beritax.id – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa program penanganan stunting bukan tanggung jawab eksklusif Kementerian Kesehatan. Dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Selasa (1/7/2025), Budi menjelaskan bahwa sejak awal penanganan stunting berada di bawah koordinasi Wakil Presiden.
Menurut Budi, Kemenkes hanya berkontribusi sekitar 30 persen dalam penanganan masalah stunting nasional. Kontribusi tersebut mencakup intervensi spesifik, seperti pemberian tablet tambah darah kepada remaja putri dan ibu hamil, serta pemantauan kondisi anemia.
“Yang kita lakukan di 30 persen itu program sebelum lahir dan sesudah lahir,” ujar Budi. Ia menegaskan bahwa koordinasi besar penanganan stunting justru dilimpahkan ke Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Partai X: Kalau Hasilnya Buruk, Semua Kompak Menyalahkan Sistem
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Diana Isnaini, mengkritik pola koordinasi penanganan stunting yang terlalu terfragmentasi. “Kenapa kalau gagal semua saling tunjuk, tapi kalau sukses, pejabat tertentu yang tampil?” tegas Diana. Menurutnya, kegagalan pemerintah menangani stunting tidak boleh ditutup dengan alibi teknokratis tentang pembagian wewenang.
Partai X melihat bahwa tata kelola intervensi stunting seperti ini menunjukkan lemahnya kepemimpinan dan distribusi tanggung jawab yang membingungkan publik. “Kalau menteri bicara hanya urus 30 persen, lalu siapa yang tanggung jawab atas sisanya yang tidak selesai?” lanjutnya.
Pemerintah Harus Melindungi, Melayani, dan Mengatur dengan Tegas
Partai X kembali menegaskan bahwa negara seharusnya menjalankan fungsi dasarnya: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat dengan penuh tanggung jawab.
Delegasi tanggung jawab tak boleh mengaburkan akuntabilitas negara.
Ketika stunting tetap tinggi, artinya pemerintah gagal memenuhi hak anak atas hidup sehat dan layak. “Pemerintah jangan hanya hadir saat meresmikan program, tapi harus hadir saat program gagal di lapangan,” ujar Diana.
Solusi Partai X: Integrasi Data, Kepemimpinan Negarawan, dan Desentralisasi Kesehatan
Partai X menawarkan solusi berbasis sistem yang terintegrasi dan kepemimpinan berbasis nilai. Pertama, pembangunan sistem integrasi data gizi berbasis desa dengan keterlibatan langsung masyarakat. Kedua, penguatan pusat pelatihan kader kesehatan berbasis Sekolah Negarawan untuk mencetak pemimpin lapangan yang tidak hanya teknis, tapi juga punya integritas.
Ketiga, desentralisasi anggaran kesehatan harus dilakukan dengan akuntabilitas tinggi. “Daerah harus diberi otoritas, tapi juga tanggung jawab penuh dalam menangani stunting,” tegas Diana.
Partai X percaya bahwa masa depan bangsa ditentukan bukan oleh jargon pembangunan, melainkan oleh kualitas anak-anak hari ini. Jika negara gagal memberi gizi, pendidikan, dan kesehatan, maka Indonesia tidak hanya kehilangan angka statistik, tapi kehilangan generasi. “Stunting bukan sekadar data, tapi cermin kegagalan kita sebagai bangsa,” pungkas Diana Isnaini.
