beritax.id – Presiden Prabowo Subianto dan Raja Abdullah II bin Al-Hussein menandatangani empat nota kesepahaman strategis antara Indonesia dan Yordania. Penandatanganan dilakukan di Istana Al Husseiniya, Amman, Senin (14/4/2025), dengan harapan mempererat kerja sama bilateral kedua negara.
Menurut siaran resmi, kesepakatan tersebut mencakup pembangunan berkelanjutan dan penguatan stabilitas kawasan Timur Tengah dan Asia. Pemerintah menyebut momen ini sebagai tonggak penting hubungan Indonesia–Yordania yang akan berdampak langsung bagi masyarakat.
Partai X: Kerja Sama Internasional Penting, Tapi Jangan Abaikan Rakyat Sendiri
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, mempertanyakan urgensi kerja sama internasional di tengah berbagai masalah domestik yang belum terselesaikan. “Diplomasi boleh jalan, tapi jangan cuma jadi panggung pencitraan,” ujarnya, Selasa.
Ia menekankan bahwa tugas pemerintah itu tiga yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. “Kalau rakyat sibuk urus harga beras dan korban pelecehan medis belum dipulihkan, diplomasi glamor terasa hambar,” katanya.
Menurut Partai X, diplomasi luar negeri harus terukur, berdampak nyata, dan tidak sekadar menciptakan headline media. “Kalau MoU ditandatangani tapi rakyat tidak merasakan manfaatnya, itu bukan kebijakan negara. Itu panggung selebriti elit,” ujar Rinto.
Ia menegaskan bahwa kebijakan luar negeri harus selalu diseimbangkan dengan kebutuhan mendesak dalam negeri. Termasuk soal penguatan hukum, pemulihan ekonomi rakyat, dan perlindungan terhadap korban kekerasan.
Partai X Desak Pemerintah Fokus pada Keadilan Sosial dan Reformasi Internal
Partai X menyerukan agar pemerintah tak terjebak dalam pola kunjungan luar negeri yang minim dampak praktis. “Buat apa teken MoU di luar negeri, jika di dalam negeri hukum masih kalah sama popularitas dan jabatan?” ujar Rinto.
Menurutnya, pemulihan ekonomi pasca-Lebaran, krisis hukum terkait pelecehan pasien, serta revisi KUHAP yang minim sosialisasi harus jadi prioritas. “70 persen rakyat tidak tahu revisi KUHAP, tapi tahu Presiden jalan-jalan ke luar negeri. Ini ironi,” tegasnya.
Partai X menegaskan bahwa diplomasi bukan sekadar agenda luar negeri, melainkan harus jadi sarana memperkuat keadilan, kesejahteraan, dan kemanusiaan.
“Jangan sampai rakyat menonton pemimpinnya aktif di luar, tapi pasif terhadap penderitaan dalam negeri,” ujar Rinto.
Negara kuat bukan karena MoU yang banyak, tapi karena rakyat yang percaya bahwa negara berpihak pada mereka setiap hari. Jika diplomasi tak memberi makan, tak memberi keadilan, maka itu bukan diplomasi itu sekadar pertunjukan.
