beritax.id – Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak agar pengusutan kasus beras oplosan diselesaikan hingga tuntas. Ia menekankan agar penegakan hukum tidak berhenti di level wacana. Pernyataan Puan disampaikan di tengah meningkatnya tekanan publik atas skandal 212 merek beras oplosan yang ditemukan tak sesuai mutu, takaran, maupun harga. Hal serupa disampaikan Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto yang menyayangkan masih adanya praktik oplosan oleh perusahaan besar. Namun hingga kini, penyelesaian hukum belum menyentuh siapa sesungguhnya dalang utama pengoplosan beras nasional.
Sementara itu, Satgas Pangan Polri telah memeriksa 22 saksi dari enam perusahaan dan delapan pemilik merek beras. Tapi nama-nama pelaku besar belum juga dibuka ke publik. Temuan mengejutkan menyebut 85 persen beras premium dan 88 persen beras medium yang beredar tidak sesuai standar mutu. Padahal stok nasional disebut dalam kondisi tertinggi sejak 57 tahun terakhir.
Partai X: Negara Harus Hadir untuk Lindungi Rakyat, Bukan Sekadar Gelar Konferensi Pers
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R. Saputra, menyatakan kasus beras oplosan adalah cermin betapa negara gagal menjalankan tugas utamanya. “Negara itu tugasnya tiga yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat,” tegasnya. Menurutnya, kalau 212 merek bisa lolos pengawasan, itu bukan kesalahan teknis semata, melainkan kelalaian struktural yang memungkinkan mafia pangan terus hidup.
Partai X menilai, banyak aktor besar yang sengaja disembunyikan karena beririsan langsung dengan kekuasaan ekonomi-pemerintahan. Jika yang terus disorot hanya pelaku lapangan dan bukan pemodal besar, maka hukum kita hanya berani pada yang lemah.
Bagi Partai X, pemerintah adalah bagian kecil dari rakyat yang diberi wewenang untuk menjalankan tugas secara efektif, efisien, dan transparan, demi keadilan dan kesejahteraan.
Namun saat pemangku kebijakan justru menjadi bagian dari sistem yang menguntungkan korporasi, maka mandat itu telah dikhianati. Dalam pandangan Partai X, negara harus berpihak pada rakyat, bukan membiarkan industri pangan menjadi ruang spekulasi korporasi besar yang memiskinkan petani dan konsumen.
Solusi Partai X: Negara Harus Bangun Tata Kelola Pangan yang Adil dan Terbuka
Partai X mengusulkan solusi konkret berbasis prinsip keadilan sosial:
- Audit Terbuka terhadap seluruh merek beras yang beredar, melibatkan lembaga independen, bukan hanya pemerintah.
- Penegakan Hukum Tanpa Tebang Pilih, termasuk membuka ke publik nama-nama pemodal besar yang terlibat.
- Transparansi Rantai Distribusi, dari petani hingga konsumen, untuk menghindari manipulasi harga dan kualitas.
- Sekolah Negarawan yang didorong Partai X akan memperkuat kepemimpinan publik berbasis etika, bukan keuntungan.
- Subsidi dan Skema Khusus bagi UMKM pangan agar mereka tidak terdesak oleh dominasi korporasi besar.
Keadilan Pangan Bukan Retorika, Tapi Kewajiban Negara
Partai X menegaskan, skandal beras oplosan harus menjadi momentum bersih-bersih total di sektor pangan. Jika harga pangan dikuasai oleh pemilik modal, sementara petani tetap miskin dan rakyat menanggung beban, maka itu bukan negara itu korporasi berkedok kekuasaan. Pemerintah harus berhenti mengaduk-aduk narasi populis, dan mulai mengaduk hati nurani. Jika tidak, konstitusi tinggal dekorasi dan rakyat tinggal statistik.
