beritax.id – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan dugaan penyelewengan dana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan tanggung jawab BGN. Ia menyebut persoalan tersebut merupakan masalah internal antara pengelola dapur di Kalibata dengan mitra mereka.
Dalam pernyataan resminya, Dadan menyampaikan bahwa BGN telah menyalurkan dana secara sah dan aman melalui sistem virtual account. Ia juga menggelar pertemuan bersama Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) dan mitranya, Ibu Ira, guna mengklarifikasi isu yang beredar.
Permasalahan bermula saat kerja sama antara MBN dan Ibu Ira dalam penyediaan menu MBG pada Februari hingga Maret 2025. Harga awal ditetapkan sebesar Rp15 ribu per porsi untuk 65.025 porsi, namun mendadak diturunkan menjadi Rp13 ribu. Anehnya, pengurangan harga ini terjadi sebelum kontrak resmi ditandatangani.
Masalah makin pelik ketika pembayaran tahap kedua tidak dilaksanakan. Akibatnya, Ibu Ira melaporkan dugaan penggelapan dana senilai Rp975.375.000 ke pihak berwajib. Meski BGN menyatakan tidak terlibat langsung, program MBG tetap berjalan sesuai jadwal.
Partai X: Pemerintah Jangan Cuci Tangan Atas Nama “Internal”
Menanggapi kejadian ini, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R Saputra, angkat bicara tegas. “Kalau internal, kok duit rakyat yang hilang? Pemerintah tidak bisa sekadar lempar tanggung jawab,” ujarnya.
Prayogi mengingatkan kembali bahwa pemerintah adalah perpanjangan tangan rakyat. “Tugas pemerintah itu tiga loh melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat,” tegasnya. Ia menilai sistem pengawasan pemerintah masih terlalu longgar dalam menyaring mitra dan yayasan.
Prayogi menekankan perlunya sistem pengawasan yang aktif dan terbuka. Ia menegaskan bahwa dana publik harus dikelola dengan prinsip efektivitas, efisiensi, dan transparansi. “Ini bukan soal teknis dapur, tapi kepercayaan publik terhadap program negara,” ujarnya lagi.
Menurut prinsip Partai X, pemerintah adalah bagian kecil dari rakyat yang diberi kewenangan untuk menjalankan kebijakan dengan adil dan bertanggung jawab. Maka dari itu, penyimpangan sekecil apa pun tidak bisa ditoleransi.
Partai X Tegaskan Negara Harus Menjamin Keadilan Bagi Rakyat
Dalam pandangan Partai X, negara adalah entitas yang wajib menjamin keadilan dan kesejahteraan seluruh rakyat. Maka pengelolaan program publik seperti MBG harus melibatkan sistem audit yang menyeluruh, bukan hanya berdasarkan kepercayaan terhadap mitra.
“Kami akan terus kritis, obyektif, dan solutif terhadap segala bentuk kebijakan yang menyangkut dana publik,” ujar Prayogi. Ia menegaskan bahwa rakyat harus selalu menjadi pusat dari setiap program negara, bukan korban dari kelalaian birokrasi.
Program MBG adalah bentuk tanggung jawab negara atas kesejahteraan. Tapi jika dana makan rakyat bisa “hilang secara internal,” maka negara sedang abai pada tugasnya yang utama.
