beritax.id — Ketika denah salah, bangunan dapat berdiri kokoh tetapi tidak berfungsi sesuai tujuan pembangunannya. Persoalan serupa dapat digunakan untuk memahami berbagai masalah dalam penyelenggaraan negara. Pergantian pemimpin belum tentu menyelesaikan persoalan yang terus berulang. Sebab, sumber masalah mungkin berada pada rancangan sistem, bukan hanya pelaksananya. Gagasan tersebut menjadi salah satu pembahasan penting dalam buku Free Indonesia Save Nusantara Jilid 2.
Berbagai persoalan bangsa membutuhkan penyelesaian yang menyentuh akar permasalahan. Korupsi, ketimpangan hukum, dan lemahnya pengawasan masih menjadi perhatian masyarakat. Perubahan kebijakan sering dilakukan untuk merespons persoalan yang muncul. Namun, perbaikan tersebut belum tentu mengubah hubungan antarlembaga secara mendasar. Karena itu, evaluasi terhadap desain ketatanegaraan menjadi kebutuhan yang perlu diperhatikan.
Perubahan Pemimpin Tidak Selalu Mengubah Sistem
Bab 15 buku Free Indonesia Save Nusantara Jilid 2 mengangkat tema Negara Salah Desain. Pembahasan tersebut menyoroti persoalan yang tetap muncul meskipun pemimpin telah berganti. Pergantian pejabat tidak otomatis mengubah pola kerja kelembagaan. Sistem yang sama dapat menghasilkan persoalan serupa ketika dijalankan orang berbeda. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya pemeriksaan terhadap rancangan yang mengatur penyelenggaraan negara.
Dalam analogi bangunan, penghuni bukan pihak yang menentukan seluruh kualitas denah. Penghuni baru tetap harus beradaptasi dengan tata ruang yang sudah tersedia. Jika hubungan antarruang tidak tepat, aktivitas sehari-hari menjadi kurang efektif. Perubahan penghuni tidak otomatis memperbaiki tata ruang tersebut. Demikian pula pergantian pelaksana tidak otomatis membenahi struktur penyelenggaraan negara.
Ketika denah salah, persoalan dapat muncul melalui hubungan antarkomponen yang tidak seimbang. Dalam negara, hubungan tersebut mencakup kewenangan, tanggung jawab, dan mekanisme pengawasan. Konflik antarlembaga dapat menjadi salah satu gejala ketidakseimbangan. Konsentrasi kewenangan juga dapat melemahkan fungsi pengawasan. Oleh sebab itu, evaluasi perlu menelusuri struktur yang membentuk hubungan tersebut.
Mengapa Perubahan Sistem Menjadi Mendesak?
Perubahan sistem menjadi penting ketika persoalan terus berulang tanpa penyelesaian mendasar. Perbaikan yang hanya menyentuh gejala berisiko menghasilkan dampak sementara. Kebijakan baru mungkin memperbaiki satu persoalan dalam periode tertentu. Namun, masalah serupa dapat muncul kembali apabila sumbernya belum diperiksa. Situasi ini menuntut keberanian untuk mengevaluasi rancangan secara menyeluruh.
Buku tersebut membedakan fondasi, denah, dan struktur dalam memahami desain negara. Fondasi menjelaskan nilai dasar serta alasan negara dibentuk. Denah menjelaskan hubungan antarkomponen dalam rancangan penyelenggaraan negara. Struktur mengatur distribusi kewenangan, beban, dan tanggung jawab. Ketiganya perlu bekerja selaras agar tujuan negara dapat diwujudkan.
Dalam kerangka pemikiran buku, Pancasila ditempatkan sebagai fondasi nilai bangsa. Konstitusi dianalogikan sebagai firmware yang menerjemahkan nilai dasar menjadi rancangan operasional. Peradaban Nusantara digambarkan melalui analogi sistem operasi kehidupan berbangsa. Setiap unsur memiliki fungsi berbeda dalam kerangka tersebut. Keselarasan seluruh unsur diperlukan agar pelaksanaan negara tidak menjauh dari tujuan dasarnya.
Mengembalikan Rakyat sebagai Pemilik Kedaulatan
Perubahan sistem juga berkaitan dengan hubungan antara rakyat dan penyelenggara negara. Buku ini menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan atau root owner. Negara berfungsi sebagai instrumen untuk menjalankan amanah rakyat. Pemerintah menjalankan tugas berdasarkan kewenangan yang diberikan melalui ketentuan konstitusional. Karena itu, setiap lembaga harus memiliki fungsi dan batas tanggung jawab yang jelas.
Dalam kerangka buku, istilah root administrator digunakan untuk menjelaskan gagasan mengenai posisi MPR. MPR digambarkan sebagai penjaga jalur kedaulatan rakyat dalam rancangan yang ditawarkan. Gagasan tersebut mengajak pembaca mengevaluasi hubungan antara rakyat dan lembaga negara. Setiap kewenangan perlu memiliki dasar, batas, serta mekanisme pertanggungjawaban. Pengawasan harus memastikan pelaksanaan tugas tetap sejalan dengan tujuan pembentukan negara.
