beritax.id — Presiden Prabowo Subianto bertolak dari Jakarta menuju Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, pada Rabu pagi (15/5/2025), dalam rangka kunjungan kenegaraan. Kunjungan itu disebut hanya berlangsung setengah hari dengan agenda utama pertemuan dengan Sultan Hassanal Bolkiah dan menerima gelar kehormatan.
Presiden berangkat dari Lanud Halim Perdanakusuma pukul 07.00 WIB menggunakan pesawat kepresidenan PK-GRD, didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Agenda diplomasi kenegaraan di Brunei dipusatkan di Istana Nurul Iman. Rombongan dijadwalkan kembali ke Jakarta sore hari di hari yang sama.
Partai X: Diplomasi Tak Boleh Menjadi Pelarian dari Masalah Domestik
Menanggapi hal tersebut, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R Saputra, mengkritisi kunjungan singkat tersebut. Hal tersebut dinilai hanya menjadi bagian dari rutinitas simbolik, tanpa memberikan solusi terhadap situasi dalam negeri yang makin pelik.
Menurut Prayogi, di tengah inflasi harga bahan pokok, pengangguran usia muda yang terus meningkat, dan ketidakpastian kebijakan energi nasional. Kunjungan diplomatik singkat seperti ini justru terkesan mewah dan tidak prioritatif. “Tugas pemerintah itu tiga loh: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Tapi yang terjadi, rakyat dibiarkan menghadapi masalah sendiri,” tegasnya.
Partai X menilai agenda luar negeri yang hanya berorientasi pada gelar kehormatan dan diplomasi pemerintah belum mampu menyentuh realitas rakyat. Apalagi jika tidak disertai dengan kebijakan konkret menyelesaikan masalah dalam negeri seperti kemiskinan, ketimpangan akses pendidikan, hingga beban listrik dan pangan yang tak kunjung turun.
Solusi Partai X: Diplomasi Rakyat, Bukan Citra Pejabat
Partai X menegaskan, diplomasi luar negeri seharusnya diarahkan untuk mendorong investasi rakyat. Dengan berbasis usaha kecil, bukan hanya memperkuat citra pemimpin secara personal.
Sesuai prinsip Partai X, pembangunan diplomatik harus berbasis kepentingan rakyat. Partai X mendorong reformasi strategi luar negeri dengan pendekatan diplomasi ekonomi kerakyatan.
Fokus utama harus pada pembukaan akses pasar UMKM ke luar negeri, perlindungan pekerja migran, dan kerja sama strategis yang menjamin harga pangan lebih murah.
Partai X juga mendesak Presiden dan kabinet untuk menyeimbangkan waktu serta perhatian antara panggung luar negeri dan dapur rakyat yang mendidih. Tanpa keberpihakan nyata pada masalah domestik, kunjungan diplomatik hanya akan jadi pelarian dari tanggung jawab dalam negeri.
