Oleh: Rinto Setiyawan
Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia, Anggota Majelis Tinggi Partai X, Wakil Direktur Sekolah Negarawan X Institute.
beritax.id – Negara ini seharusnya menjadi rumah besar yang merawat dan menyejahterakan rakyatnya. Namun, alih-alih menjadi ruang aman dan nyaman, rumah bernama Indonesia kini bocor di segala sudut. Bukan hanya karena (kejahatan) politik yang carut-marut, tetapi juga karena kesalahan mendasar dalam mengelola uang publik.
Budayawan Emha Ainun Nadjib, atau yang akrab disapa Cak Nun, pernah menegaskan dengan gamblang:
“Beda antara keluarga dengan rumah tangga, antara kepala keluarga dengan kepala rumah tangga, termasuk antara almari kas negara dengan laci kas rumah tangga, juga antara bendahara dengan kasir.”
Pernyataan itu bukan sekadar kalimat puitis. Di dalamnya tersimpan kritik tajam terhadap cara negara menangani keuangan publik. Banyak pejabat negara tidak paham, atau pura-pura tidak paham, perbedaan antara bendahara dan kasir.
Bendahara dan Kasir: Dua Fungsi yang Harus Dipisah
Dalam tata kelola keuangan modern, bendahara adalah otak perencanaan dan pengawasan keuangan. Ia merancang strategi, mengatur alokasi anggaran, memastikan arus kas tetap sehat, serta menjaga integritas laporan keuangan. Sementara kasir hanyalah eksekutor teknis: menerima, menyimpan, dan mengeluarkan uang sesuai instruksi.
Menggabungkan keduanya berarti menciptakan ruang gelap bagi penyelewengan. Tanpa kontrol silang, korupsi menjadi tak terhindarkan. Ibarat rumah, jika kepala keluarga merangkap bendahara dan kasir, maka risiko keuangan bocor dan manipulasi semakin besar.
Salah Kelola = Negara Lumpuh
Ketika negara tidak memahami prinsip dasar pemisahan fungsi ini, yang terjadi adalah kebocoran masif, utang negara yang membengkak, serta penggunaan uang publik yang tak transparan. Akibatnya, rakyatlah yang menanggung:
- Pajak dinaikkan, bahkan hingga merambah transaksi kecil seperti belanja online dan pajak tempat olahraga.
- Harga kebutuhan pokok melonjak.
- Pelayanan kesehatan makin mahal dan sulit diakses.
- Fasilitas umum terbengkalai.
Sementara itu, para pejabat justru menikmati kenaikan tunjangan, jatah fasilitas mewah, dan akomodasi yang makin royal. Ironi di negeri yang katanya berdaulat, tapi justru rakyat yang dipaksa mendorong “mobil negara” yang mogok, sambil kehabisan napas.
Revolusi Damai: Solusi untuk Sistem Bobrok
Cak Nun telah lama menyerukan revolusi damai ketatanegaraan. Bukan revolusi berdarah, melainkan transformasi mendasar lewat jalur damai dan musyawarah. Caranya? Dengan memperbaiki struktur konstitusi, menata ulang sistem keuangan negara, dan memisahkan jelas fungsi strategis (bendahara) dan teknis (kasir).
Konsep Musyawarah Kenegarawanan Indonesia yang digagas Cak Nun adalah ruang untuk mempertemukan kaum intelektual, kaum agama/spiritual, kaum TNI/Polri, serta kaum budaya/adat. Hanya mereka yang murni berjiwa negarawan, terbukti bersih dari praktik perusakan bangsa, dan tidak pernah memanfaatkan jabatan demi keuntungan pribadi yang layak duduk di forum ini.
Tujuannya?
- Mendesain ulang struktur ketatanegaraan yang menempatkan kedaulatan penuh di tangan rakyat.
- Menyusun draft amandemen kelima UUD 1945 sebagai landasan hukum baru.
- Membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara untuk mngesahkan draft amandemen kelima UUD 1945.
Rakyat Indonesia tidak butuh pemimpin yang jago akrobat kata, tapi gagal memahami fungsi bendahara dan kasir. Rakyat butuh negarawan sejati, yang mengerti bahwa mengelola negara tidak sama dengan mengelola laci kas rumah tangga.
Kini saatnya kita kembali ke akar, mendengarkan suara rakyat sebagai pancer, pusat jiwa bangsa. Saatnya kita menyiapkan revolusi damai demi kembalinya kedaulatan sejati ke pangkuan rakyat. Karena kalau tidak sekarang, sampai kapan rakyat harus terus mendorong “mobil negara” yang mogok, sampai kehabisan napas?
