beritax.id – Pemerintah Indonesia tengah mematangkan aturan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja lepas, termasuk pekerja platform online seperti ojek online (ojol). Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja lepas yang selama ini seringkali tidak mendapatkan hak-hak dasar seperti pekerja formal. Namun, Partai X melalui perwakilannya, Rinto Setiyawan Anggota Majelis Tinggi Partai X, mempertanyakan sumber pendanaan untuk program tersebut.
“Kami mendukung upaya pemerintah untuk memberikan THR kepada pekerja lepas, termasuk ojol. Namun, yang menjadi pertanyaan besar adalah: dananya dari mana?, Apakah ini akan menjadi beban baru bagi APBN atau justru dibebankan kepada perusahaan platform online?” ujar Rinto dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (4/3/2025).
THR bagi Pekerja Lepas: Progresif atau Hanya Wacana?
Rencana THR bagi pekerja lepas disambut positif karena mereka kerap kekurangan jaminan sosial dan tunjangan, sehingga meningkatkan kesejahteraan ekonomi nasional. Namun, Rinto menegaskan bahwa kebijakan ini harus disertai dengan kejelasan sumber pendanaan dan mekanisme distribusi yang transparan.
“Kami khawatir, tanpa perencanaan yang matang, kebijakan ini hanya akan menjadi wacana. Apalagi, jika dananya justru dibebankan kepada perusahaan platform online, ini bisa berpotensi menimbulkan konflik antara pekerja dan perusahaan,” tambah Rinto.
Sumber Dana THR Pekerja yang Masih Dipertanyakan
Partai X menilai, pemerintah perlu menjelaskan secara detail sumber pendanaan untuk program THR pekerja lepas ini. Apakah dana akan diambil dari APBN, atau justru dari kontribusi perusahaan platform online seperti Gojek, Grab, atau Shopee.
“Jika dananya dari APBN, apakah ini tidak akan membebani keuangan negara? Atau jika dananya dari perusahaan, apakah ini tidak akan memicu kenaikan biaya layanan yang akhirnya dibebankan kepada konsumen?” tanya Rinto.
Ia jmenekankan agar kebijakan ini dengan serius mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap industri platform online, tulang punggung ekonomi digital Indonesia. “Kami tidak ingin kebijakan ini justru mematikan industri platform online yang sedang tumbuh,” tegasnya.
Prinsip Partai X: Keadilan dan Kesejahteraan
Sebagai partai yang mengusung prinsip keadilan dan kesejahteraan, Partai X mendesak pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan THR pekerja lepas ini benar-benar memberikan manfaat bagi semua pihak, termasuk pekerja, perusahaan, dan masyarakat luas.
“Kami mendukung kebijakan yang pro-rakyat, tetapi kebijakan tersebut harus dirancang dengan matang dan melibatkan semua pemangku kepentingan. Jangan sampai niat baik justru menimbulkan masalah baru,” ujar Rinto.
Partai X juga menyarankan agar pemerintah melakukan konsultasi publik dengan melibatkan serikat pekerja, perusahaan platform online, dan pakar ekonomi sebelum kebijakan ini diterapkan. “Transparansi dan partisipasi publik adalah kunci untuk memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar adil dan berkelanjutan,” tambahnya.
Tantangan ke Depan
Implementasi kebijakan THR bagi pekerja lepas ini dihadapkan pada sejumlah tantangan dari pendanaan, mekanisme distribusi, hingga dampak terhadap industri platform online. Partai X berharap pemerintah dapat memberikan penjelasan yang komprehensif dan solutif agar kebijakan ini tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi pekerja lepas.
