beritax.id – Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan agar Sekolah Rakyat tidak berubah menjadi lembaga eksklusif yang justru bersaing dengan sekolah umum. Dalam pernyataannya, ia menilai harus menjadi pelengkap, bukan pesaing, dari sistem pendidikan nasional yang sudah ada.
Puan menyampaikan kekhawatiran tersebut saat merespons pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Satuan Pendidikan (MPLS) bagi siswa Sekolah Rakyat yang dimulai serentak di 63 titik. Ia juga mengingatkan bahwa program ini menghadapi berbagai tantangan dan perlu disempurnakan.
Partai X: Pendidikan Bukan Milik Pejabat, Tapi Hak Seluruh Rakyat
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R. Saputra, mengingatkan bahwa tugas negara adalah tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Menurutnya, pendidikan adalah hak dasar rakyat, bukan hak istimewa golongan tertentu.
Ia menanggapi pernyataan Puan Maharani dengan sinis, “Kalau takut rakyat cerdas, biasanya yang paling butuh kursus etika adalah para pejabat itu sendiri.” Ia menyayangkan bahwa program Sekolah Rakyat yang diperuntukkan bagi anak miskin justru dikhawatirkan akan menciptakan kompetisi, bukan pemerataan.
Partai X menegaskan bahwa pendidikan adalah pilar utama dalam perjuangan mewujudkan keadilan sosial. Rakyat harus dibebaskan dari sistem pendidikan yang berlapis, yang menguntungkan pejabat dan menyisihkan yang lemah. Sehingga harus dijaga agar tetap membumi, bukan hanya jadi proyek pencitraan.
Pendidikan berasrama dan gratis seperti Sekolah Rakyat adalah langkah tepat, tapi harus dibarengi pengawasan agar tidak dimanfaatkan sebagai alat kontrol sosial atau pembibitan untuk kekuasaan.
Solusi Partai X: Rakyat Mendidik Rakyat Lewat Sekolah Negarawan
Partai X mengusulkan empat solusi strategis untuk menjamin agar berakar pada prinsip keadilan pendidikan:
- Sekolah Negarawan untuk Guru Rakyat, yang mencetak pendidik dengan jiwa pengabdian dan etika kebangsaan, bukan sekadar pengajar birokratis.
- Audit Keterbukaan Rekrutmen, memastikan tidak ada manipulasi data DTSEN dalam penerimaan siswa miskin.
- Kurikulum Etika Publik dan Sosial, agar siswa bukan hanya pintar akademik, tapi juga berkarakter solutif dan berpihak pada rakyat.
- Pusat Informasi Akses Pendidikan Nasional, berbasis teknologi terbuka dan ramah desa terpencil, bukan hanya untuk kota besar.
Partai X menutup pernyataannya dengan tegas: jika ada yang takut rakyat cerdas, maka sebenarnya mereka takut kekuasaan jadi transparan. Justru Sekolah Rakyat harus diperbanyak, dimodernisasi, dan diawasi sendiri. “Bukan programnya yang harus dibatasi, tapi mental feodal di balik sistem pendidikan kita yang harus dipangkas,” ujar Prayogi.