Ketika denah salah, hubungan rakyat dengan pusat pengambilan keputusan dapat menjadi semakin jauh. Jarak tersebut perlu diperiksa melalui keterbukaan informasi dan akses partisipasi. Masyarakat harus memahami bagaimana mandat dijalankan oleh lembaga negara. Setiap lembaga perlu menjelaskan penggunaan kewenangan dan hasil kerjanya. Dengan demikian, kedudukan rakyat tidak berhenti sebagai prinsip dalam dokumen.
Diagnosis Menjadi Tahap Awal Pembenahan
Solusi pertama yang diperlukan adalah melakukan diagnosis terhadap sistem ketatanegaraan. Pemeriksaan harus mengidentifikasi persoalan berdasarkan penyebab dan dampaknya. Evaluasi tidak cukup hanya mencatat kelemahan individu atau kebijakan tertentu. Hubungan antarlembaga dan pembagian kewenangan juga perlu ditelusuri. Hasil diagnosis menjadi dasar untuk menentukan bentuk pembenahan yang diperlukan.
Buku ini menggunakan gagasan recovery mode untuk menjelaskan proses pemulihan sistem negara. Tahapannya mencakup identifikasi sumber gangguan dan pemeriksaan jalur akses kewenangan. Pemeriksaan juga diarahkan kepada hubungan rakyat dengan penyelenggara negara. Analogi malware scan, access audit, dan sovereignty audit menggambarkan rangkaian pemeriksaan tersebut. Tujuannya adalah mengenali persoalan sebelum menyusun rancangan perbaikan.
Diagnosis perlu dilakukan secara terbuka dengan melibatkan berbagai keahlian. Ahli hukum tata negara dapat membantu mengevaluasi hubungan konstitusi dan kelembagaan. Unsur masyarakat perlu memperoleh ruang untuk menyampaikan pengalaman serta aspirasi. Hasil kajian harus menjelaskan masalah dan pilihan penyelesaiannya. Setiap rekomendasi juga perlu memiliki ukuran keberhasilan yang dapat dipantau.
Redesign dan Jalan Konstitusional
Setelah diagnosis selesai, langkah berikutnya adalah menyusun rancangan perbaikan. Buku ini menggunakan istilah redesign untuk menjelaskan penataan ulang arsitektur ketatanegaraan. Proses tersebut tidak sekadar mengubah hubungan antarlembaga. Perhatian juga diarahkan kepada hubungan rakyat sebagai pemilik negara dengan negara sebagai instrumennya. Rancangan baru harus mendukung pelaksanaan kedaulatan rakyat secara nyata.
Perubahan konstitusi menjadi salah satu instrumen yang dibahas dalam proses pembenahan. Buku ini menggunakan gagasan constitutional reinstall melalui amandemen. Amandemen dipandang sebagai sarana untuk menyelaraskan desain dengan tujuan negara. Perubahan tersebut bukan tujuan akhir dari pembenahan. Pelaksanaannya harus melalui mekanisme konstitusional yang sah dan terbuka.
Buku ini juga mengangkat referendum sebagai gagasan verifikasi langsung kepada rakyat. Gagasan tersebut menekankan pentingnya keterlibatan pemilik kedaulatan. Setiap usulan perubahan mendasar perlu disampaikan dengan penjelasan yang mudah dipahami. Masyarakat harus memperoleh kesempatan untuk menilai konsekuensi setiap usulan. Proses tersebut perlu dijalankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Perubahan Sistem Bukan Berarti Meruntuhkan Negara
Perubahan sistem tidak harus dimaknai sebagai upaya meruntuhkan seluruh bangunan negara. Bagian yang masih berfungsi baik dapat dipertahankan. Bagian yang bermasalah perlu diperiksa dan diperbaiki berdasarkan hasil kajian. Pancasila tetap menjadi fondasi nilai dalam kerangka pembahasan buku. Tujuan pembenahan adalah memperbaiki rancangan agar penyelenggaraan negara berjalan lebih selaras.
Ketika denah salah, memperbaiki tampilan bangunan tidak cukup untuk menyelesaikan masalah tata ruang. Prinsip tersebut mengingatkan pentingnya perubahan yang menyentuh akar persoalan. Pembenahan harus memperjelas pembagian kewenangan dan tanggung jawab. Mekanisme pengawasan perlu diperkuat agar setiap lembaga dapat dimintai pertanggungjawaban. Hubungan antara rakyat dan penyelenggara negara juga harus dibuat lebih terbuka.
Pada akhirnya, perubahan sistem menjadi kebutuhan ketika rancangan lama tidak lagi mendukung tujuan pembentukan negara. Buku Free Indonesia Save Nusantara Jilid 2 mengajak pembaca melihat persoalan melalui pendekatan desain ketatanegaraan. Diagnosis, evaluasi konstitusi, dan redesign menjadi bagian dari gagasan penyelesaian. Seluruh tahapan perlu melibatkan masyarakat dan mengikuti mekanisme yang sah. Pembenahan diharapkan mengembalikan penyelenggaraan negara kepada tujuan utamanya, yaitu melayani kepentingan rakyat.
