beritax.id – Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penandatanganan 27 nota kesepahaman kerja sama (MoU) senilai Rp33 triliun pada hari pertama Indo Defence Expo & Forum, Rabu (11/6), di JIExpo Kemayoran. Kerja sama ini melibatkan perusahaan pelat merah, swasta nasional, serta sejumlah mitra asing di sektor industri pertahanan.
MoU tersebut menjadi rangkaian akhir dalam lawatan Presiden Prabowo sebelum melanjutkan kunjungan ke Universitas Pertahanan. Di sela agenda, juga diteken proyek kerja sama jet tempur generasi kelima buatan Turki, KAAN, bersama Turkish Aerospace Industries.
Partai X: MoU Tanpa Dampak Rakyat Sama dengan Seremoni Kosong
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R Saputra, menanggapi sinis gelaran mewah tersebut. “Panggung Rp33 triliun itu megah, tapi apa dampaknya untuk petani, buruh, dan anak muda pengangguran?” ujarnya.
Menurut Partai X, setiap rupiah dari anggaran negara harus diukur. Mengenai dampaknya terhadap kesejahteraan rakyat, bukan hanya menjadi materi konferensi pers atau berita headline.
Prayogi mengingatkan kembali prinsip dasar negara: pemerintah wajib melindungi, melayani, dan mengatur rakyat demi kesejahteraan umum, bukan memperluas pengaruh penguasa industri dan kepentingan luar negeri.
Kemandirian Pertahanan Harus Dimulai dari Produksi Nasional
Partai X menilai penguatan pertahanan tidak bisa berdiri tanpa basis industri nasional yang berdaulat. Jika teknologi, bahan baku, dan desain tetap impor, maka Indonesia hanya menjadi pasar senjata, bukan produsen kekuatan.
Solusi dari Partai X menekankan pendirian pusat inovasi militer sipil berbasis riset nasional, pengembangan manufaktur lokal, serta pelibatan kampus dalam proyek pertahanan dalam kerangka Sekolah Negarawan sebagai pusat kaderisasi teknokrat rakyat.
Perlu Transparansi, Akuntabilitas, dan Evaluasi Publik
Partai X mendesak agar 27 MoU tersebut diumumkan detailnya secara terbuka. Rakyat berhak tahu siapa pihak penerima, bentuk kerja samanya, dan peta manfaatnya bagi masyarakat sipil.
“Jangan sampai jadi proyek pejabat yang ujungnya hanya menambah daftar BUMN merugi atau kongkalikong pengadaan,” tegas Prayogi.
Partai X juga meminta audit berkala dan pelibatan lembaga independen untuk mengawasi pelaksanaan MoU. Hal ini agar tidak berubah jadi potensi korupsi berjamaah.
Partai X menutup pernyataan dengan ajakan untuk kembali pada esensi pembangunan: kedaulatan rakyat, bukan kemewahan panggung kekuasaan. “Kalau rakyat lapar, lalu MoU Rp33 triliun cuma jadi brosur kekuasaan, maka sejarah akan mencatat ini sebagai kegagalan kolektif negara,” tutup Prayogi.
Solusi Partai X: Industrialisasi Nasional Berbasis Kedaulatan dan Partisipasi
Sebagai solusi atas keterputusan antara industri strategis dan kepentingan rakyat, Partai X menawarkan langkah solutif:
- Reformulasi MoU Berbasis Manfaat Rakyat:
Setiap kerja sama industri pertahanan wajib menyertakan pasal kewajiban transfer teknologi, keterlibatan industri lokal, serta pembukaan lapangan kerja di daerah tertinggal. - Sekolah Negarawan sebagai Inkubator Inovator Pertahanan Rakyat:
Partai X mendesak pemerintah membangun pusat pendidikan strategis berbasis rakyat seperti Sekolah Negarawan untuk menyiapkan teknokrat militer dan sipil dari kalangan menengah-bawah, bukan hanya dari pejabat mapan - Audit Sosial dan Transparansi Proyek:
Proyek senilai Rp33 triliun harus diawasi dengan audit sosial dan keterlibatan publik. Laporan berkala harus diumumkan ke rakyat melalui kanal daring dan forum tatap muka. - Paket Wajib Dampak Sosial (PWD):
Tiap MoU wajib menyertakan Paket Wajib Dampak Sosial berupa dana pelatihan vokasi, beasiswa teknis, dan subsidi industri kecil di sekitar zona proyek.
