beritax.id – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan seluruh jajaran pemerintahan, terutama para menteri, untuk menyesuaikan kebijakan TKDN. Dalam Sarasehan Ekonomi, Prabowo menyebut aturan TKDN perlu lebih fleksibel agar tidak membebani industri.
Menurut Presiden, semangat nasionalisme tetap penting, namun tidak boleh membuat Indonesia kalah kompetitif secara global. “Kalau jantung saya dibuka, yang keluar Merah Putih,” ujar Prabowo, menegaskan komitmennya terhadap nasionalisme, tapi dengan pendekatan yang realistis.
Ia menilai TKDN adalah isu yang lebih luas dari sekadar regulasi. Kemampuan dalam negeri ditentukan oleh pendidikan, teknologi, dan ilmu pengetahuan. Karena itu, kebijakan tersebut sebaiknya tidak sekadar dipaksakan, melainkan disesuaikan dengan realitas industri dalam negeri.
Partai X: Jangan Sekadar Realistis, Tapi Juga Harus Berkeadilan
Menanggapi arahan Presiden, Partai X menegaskan bahwa pelonggaran TKDN tidak boleh mengorbankan kepentingan rakyat. Direktur X-Institute Prayogi R Saputra mengatakan kebijakan TKDN harus menjadi alat pemberdayaan ekonomi nasional, bukan sekadar alat tarik investor asing.
“Kalau hanya fleksibel untuk kepentingan pasar, rakyat hanya jadi penonton,” tegas Prayogi. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak mengganti semangat nasionalisme dengan narasi efisiensi yang menyingkirkan keberpihakan terhadap pelaku usaha kecil dan industri lokal.
Melonggarkan TKDN tanpa memperkuat fondasi dalam negeri adalah langkah mundur. “Kita tidak anti pasar, tapi pasar harus diatur untuk melayani rakyat,” ujar Prayogi.
Pemerintah perlu memastikan pelaku industri kecil, UMKM, dan koperasi lokal tetap menjadi bagian dari ekosistem produksi nasional. Mereka harus mendapatkan akses insentif yang sama, bahkan lebih besar, dibanding pemain besar.
Partai X kembali mengingatkan, tugas pemerintah adalah melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Jika kebijakan TKDN dilonggarkan, pengawasan dan transparansi harus diperkuat. “Jangan sampai fleksibilitas dijadikan alasan menghapus kewajiban berpihak,” kata Prayogi.
Fleksibilitas yang ditawarkan Presiden harus dibarengi dengan jaminan perlindungan terhadap industri lokal dan tenaga kerja nasional. Partai X akan terus mengawal agar TKDN tidak sekadar berubah nama, tapi tetap menjadi alat kedaulatan ekonomi rakyat.
