beritax.id – Bank Indonesia (BI) dan State Bank of Vietnam (SBV) menyepakati peningkatan kerja sama bilateral di area kebanksentralan melalui penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) antara kedua belah pihak. Kesepakatan kerja sama ini berlaku efektif pada 7 Maret 2025 untuk jangka waktu lima tahun ke depan.
Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan bahwa MoUmerupakan tonggak penting dalam memperkuat hubungan antara BI dan SBV yang telah terjalin sebelumnya. Kerja sama ini diharapkan memberikan hasil yang saling menguntungkan bagi kedua bank sentral. Serta dapat berkontribusi positif terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Gubernur SBV Nguyen Thi Hong menyampaikan bahwa MoU ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan kolaborasi keuangan antara Indonesia dan Vietnam. Kemudian menegaskan peran strategis kedua institusi dalam menjaga ketahanan keuangan dan ekonomi kawasan.
Partai X Ingatkan Pentingnya Kerjasama Vietnam untuk Rakyat
Menanggapi kesepakatan tersebut, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R Saputra, mengingatkan bahwa kerja sama semacam ini harus memberikan dampak nyata bagi rakyat, bukan sekadar seremoni belaka.
“Kerja sama bilateral ini jangan hanya menjadi simbolis tanpa dampak yang signifikan. Pemerintah memiliki tiga tanggung jawab utama, yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Maka, manfaat dari kerja sama ini harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, seperti kemudahan transaksi lintas negara, pengembangan UMKM, dan stabilitas ekonomi yang berimbas pada kesejahteraan rakyat,” tegas Prayogi.
Komitmen Partai X: Keadilan dan Kesejahteraan dalam Kebijakan Ekonomi
Prayogi menyoroti bahwa kerja sama antarbank sentral harus berorientasi pada pemanfaatan teknologi keuangan dan digitalisasi yang inklusif. Hal tersebut untuk mendukung pertumbuhan ekonomi rakyat kecil hingga ke pelosok negeri.
“Inovasi digital yang dihasilkan dari kerja sama ini harus dapat mempercepat kemudahan akses keuangan bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Jangan sampai kerja sama ini hanya menguntungkan korporasi besar tanpa melibatkan rakyat kecil dalam ekosistem keuangan modern,” tambahnya.
Menurut prinsip Partai X, pemerintah harus menjalankan kebijakan secara efektif, efisien, dan transparan demi menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.
“Partai X akan terus mengawal kebijakan ekonomi pemerintah agar kerja sama ini benar-benar berorientasi pada rakyat, memastikan hasil yang nyata, bukan hanya seremonial belaka,” pungkas Prayogi.
