beritax.id – Pemerintah resmi menunjuk Perum Bulog untuk menyalurkan bantuan pangan beras kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Penugasan ini tertuang dalam surat Badan Pangan Nasional (Bapanas) nomor 170/TS.03.03/K/7/2025 tanggal 4 Juli 2025.
Sebanyak 18.277.083 penerima bantuan akan mendapatkan 10 kilogram beras per orang untuk alokasi Juni–Juli 2025. Penyaluran dilakukan sekali salur untuk dua bulan dan melibatkan pemda serta TNI–Polri dalam distribusinya.
Kepala Bapanas Arief Prasetyo menyebut bantuan ini bisa meredam inflasi beras seperti yang terjadi pada 2023 dan 2024. Menurutnya, bantuan ini juga menunjukkan komitmen Presiden Prabowo dan Wapres Gibran terhadap rakyat kecil.
Arief menyebut data penerima berasal dari DTSEN Kemensos dan BPS. Bila terjadi perubahan, tersedia cadangan data sebanyak 4 juta nama.
Partai X: Program Pangan Ini Bukan Solusi, Hanya Tambal Kelaparan
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Prayogi R Saputra, menyebut bantuan beras hanya jadi pereda sesaat, bukan solusi struktural. “Ini bukan keadilan pangan, ini hanya tambal kelaparan,” tegasnya.
Menurut Prayogi, peemerintah seharusnya melindungi rakyat dari sebab-sebab kelaparan, bukan hanya hadir ketika rakyat sudah lapar. Ia menegaskan bahwa tugas pemerintah adalah melindungi, melayani, dan mengatur rakyat secara adil dan merata.
Partai X mengkritik bahwa bantuan beras tak akan cukup jika akar masalah ekonomi rakyat tidak ditangani serius. Di tengah distribusi beras, jutaan rakyat masih terjebak utang karena judi online dan pinjaman digital.
“Banyak keluarga penerima bantuan justru uangnya habis untuk top up judi online. Ini bom waktu sosial,” kata Prayogi. Pemerintah dianggap gagal menyaring sistem digital yang menyusup hingga ke desa dan pesantren.
Solusi Partai X: Berikan Hak, Bukan Sekadar Bantuan
Partai X menawarkan solusi menyeluruh agar ketahanan pangan tidak bergantung pada bantuan tahunan. Pertama, pastikan reforma agraria berjalan untuk rakyat miskin kota dan desa.
Kedua, bangun koperasi pangan berbasis rakyat yang dikelola secara transparan. Ketiga, tetapkan harga dasar gabah dan beras agar petani tidak rugi, rakyat tetap bisa beli murah.
Keempat, wujudkan sistem distribusi pangan tanpa tengkulak dan tanpa perantara kekuasaan. Kelima, blokir sistem digital judi dan pinjaman ilegal yang menggerogoti ekonomi keluarga penerima bantuan.
Partai X menegaskan bahwa keadilan pangan berarti menjamin produksi, distribusi, dan konsumsi yang sehat dan mandiri. “Kalau rakyat tiap bulan hanya menunggu 10 kilo beras, pemerintah sedang gagal mewujudkan martabat,” tegas Prayogi.
Ia menutup pernyataan dengan dorongan kepada pemerintah untuk membangun sistem yang berpihak pada produsen pangan, bukan hanya pada angka bantuan.
