Presiden Prabowo Subianto kembali mencuri perhatian dengan rencana membangun penjara khusus koruptor di pulau terpencil. Ia menegaskan, langkah ini bertujuan memberikan efek jera bagi pelaku korupsi, yang selama ini dianggap sebagai kejahatan luar biasa karena merugikan negara dan rakyat.
Rencana pembangunan penjara khusus koruptor ini bakal didesain secara khusus. Menurut Prabowo, hal ini dimaksudkan agar para tahanan tidak bisa leluasa keluar, apalagi kabur dari penjara.
“Saya nanti juga akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara yang sangat kokoh, di suatu tempat yang terpencil. Mereka (para koruptor) nggak bisa keluar malam hari. Kita akan cari pulau, kalau mereka mau keluar, biar ketemu sama hiu,” ujar Prabowo, dikutip dari detik.com.
Rencana ini mendapat beragam tanggapan dari berbagai pihak, termasuk dari Partai X, yang menilai kebijakan ini perlu dilihat dari perspektif efektivitas serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam prinsip Partai X, pemerintah harus menjalankan kewenangannya secara efektif, efisien, dan transparan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.
Peran Pemerintah dalam Menegakkan Keadilan
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, mengingatkan, tugas utama pemerintah bukan hanya sekadar menghukum pelaku kejahatan. Tetapi juga memastikan bahwa negara hadir untuk melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Menurutnya, membangun penjara di pulau terpencil bisa menjadi salah satu bentuk hukuman yang tegas. Namun bukan satu-satunya solusi dalam pemberantasan korupsi.
“Negara yang kuat bukan hanya yang mampu menghukum, tetapi juga yang mampu mencegah kejahatan sejak awal. Tanpa adanya penguatan sistem hukum dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan, maka kebijakan ini bisa menjadi solusi parsial yang tidak menyentuh akar masalah,” tegas Rinto Setiyawan.
Partai X Dorong Reformasi Sistem untuk Pemberantasan Korupsi
Dalam pandangan Partai X, politik adalah upaya perjuangan untuk mendapatkan kewenangan dan menjalankannya secara efektif, efisien, dan transparan. Tujuannya demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, Partai X menilai, kebijakan pemenjaraan di pulau terpencil harus diiringi dengan upaya serius dalam pencegahan korupsi. Di antaranya transparansi anggaran serta reformasi birokrasi.
Rinto menjelaskan, pembangunan penjara bagi koruptor di pulau terpencil memang menunjukkan niat tegas pemerintah dalam memberantas korupsi. Namun, Partai X menekankan, solusi jangka panjang tetap bergantung pada reformasi sistem hukum, penguatan transparansi pemerintahan, dan penghapusan celah korupsi dalam birokrasi.
Dengan prinsip efektivitas, efisiensi, dan transparansi, pemerintah dapat benar-benar mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Jangan sampai ini hanya menjadi langkah populis yang tidak berdampak signifikan terhadap pemberantasan korupsi secara keseluruhan. Pemerintah harus memastikan penguatan regulasi, pengawasan ketat terhadap keuangan negara, serta keberanian dalam menindak tegas semua pelaku korupsi tanpa tebang pilih,” pungkas Rinto.
