beritax.id – Pasca dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto memulai pemerintahannya dengan sorotan kebijakan strategis. Lima berita politik Indonesia besar menandai langkah awal pemerintahannya, mencerminkan arah baru dalam dinamika kekuasaan nasional.
Langkah-langkah tersebut termasuk pembentukan kabinet baru, penyesuaian anggaran, hingga penegasan ulang visi geopolitik Indonesia. Namun, pengamat menilai belum terlihat indikator kuat bahwa kebijakan tersebut mampu melindungi dan melayani rakyat secara konkret.
Berikut beberapa contoh berita politik yang sempat viral setelah Prabowo Subianto resmi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia:
1. Pengangkatan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden
Banyak pihak menilai terpilihnya Gibran sebagai wakil presiden adalah bentuk elit dinasti. Isu ini ramai dibahas di media sosial, terutama terkait rekam jejak dan usia muda Gibran. Perdebatan mengenai batas usia capres-cawapres yang diubah lewat Mahkamah Konstitusi juga kembali mencuat.
2. Pembentukan Dewan Keamanan Nasional (DKN)
Prabowo sempat mewacanakan pembentukan Dewan Keamanan Nasional yang disebut mirip model Amerika Serikat. Publik menyoroti potensi konsentrasi kekuasaan yang terlalu besar di tangan eksekutif. Kekhawatiran muncul bahwa badan ini bisa menjadi alat represif terhadap oposisi dan masyarakat sipil.
3. Program Makan Gratis untuk Pelajar dan Ibu Hamil
Program ini menjadi janji kampanye unggulan Prabowo. Setelah dilantik, ia langsung mengumumkan langkah awal realisasi program ini. Namun kritik berdatangan, terutama soal kesiapan anggaran dan efektivitas pelaksanaan. Banyak yang menyebutnya sebagai kebijakan populis tanpa kajian matang.
4. Peningkatan Anggaran Pertahanan Nasional
Sebagai mantan Menteri Pertahanan, Prabowo kembali menunjukkan prioritas pada sektor militer. Kenaikan signifikan anggaran pertahanan mengundang sorotan. Publik mempertanyakan mengapa pendidikan dan kesehatan tidak mendapat porsi anggaran yang setara. Isu ini menimbulkan perdebatan antara keamanan versus kesejahteraan.
5. Polemik Pemberian Jabatan ke Tokoh Oposisi
Ada desas-desus bahwa Prabowo akan merangkul tokoh-tokoh oposisi ke dalam pemerintahan. Beberapa tokoh dari partai di luar koalisi dikabarkan akan mengisi jabatan strategis.
Partai X mengingatkan bahwa pemerintah hanyalah sebagian kecil rakyat. Mereka diberi amanat untuk mengelola negara demi seluruh rakyat. Pemerintah harus bekerja dengan prinsip efektif, efisien, dan transparan. Negara tidak boleh tunduk pada kepentingan elite, tapi harus berorientasi pada kesejahteraan publik.
