beritax.id – Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengajak perempuan menjadi tulang punggung ekonomi desa lewat koperasi. Dalam Rakernas PKK 2025 di Samarinda, Budi menyebut 49 persen anggota koperasi nasional adalah perempuan.
Sebanyak 38 persen karyawan koperasi juga perempuan, menjadikan mereka pilar penting sektor ekonomi berbasis komunitas. “Saya optimistis partisipasi ibu-ibu PKK membawa kemajuan signifikan,” kata Budi dalam forum nasional tersebut.
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Prayogi R Saputra, menilai wacana pemberdayaan perempuan seringkali tak dibarengi keadilan akses sumber daya. “Jangan ajak perempuan menopang ekonomi, tapi tak beri mereka akses lahan, pasar, dan modal,” tegasnya.
Menurut Prayogi, pemerintah hanya mengagungkan partisipasi tanpa memperjuangkan keadilan struktural dan keberpihakan konkret bagi perempuan desa. Ia mengingatkan, tugas pemerintah adalah melindungi, melayani, dan mengatur rakyat secara adil dan bijak.
Jika perempuan terus diminta aktif tanpa dukungan sumber daya produktif, maka pemerintah sedang melakukan pembiaran atas ketimpangan lama.
Partai X: Koperasi Harus Berdiri di Atas Hak Milik Rakyat
Partai X menegaskan bahwa perekonomian harus berpijak pada prinsip keadilan dan kedaulatan rakyat atas produksi.
Dalam pandangan Partai X, pemerintah adalah pelayan rakyat yang harus bekerja efektif, efisien, dan transparan.
Program koperasi merah putih harus memastikan perempuan punya kontrol terhadap tanah, alat produksi, dan distribusi hasil usahanya. Jika tidak, koperasi hanya menjadi perpanjangan sistem ekonomi lama yang menindas dalam wajah baru.
Partai X menyayangkan pendekatan program koperasi yang terlalu birokratis dan instruksional. “Kami menolak pendekatan simbolik tanpa perubahan relasi kuasa dalam ekonomi rakyat,” tegas Prayogi.
Pemberdayaan harus dimulai dari pengakuan terhadap hak-hak perempuan desa atas tanah, pendidikan, dan keputusan ekonomi. “Kalau hanya suruh jualan, tapi harga ditentukan pasar oligarki, itu bukan pemberdayaan, itu perbudakan ekonomi,” imbuhnya.
Solusi Partai X: Koperasi Rakyat Berbasis Kepemilikan Kolektif dan Produksi Lokal
Partai X mengajukan solusi strategis demi mewujudkan koperasi yang adil dan berpihak. Pertama, memastikan koperasi berdiri atas hak milik rakyat dan bukan dikendalikan penguasa lokal. Kedua, mendorong regulasi yang memberi hak penuh atas akses tanah dan produksi kepada perempuan.
Ketiga, menghadirkan sistem distribusi berbasis komunitas yang memotong jalur tengkulak dan kartel. Keempat, menerapkan sistem pendanaan koperasi dengan prinsip gotong royong dan akuntabilitas berbasis komunitas.
Kelima, memberikan pelatihan produksi dan manajemen berbasis kebutuhan lokal, bukan program sentralistik yang seragam. Dengan strategi ini, koperasi menjadi alat kedaulatan ekonomi rakyat, bukan sekadar program pemerintah.
Partai X juga memperingatkan agar program koperasi merah putih tidak menjadi proyek pejabat sesaat tanpa keberlanjutan. “Kalau koperasi hanya muncul lima tahun sekali jelang pemilu, itu pelecehan terhadap sejarah ekonomi bangsa,” kata Prayogi.
Koperasi sejati harus mandiri, sehat, dan tumbuh dari bawah, bukan hasil proyek dari atas. Pemerintah harus memastikan bukan hanya ada koperasi, tapi juga ada keadilan ekonomi yang menopang.
Kesimpulan: Perempuan Tak Butuh Pujian, Tapi Keadilan Ekonomi
Partai X mengakhiri pernyataannya dengan menyerukan agar berhenti menggunakan perempuan sebagai slogan kosong pembangunan. “Yang dibutuhkan perempuan adalah hak milik, keadilan harga, dan kontrol atas hasil kerjanya sendiri,” tegas Prayogi.
Sudah saatnya pemerintah hadir bukan hanya sebagai fasilitator koperasi, tetapi sebagai penjamin keadilan struktural bagi perempuan di desa. Itulah jalan menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan sejahtera.
