beritax.id – Isu bahan bakar minyak (BBM) oplosan kembali mencuat setelah Kejaksaan Agung mengungkap dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah. Menyusul hal ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (LEMIGAS) melakukan pengujian terhadap kualitas Pertamina yang dijual di masyarakat.
Hasil pengujian yang dilakukan di berbagai SPBU di Jakarta, Bogor, Depok, dan Tangerang Selatan, termasuk di Terminal BBM Plumpang, menunjukkan bahwa seluruh sampel BBM memenuhi standar mutu yang ditetapkan (on spec). Hal ini disampaikan oleh Kepala Balai Besar Pengujian Migas/LEMIGAS, Mustafid Gunawan.
Namun, meski hasil uji laboratorium menyatakan bahwa BBM aman, publik masih mempertanyakan sejauh mana efektivitas pengawasan kualitas BBM oleh Pertamina, terutama dalam mencegah potensi kecurangan atau pencampuran bahan bakar ilegal di lapangan.
Partai X: Pengawasan Harus Transparan dan Efektif
Perwakilan Partai X, Prayogi R. Saputra, menegaskan bahwa pengawasan BBM harus dilakukan secara ketat, transparan, dan independen, sesuai dengan prinsip Partai X dalam tata kelola negara.
“Bagaimana pengawasan ke depannya? Apakah sistem pengawasan saat ini sudah cukup atau perlu diganti dengan mekanisme baru yang lebih ketat?” ujar Prayogi.
Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan bukan hanya dari lembaga pemerintah, tetapi juga dari pihak independen agar tidak ada konflik kepentingan dalam memastikan BBM yang dikonsumsi masyarakat benar-benar sesuai standar mutu dan bebas dari campuran ilegal.
Perlindungan Konsumen: Apa Langkah Nyata?
Selain pengawasan di tingkat hulu, Prayogi juga menyoroti perlunya perlindungan bagi masyarakat sebagai konsumen.
“Selama ini masyarakat hanya bisa menerima BBM yang dijual di SPBU tanpa mengetahui apakah kualitasnya benar-benar terjaga. Harus ada mekanisme di mana konsumen bisa dengan mudah melaporkan jika ada dugaan BBM oplosan atau kualitas yang menurun,” tambahnya.
Ia mendorong Pertamina dan regulator energi untuk lebih terbuka dalam menyediakan informasi kepada masyarakat. Misalnya dengan menyediakan aplikasi atau hotline pengaduan cepat, sehingga masyarakat bisa ikut serta dalam pengawasan kualitas BBM di lapangan.
Ganti atau Tetap? Opsi Perbaikan Pengawasan Kualitas Pertamina
Melihat berbagai tantangan dalam pengawasan kualitas BBM, ada beberapa opsi yang bisa dipertimbangkan:
- Memperketat mekanisme audit dan inspeksi lapangan terhadap SPBU dan Terminal BBM secara berkala.
- Membentuk lembaga independen yang khusus menangani pengawasan distribusi dan kualitas BBM, terpisah dari operator seperti Pertamina.
- Menggunakan teknologi digital seperti QR Code atau sensor kualitas BBM di setiap SPBU untuk memastikan keaslian bahan bakar yang dijual.
- Melibatkan masyarakat dalam pengawasan dengan membuka jalur pelaporan dugaan BBM oplosan yang cepat ditindaklanjuti.
Pengawasan Harus Berkelanjutan: Kualitas Pertamina
Pengawasan tidak boleh berhenti di sini. Partai X melalui Prayogi R. Saputra menegaskan bahwa sistem pengawasan BBM harus ditingkatkan dan diperkuat, baik melalui transparansi data, peningkatan pengawasan independen, hingga mekanisme perlindungan konsumen yang lebih baik.
“Kepercayaan masyarakat terhadap kualitas BBM harus dijaga dengan baik. Bukan sekadar satu kasus, melainkan bagaimana negara melindungi hak rakyat atas BBM yang aman, berkualitas, dan standar,” kata Prayogi.
