beritax.id – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menegaskan pentingnya netralitas TNI, sembari tetap memahami arah dan kebijakan negara. Hal itu disampaikannya dalam kuliah umum di hadapan 212 Perwira Siswa Sekolah Staf dan Komando TNI (Sesko TNI) di Bandung, Jawa Barat, Rabu (18/6/2025). Jenderal Agus menyatakan bahwa TNI harus adaptif terhadap dinamika global, serta memahami strategi luar negeri dan kepentingan nasional demi stabilitas keamanan.
Partai X Soroti Ambiguitas Antara Tahu dan Tunduk pada Kekuasaan
Menanggapi pernyataan Panglima TNI, Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, mengingatkan bahwa memahami “politik negara” tidak berarti tunduk pada kepentingan kelompok penguasa. Rinto menegaskan, netralitas TNI tidak bisa ditawar. Keterlibatan emosional terhadap kekuasaan akan mengikis kepercayaan publik dan mencederai semangat reformasi.
Menurut Partai X, narasi “tahu politik” bisa menjadi jalan licin yang disalahartikan sebagai pembenaran keterlibatan militer dalam urusan sipil. “Tahu arah negara itu perlu, tapi jangan sampai jadi dalih untuk memihak kekuasaan,” tegas Rinto.
Dalam prinsip Partai X, politik adalah upaya dan bentuk perjuangan untuk mendapatkan kewenangan dan menjalankannya secara efektif, efisien dan transparan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.
Rakyat Pemilik Negara, Bukan Prajurit Penjaga Kekuasaan
Dalam perspektif Partai X, negara adalah entitas milik rakyat, bukan alat kekuasaan. Pemerintah hanyalah sebagian kecil dari rakyat yang diberi mandat untuk mengatur, melayani, dan melindungi. Sebagaimana dijelaskan dalam prinsip Partai X, negara ibarat bus, dan rakyat adalah pemiliknya. Presiden hanya sopir, dan bukan pemilik tunggal arah negara.
Kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang merangkap dua peran sering menciptakan konflik kepentingan. Apalagi jika lembaga pertahanan seperti TNI dijadikan pagar kekuasaan bukan penjaga konstitusi. Partai X menekankan, TNI harus menjadi penjamin kedaulatan rakyat, bukan perpanjangan tangan kekuasaan partisan.
Partai X mendorong agar program pendidikan perwira tinggi TNI selaras dengan nilai-nilai kebangsaan dan kenegaraan yang objektif. Sekolah Negarawan milik Partai X mengajarkan bahwa bukan sekadar permainan kuasa, tetapi alat mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.
“Negarawan bukan hanya soal strategi militer, tapi juga kesadaran etik dan keberpihakan kepada rakyat,” tegas Rinto.
Solusi Partai X: Pisahkan Kekuasaan dari Kedaulatan, Bentuk Dewan Keamanan Rakyat
Partai X mendorong reformasi menyeluruh di bidang pertahanan dan kenegaraan. Kedaulatan rakyat harus dipulihkan lewat amandemen kelima UUD 1945. Dalam kerangka itu, TNI harus dikembalikan sebagai alat negara, bukan alat kekuasaan. Selain itu, perlu dibentuk Dewan Keamanan Negara sebagai lembaga tinggi yang khusus menangani perlindungan rakyat secara langsung.
Rinto menegaskan, “Negara harus memulai transisi dari aparat yang tunduk pada penguasa menjadi aparatur yang tunduk pada kedaulatan rakyat.”
Partai X mengingatkan kembali bahwa semangat reformasi 1998 adalah untuk menempatkan militer di barak, bukan di bilik kekuasaan. Pernyataan Panglima TNI yang ambigu harus dijawab dengan penguatan prinsip netralitas dan pengawasan publik terhadap intervensi militer di ranah sipil.
