonomi rakyat, bukan arena monopoli digital. Negara wajib memastikan keterlibatan komunitas lokal, seniman rakyat, serta pelaku industri kecil secara adil.
Transformasi ekonomi digital harus disertai pembebasan akses teknologi, jaringan distribusi, dan proteksi hukum bagi pelaku usaha mikro. Pelatihan vokasi juga harus berbasis kebutuhan lokal, bukan semata permintaan industri besar.
Solusi Partai X: Ekosistem Kreatif Harus Terhubung dengan Kehidupan Rakyat
Partai X menawarkan solusi konkret. Pertama, wajibkan setiap pelatihan vokasi didampingi akses modal dan pemasaran berbasis koperasi digital. Kedua, ciptakan zonasi industri kreatif berbasis komunitas, bukan hanya kawasan mewah.
Ketiga, integrasikan pelatihan dan kerja sama kementerian ke dalam peta besar ekonomi kerakyatan. Termasuk, audit terbuka terhadap hasil kerja kementerian terkait untuk menghindari pemborosan anggaran proyek seremonial.
Keempat, bentuk Dewan Rakyat Kreatif yang melibatkan seniman tradisional, komunitas digital, dan pegiat UMKM sebagai pengarah kebijakan.
Jangan Jadikan Ekonomi Kreatif Sebatas Proyek ‘Konten’
Prayogi menegaskan, bangsa ini tidak kekurangan talenta, tetapi kekurangan akses dan keberpihakan negara. Negara jangan hanya bangga pada capaian angka dan presentasi RPJMN, tapi abai pada fakta: rakyat belum merdeka secara ekonomi.
Pemerintah harus ingat tugasnya: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur demi keadilan rakyat. Kerja sama kementerian boleh digelar, tapi jangan lupakan prinsip dasar keadilan sosial. Ekonomi kreatif sejati adalah yang membuka pintu kesempatan bagi rakyat, bukan hanya panggung konten bagi segelintir penguasa.
