beritax.id — Nurhadi menyatakan bahwa pendistribusian bantuan MBG dalam bentuk bahan mentah tanpa panduan bukan intervensi gizi yang efektif. Ia menegaskan bahwa MBG seharusnya ditujukan untuk memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi, bukan sekadar distribusi logistik ala sembako.
Ketika MBG dibagikan tanpa kesiapan pengolahan dan penjadwalan sekolah, program menjadi tidak tepat sasaran. Tanpa dapur, peralatan masak, atau pengawasan gizi, potensi manfaat program menjadi nihil dan hanya menciptakan kegaduhan visual.
Partai X: Negara Jangan Lempar Beban Gizi ke Wali Murid
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R Saputra, menegaskan bahwa MBG bukan soal menampilkan kemasan bantuan, tapi soal memenuhi kebutuhan dasar anak-anak bangsa.
Pemerintah seharusnya tidak melempar tanggung jawab pemenuhan gizi kepada keluarga, apalagi dalam bentuk bahan mentah tanpa dukungan teknis. Negara wajib hadir dengan kebijakan berbasis kebutuhan rakyat, bukan sekadar menuruti jadwal anggaran.
Prinsip Partai X: Gizi Bukan Sekadar Data, Tapi Hak Dasar Manusia
Dalam prinsip Partai X, disebutkan bahwa pemenuhan gizi adalah bagian dari perlindungan sosial yang berbasis pada keadilan distributif dan sensitif terhadap kemampuan rakyat.
Gizi bukan hanya data teknokratis, tapi hak hidup sehat. Program seperti MBG harus dirancang dan dilaksanakan berdasarkan data lapangan, dengan mempertimbangkan kemampuan penerima dalam mengolah bantuan. Negara tidak boleh mengganti tanggung jawab struktural dengan gimmick visual.
Sekolah Negarawan Partai X menyerukan agar penyusunan kebijakan gizi mengedepankan etika pelayanan dan logika kontekstual. Distribusi makanan tidak bisa seragam nasional tanpa memperhitungkan jam sekolah, akses pangan lokal, dan kapasitas pengolahan masyarakat.
Kebijakan nasional harus berbasis nilai gotong royong dan berbicara dalam bahasa warga, bukan hanya angka dan slide presentasi birokrat.
Solusi Partai X: Evaluasi MBG Total, Fokus ke Dapur, Bukan Kamera
Partai X menawarkan solusi konkret: alihkan MBG ke sistem dapur umum lokal berbasis komunitas sekolah, dengan menu harian bergilir, bahan pangan lokal, dan pengawasan langsung dari ahli gizi.
Dana MBG harus digunakan untuk memperkuat sarana masak dan logistik, bukan untuk membeli bahan mentah massal yang diserahkan tanpa arah. Negara harus hadir lewat kebijakan yang konkret dan berkelanjutan.
Partai X menegaskan, jangan sampai MBG menjadi kenyang di media sosial, tapi kosong di isi piring rakyat. Jika negara sungguh peduli pada masa depan bangsa, maka program gizi anak-anak harus disusun dengan keberpihakan, kecermatan, dan keberanian mengambil tanggung jawab.
