beritax.id – Pemerintah terus meluncurkan berbagai kebijakan publik yang ramai dibahas di media. Sayangnya, mayoritas kebijakan itu tidak melibatkan suara rakyat sejak awal. Rakyat hanya tahu saat kebijakan sudah jadi keputusan. Tak pernah ada ruang mendengar pandangan mereka. Program yang disebut pro-rakyat justru sering tak sesuai kebutuhan rakyat di lapangan.
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menyampaikan kritik terhadap model komunikasi satu arah pemerintah saat ini. “Pemerintah itu punya tiga tugas loh: melindungi, melayani, dan mengatur rakyat,” ucap Rinto.
Namun saat ini, pemerintah lebih sibuk membuat tayangan konferensi pers dibanding menyerap aspirasi rakyat. Kebijakan yang ideal tak bisa lahir dari ruang pejabat, tapi harus dari dengar pendapat yang jujur.
Rakyat Diposisikan sebagai Objek, Bukan Subjek
Rinto menilai bahwa selama ini rakyat hanya dianggap sebagai penonton kebijakan, bukan pemilik negara. Keputusan dibuat tertutup, kemudian diklaim sebagai aspirasi masyarakat.
Rakyat baru disuruh patuh setelah kebijakan diluncurkan, bukan saat disusun. Hal ini menunjukkan bahwa sistem saat ini gagal menjadikan rakyat sebagai pengambil arah bangsa.
Menurut Partai X, pemerintah bukan pemilik kekuasaan. Mereka hanyalah pelaksana amanah dari rakyat. Negara terdiri dari rakyat, wilayah, dan pemerintah. Pemerintah adalah bagian kecil yang harus tunduk pada rakyat.
Negara bukan milik birokrat. Negara adalah milik seluruh rakyat Indonesia, dan suara mereka tak boleh diabaikan.
Solusi Partai X untuk Kebijakan Publik
Partai X mendorong Amandemen Kelima UUD 1945 untuk mengembalikan peran rakyat sebagai pemilik arah kebijakan. Sistem kenegaraan harus memastikan bahwa kebijakan publik dibentuk lewat mekanisme permusyawaratan yang otentik.
Bukan sekadar disahkan oleh partai atau penguasa, tetapi benar-benar melalui representasi rakyat yang sejati. Partai X juga menyerukan reformasi komunikasi kebijakan. Pemerintah wajib mendengar, bukan sekadar mengumumkan.
Sekolah Negarawan: Mendidik Pemimpin yang Mendengar
Melalui Sekolah Negarawan, X-Institute membina generasi pemimpin yang terbiasa menyerap suara masyarakat. Negarawan dilatih dengan nilai-nilai Pancasila, berpikir kritis, dan etika pelayanan publik yang berbasis keadilan. Mereka tidak hanya berpidato, tetapi juga turun menyimak suara rakyat dari akar rumput. “Negarawan sejati bukan pembicara hebat, tapi pendengar yang jujur,” ujar Rinto.
Partai X menyerukan perubahan paradigma kebijakan publik. Negara tidak boleh terus membuat keputusan dari balik layar tanpa mendengar aspirasi rakyat. Rakyat harus dilibatkan sejak awal, karena merekalah pemilik sah republik ini. Jika negara ingin adil, maka dengarkan suara yang selama ini dibungkam: suara rakyat.
