beritax.id – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut sebagian korban ledakan Garut adalah warga sipil berpengalaman. Bahkan, menurut pengakuannya, beberapa dari mereka sudah bekerja membantu pemusnahan amunisi selama 10 tahun.
Pernyataan itu disampaikan setelah Dedi mengunjungi keluarga korban dan menyatakan akan menanggung biaya pendidikan anak-anak mereka.
Dedi mengatakan biaya pendidikan anak korban yang belum menikah akan ditanggung penuh oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Uang santunan senilai Rp50 juta per korban juga disalurkan pada keluarga korban. Namun, tak dijelaskan apakah para korban memang dipekerjakan resmi atau hanya sekadar membantu dengan risiko tinggi.
Kepala Puspen TNI menyebut kebiasaan masyarakat mendekat ke area ledakan untuk mengumpulkan serpihan logam bernilai jual. Temuan ini menambah kejanggalan atas lemahnya pengamanan dan rendahnya kesadaran risiko di lokasi sangat berbahaya.
Brigjen Wahyu dari TNI AD menegaskan investigasi sedang dilakukan untuk mengungkap bagaimana warga bisa mendekat.
Partai X: Nyawa Rakyat Tak Boleh Jadi Risiko Kerja Informal
Menanggapi peristiwa ini, Anggota Majelis Tinggi Partai X Rinto Setiyawan mengecam keras lemahnya perlindungan negara terhadap warga sipil. “Tugas pemerintah itu tiga loh,” ujarnya, “melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.”
Menurut Partai X, tewasnya sembilan warga sipil menunjukkan kegagalan sistemik dalam manajemen risiko dan pengawasan aktivitas militer.
Jika warga sipil bekerja selama 10 tahun di lingkungan TNI, harusnya ada kontrak formal dan perlindungan hukum. Negara tidak boleh menggunakan tenaga rakyat dalam aktivitas militer berisiko tanpa status kerja dan jaminan keselamatan.
Mereka bukan relawan, bukan pekerja musiman. Mereka korban sistem yang abai terhadap martabat rakyat kecil.
Solusi Partai X: Reformasi Tata Kelola Kerja Sipil di Wilayah Militer
Partai X mengusulkan langkah konkret sebagai solusi:
- Audit menyeluruh tenaga sipil yang bekerja di sekitar lingkungan militer, termasuk pemusnahan amunisi.
- Buat regulasi khusus soal keterlibatan masyarakat dalam kegiatan militer, dengan dasar hukum dan jaminan kerja.
- Seluruh aktivitas berisiko wajib dikendalikan militer secara tertutup dan profesional, tanpa libatkan sipil sembarangan.
- Pisahkan fungsi negara dan pemerintah, agar perlindungan rakyat tidak tergantung pada kebijakan satu kepala daerah.
- Tanggung jawab atas korban tidak cukup dengan santunan, tapi harus berbentuk jaminan hukum dan pemulihan struktural.
Sebagai penutup, Partai X menegaskan bahwa satu nyawa rakyat tak bisa dibayar lunas hanya dengan belas kasihan negara.
Jika sistem tak berubah, maka tragedi serupa akan terus berulang. Negara harus mengakui rakyat bukan pion, tapi tuan dari Republik ini.
