beritax.id – Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) tetap diberikan bagi siswa Sekolah Rakyat. Pernyataan itu menjawab kekhawatiran orangtua miskin yang takut kehilangan hak setelah anaknya pindah sekolah.
Dalam keterangannya, Pramono menyebut KJP adalah bantuan pendidikan sekaligus penopang kesejahteraan keluarga prasejahtera. “Bisa untuk beli beras, daging, gula, dan sebagainya,” kata Pramono di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis.
Komitmen Telat: Pemerintah Baru Bicara Setelah Kekhawatiran Merebak
Partai X menilai jaminan KJP tidak akan dicabut seharusnya diumumkan sejak awal kebijakan Sekolah Rakyat diluncurkan.
“Kenapa harus tunggu publik gaduh dulu, baru dijamin?” ujar Prayogi R Saputra, Direktur X-Institute dan Anggota Majelis Tinggi Partai X.
Partai X menyoroti kecenderungan pemerintah daerah maupun pusat yang lamban menyampaikan informasi kepada rakyat. Akibatnya, rakyat miskin kembali menjadi korban ketidakpastian kebijakan dan komunikasi publik yang buruk.
Menurut Partai X, negara punya tiga kewajiban utama, yaitu melindungi, melayani, dan mengatur rakyat secara adil dan transparan.
Jika pemerintah gagal memastikan hak-hak dasar warga sejak awal, maka sistem negara telah cacat secara pelayanan publik.
Prayogi menegaskan, pendidikan adalah hak konstitusional yang tidak boleh dipertaruhkan oleh eksperimen kebijakan yang setengah matang. Partai X mendesak agar seluruh skema jaminan sosial untuk pendidikan diintegrasikan dalam satu sistem nasional.
Solusi Partai X: Integrasi Layanan dan Sekolah Rakyat yang Transparan
Partai X menawarkan solusi agar sistem pendidikan seperti Sekolah Rakyat tidak tumpang tindih dengan program daerah seperti KJP.
Solusi utama adalah membangun sistem integrasi jaminan sosial berbasis Nomor Induk Kependudukan dan status sosial keluarga.
Setiap siswa dari keluarga prasejahtera harus dijamin mendapat bantuan, tanpa harus menyesuaikan tempat sekolahnya. Sekolah Negarawan Partai X telah mengembangkan model sistem pendidikan rakyat berbasis komunitas dan partisipasi publik.
Partai X mendesak evaluasi menyeluruh terhadap program Sekolah Rakyat agar tidak hanya menjadi proyek pencitraan semata. Prayogi menekankan, program ini hanya akan berhasil jika dikawal dengan transparansi, jaminan anggaran, dan mekanisme audit sosial.
Partai X mengingatkan bahwa negara tidak boleh menjadikan pendidikan rakyat sebagai alat legitimasi kekuasaan semata.
“Jangan tunggu rakyat ribut dulu, baru turun tangan. Negara harus proaktif, bukan reaktif,” tutup Prayogi.
