beritax.id – Anggota DPR RI dari Dapil Papua, Yan Mandenas, mengungkapkan fakta mengejutkan soal tambang ilegal di Papua. Ia menyebut ada banyak tambang emas dan nikel yang masih beroperasi meski tanpa izin resmi.
Tambang ilegal itu diduga dibekingi oleh oknum dari pemerintah dan aparat TNI-Polri. Hal ini disampaikannya berdasarkan laporan masyarakat Papua yang resah dengan kerusakan lingkungan dan konflik sosial yang menyebar.
“Tambang emas di Yahukimo, Pegunungan Bintang, Nabire, Waropen, dan lainnya itu masih beroperasi liar,” ujar Mandenas.
Mandenas meminta Kementerian ESDM segera menertibkan seluruh Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Papua. Ia juga mendesak agar izin-izin yang diberikan selama ini diaudit menyeluruh.
Kasus pertambangan nikel di Raja Ampat yang sedang ramai saat ini disebut Mandenas bisa jadi pintu masuk. Ia menduga ada keterlibatan pejabat daerah dan kementerian dalam memberikan rekomendasi izin secara tidak prosedural.
“Ada campur tangan pejabat kementerian dan permainan izin di daerah. Ini harus dibongkar,” tegasnya.
Partai X: Negara Tidak Boleh Diam, Rakyat Adalah Pemilik Kedaulatan
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, mengecam pembiaran negara terhadap tambang ilegal di Papua. Menurutnya, negara telah lalai melindungi rakyat, melayani keadilan, dan mengatur sumber daya.
“Kalau negara membiarkan tambang ilegal dengan beking oknum, maka negara tak lagi berdiri untuk rakyat,” tegas Rinto.
Ia mengingatkan bahwa prinsip Partai X meletakkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Negara harus hadir melindungi hutan, tanah, dan laut rakyat Papua.
Solusi Partai X terkait Tambang Ilegal Audit Independen
Partai X mendorong pembentukan Tim Audit Independen yang melibatkan masyarakat adat dan lembaga pengawas publik. Tujuannya untuk menyisir seluruh izin tambang di Papua secara transparan dan adil.
“Tak bisa lagi tambang dibiarkan ditentukan hanya oleh meja birokrasi. Harus ada partisipasi rakyat pemilik tanah,” ujar Rinto.
Selain itu, Partai X menekankan pentingnya mencetak pemimpin lokal melalui Sekolah Negarawan. Sekolah ini akan membentuk kader yang berpihak pada bumi Papua, bukan pada industri rakus.
Menurut Partai X, kebijakan tambang selama ini hanya menyuburkan oligarki dan memperlemah perlindungan terhadap masyarakat adat. Ketika aparat justru membekingi pelanggaran, maka keadilan telah mati di Tanah Papua.
“Papua bukan wilayah yang harus dikorbankan demi investasi asing. Papua adalah bagian dari NKRI yang wajib dilindungi secara penuh,” tegas Rinto.
