beritax.id – Kasus penggeledahan rumah mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi sorotan publik. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku terkejut atas kejadian tersebut dan menegaskan bahwa proses hukum harus dihormati oleh semua pihak.
“Iya, sangat kaget. Ya, semua proses hukum harus kita hormati,” kata Jokowi saat ditemui di Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa (11/3/2025). Ia menilai bahwa kejadian ini menjadi pembelajaran penting bagi semua tokoh publik dan penegak hukum agar lebih berhati-hati dan menjaga integritas.
Peringatan Keras untuk Pejabat Publik
Menanggapi hal tersebut, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R Saputra, menegaskan bahwa kejadian ini seharusnya menjadi peringatan keras bagi seluruh pejabat publik agar lebih transparan dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya.
“Kasus ini menjadi alarm keras bagi semua pejabat. Setiap pejabat negara memiliki tanggung jawab besar untuk melayani rakyat dengan jujur dan menjaga integritasnya. Tidak ada alasan untuk bermain-main dengan kewenangan yang telah diberikan rakyat,” tegas Prayogi.
Prayogi mengingatkan bahwa sesuai dengan prinsip Partai X, negara memiliki tiga tugas utama, yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat dengan berlandaskan pada keadilan dan transparansi.
Kronologi Kasus Ridwan Kamil dan Dugaan Keterkaitan
Penggeledahan rumah Ridwan Kamil terjadi di Jalan Gunung Kencana, RT 06 RW 06, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Jabar, pada Senin (10/3/2025). Penggeledahan ini diduga berkaitan dengan kasus yang mencuat setelah Direktur Utama Bank BJB, Yuddy Renaldi, mengundurkan diri. Pengunduran diri Yuddy dilakukan satu hari sebelum KPK mengumumkan dimulainya penyidikan kasus tersebut.
Sebagai informasi, Yuddy ditunjuk menjadi Direktur Utama Bank BJB pada 2019 saat Ridwan Kamil menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Saat itu, Ridwan Kamil menilai Yuddy sebagai sosok yang tepat untuk memimpin Bank BJB karena rekam jejaknya yang panjang di dunia perbankan nasional.
Desakan Partai X: Hukum Harus Tegas
Prayogi menambahkan bahwa Partai X mendesak KPK untuk mengusut tuntas kasus ini secara transparan dan profesional. “Rakyat berhak tahu kebenaran. Jangan sampai proses ini dipenuhi spekulasi tanpa kejelasan hukum yang adil,” katanya.
Ia juga meminta para pejabat untuk tidak hanya terkejut atas kejadian ini, tetapi menjadikannya pelajaran agar kejadian serupa tidak terus berulang di masa depan.
“Kami di Partai X menegaskan bahwa pemerintahan yang bersih adalah kunci kepercayaan rakyat. Jangan sampai kasus seperti ini menambah beban rakyat yang sudah berat,” tutup Prayogi.
