beritax.id – Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, menilai bahwa isu mengenai pembangunan pangkalan militer Rusia di Papua adalah perkara serius yang menyentuh kedaulatan negara. Ia menyebut bahwa sampai saat ini, pihaknya belum menerima informasi resmi dari kementerian atau lembaga terkait.
Utut menambahkan bahwa meskipun pernyataan dari Kementerian Pertahanan sudah membantah isu tersebut, dirinya belum bisa menyampaikan pendapat lebih lanjut sebelum ada informasi dari sumber pertama.
Kemenhan Bantah Isu, Tapi Klarifikasi Saja Tak Cukup
Isu bermula dari pemberitaan media internasional yang menyebut adanya usulan Rusia menjadikan Lanud Manuhua, Biak, Papua, sebagai pangkalan militer. Namun, Kepala Biro Humas dan Informasi Kemenhan, Frega Wenas Inkiriwang, segera mengklarifikasi bahwa informasi tersebut tidak benar.
“Kabar itu tidak benar. Kemenhan mengklarifikasi bahwa tidak ada usulan penggunaan pangkalan Indonesia oleh Rusia,” ujar Frega. Namun demikian, publik menilai isu ini terlalu penting untuk hanya ditanggapi dengan satu kalimat klarifikasi.
Partai X: Kedaulatan Bukan Hanya Wacana, Tapi Prinsip yang Harus Dijaga
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menyoroti pernyataan Kemenhan sebagai langkah minimum yang tidak menjawab kekhawatiran mendasar rakyat. “Kedaulatan tidak cukup dijaga dengan klarifikasi. Harus ada transparansi dan ketegasan kebijakan luar negeri,” tegasnya.
Ia mengingatkan kembali, tugas pemerintah itu tiga melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Dalam isu strategis seperti ini, negara tak boleh terkesan reaktif atau defensif, apalagi diam terhadap rumor yang menyangkut wilayah dan militer.
Partai X: Transparansi Kebijakan Pertahanan Adalah Pilar Demokrasi dan Kedaulatan
Rinto menegaskan bahwa isu kedaulatan tidak bisa ditanggapi seperti rumor biasa. Pemerintah harus membuka ruang komunikasi yang jelas dengan DPR dan masyarakat. “Kalau benar tidak ada pangkalan asing, tunjukkan fakta, bukan hanya bantahan,” ujarnya.
Menurut prinsip Partai X, negara harus menjalankan kewenangan secara efektif, efisien, dan transparan untuk menjamin kedaulatan.
Maka dari itu, setiap potensi keterlibatan asing dalam wilayah strategis harus diawasi dengan cermat.
Rinto mengingatkan bahwa wilayah Papua adalah bagian strategis dan sensitif dalam pemerintahan nasional. Menjadikannya isu pangkalan militer baik fakta atau hoaks tanpa penanganan serius dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah.
