beritax.id – Holding BUMN pangan ID FOOD menyiapkan daging sapi dan kerbau sebanyak 55,3 ribu ton. Dimana akan didistribusikan secara masif untuk menjaga pasokan dan permintaan di bulan Ramadhan dan Idul Fitri 2025.
VP Sekretaris Perusahaan ID FOOD, Yosdian Adi Pramono, menjelaskan bahwa ID FOOD melalui anak perusahaannya, PT Berdikari, telah melakukan langkah-langkah pengamanan pasokan daging selama periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan dan Idul Fitri.
“Kami lakukan pemenuhan pasokan melalui pengadaan stok daging sapi dan kerbau sekitar 55,3 ribu ton. Jumlah tersebut disiapkan untuk memenuhi kebutuhan HBKN Ramadhan, Idul Fitri, serta pascahari raya,” ujar Yosdian dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Partai X Tekankan Stabilitas Harga ID Food untuk Rakyat
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R Saputra, mengapresiasi langkah ID FOOD namun menegaskan bahwa penyiapan stok yang besar harus diikuti dengan stabilitas harga agar rakyat tidak dirugikan.
“Menjaga pasokan adalah langkah awal yang baik, tetapi tanpa kontrol harga yang efektif, rakyat tetap berpotensi dirugikan. Pemerintah harus memastikan bahwa harga daging tetap stabil dan terjangkau hingga ke tingkat konsumen,” ujar Prayogi.
Prayogi menambahkan bahwa pemerintah memiliki tiga tanggung jawab utama, yakni melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.
“Kami berharap pemerintah benar-benar hadir untuk memastikan rakyat tidak kalah lagi dalam situasi lonjakan harga menjelang hari raya. Stok melimpah harus berarti harga yang stabil, bukan justru peluang spekulasi pasar yang merugikan masyarakat,” tegasnya.
Komitmen Partai X: Ekonomi Rakyat Harus Jadi Prioritas
Partai X menegaskan bahwa kebijakan pangan harus berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan rakyat. Menurut prinsip Partai X, pemerintah sebagai bagian kecil dari rakyat yang diberi wewenang untuk membuat kebijakan. Sehingga harus bertindak secara efektif, efisien, dan transparan demi melindungi kebutuhan dasar masyarakat.
“Partai X akan terus mengawal kebijakan pangan nasional untuk memastikan stabilitas harga dan ketersediaan pasokan benar-benar dirasakan masyarakat, bukan hanya wacana di atas kertas,” pungkas Prayogi.
