beritax.id – Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi, menemukan kejanggalan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik anggota DPR RI, Deddy Sitorus.
“Ada dugaan kepemilikan barang branded yang tidak dilaporkan dalam LHKPN Deddy Sitorus antara tahun 2019 sampai 2024,” ujar Haidar Alwi.
Dugaan ini mencuat setelah tim Haidar Alwi menemukan beberapa foto istri PDIP tersebut menggunakan tas branded seperti Bvlgari Serpenti, Balenciaga Neo Classic, Christian Dior Gold, hingga Burberry. Koleksi tersebut diperkirakan bernilai puluhan juta rupiah. Menurut ketentuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), barang-barang seperti itu seharusnya dilaporkan di pos “Harta Bergerak Lainnya” pada LHKPN.
Namun, Haidar Alwi menyoroti bahwa dalam LHKPN Deddy Sitorus yang diunggah KPK. “Harta Bergerak Lainnya” tercatat nihil dari tahun 2019 hingga 2023.
Partai X: KPK Harus Bertindak Tegas
Menanggapi dugaan tersebut, Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, mendesak KPK untuk segera memanggil dan memeriksa Deddy Sitorus guna mengklarifikasi kejanggalan ini.
“Kami mendesak KPK agar tidak berhenti hanya pada laporan semata. Dugaan ini berpotensi menunjukkan praktik yang tidak jujur dalam pelaporan kekayaan pejabat negara. KPK harus membongkar kasus ini sampai ke akar,” tegas Rinto.
Rinto menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab utama untuk melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Ia mengingatkan bahwa LHKPN merupakan instrumen penting dalam pencegahan korupsi yang harus diawasi dengan ketat.
“Jika benar ada barang-barang mewah yang tidak dilaporkan, maka ini bukan sekadar masalah administrasi. Tetapi berpotensi terkait dengan praktik gratifikasi atau korupsi yang harus diusut secara tuntas,” tambah Rinto.
Harapan Partai X: Pemerintah Harus Jaga Integritas Pejabat Negara
Prinsip Partai X menegaskan bahwa pemerintah adalah sebagian kecil rakyat yang diberi kewenangan oleh seluruh rakyat. Hal ini untuk membuat kebijakan dan menjalankannya secara efektif, efisien, dan transparan demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.
“Kami tidak ingin kasus ini berakhir tanpa kejelasan. KPK harus memastikan bahwa semua pejabat negara, tanpa terkecuali, tunduk pada aturan hukum yang berlaku,” ujar Rinto.
Partai X menegaskan bahwa setiap kejanggalan dalam laporan kekayaan pejabat negara harus segera ditindak tegas demi menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara.
“Pemerintah harus memastikan bahwa setiap rupiah yang diperoleh pejabat negara berasal dari sumber yang jelas dan sah. Jika ada indikasi penyimpangan, maka harus dibongkar sampai ke akarnya,” tutup Rinto.
Dengan pendekatan yang kritis, objektif, dan solutif, Partai X berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan antikorupsi dan menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu.
