Mewujudkan Negara Substantif Membutuhkan Hakim Konstitusi Berintegritas, Berwawasan Luas, dan Berjiwa Negarawan
Oleh Adv. Rinto Setiyawan, A.Md., S.H., CTP
Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia, Anggota Majelis Tinggi Partai X, Wakil Direktur Sekolah Negarawan
Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kedudukan penting sebagai penjaga konstitusi atau the guardian of the constitution dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Namun, terdapat pertanyaan mendasar yang perlu menjadi perhatian bersama mengenai sejauh mana penjagaan konstitusi juga memastikan terlindunginya kedaulatan rakyat. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa rakyat memiliki kedudukan mendasar dalam penyelenggaraan negara, sedangkan lembaga negara menjalankan kewenangan berdasarkan konstitusi. Oleh karena itu, penjagaan konstitusi perlu dipahami bukan hanya sebagai upaya memastikan kesesuaian peraturan dengan teks hukum, tetapi juga sebagai upaya menjaga prinsip kedaulatan rakyat, perlindungan hak, dan pembatasan kekuasaan.
Pentingnya persoalan tersebut semakin terlihat melalui Pasal 24C ayat (5) UUD 1945 dan Pasal 15 huruf c Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang mensyaratkan hakim konstitusi memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. Persyaratan tersebut menegaskan bahwa hakim konstitusi tidak cukup hanya memiliki kemampuan akademik dan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan. Mereka juga perlu memiliki kebijaksanaan, integritas, dan pemahaman mendalam mengenai tujuan penyelenggaraan negara. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan mengenai bagaimana kualitas kenegarawanan dapat dinilai secara objektif dan terukur. Pertanyaan tersebut penting karena kualitas seorang negarawan seharusnya tercermin dari kemampuannya memahami hakikat negara, sumber kewenangan, serta tanggung jawab lembaga negara kepada rakyat.
Kenegarawanan Melampaui Penguasaan Teks Konstitusi
Sekolah Negarawan merumuskan negarawan sebagai pribadi yang bijaksana, berwibawa, visioner, serta menguasai ilmu kenegaraan, pemerintahan, dan politik. Sosok tersebut memiliki komitmen untuk menjaga tata nilai, kedaulatan, dan kepentingan jangka panjang negara. Ia juga harus mampu mengarahkan penyelenggaraan negara secara efektif, efisien, dan transparan demi mewujudkan keadilan serta kesejahteraan seluruh rakyat. Pengertian tersebut menegaskan bahwa negarawan bukan sekadar seseorang yang mampu menghafal pasal konstitusi atau menguasai prosedur hukum. Kenegarawanan menuntut pemahaman yang lebih luas mengenai hakikat negara, sumber kedaulatan, struktur ketatanegaraan, batas kewenangan pemerintah, dan tujuan pembentukan negara. Dengan demikian, kualitas negarawan harus terlihat melalui cara berpikir, pertimbangan hukum, integritas moral, serta keberpihakannya terhadap kepentingan rakyat dalam kerangka konstitusi.
Meskipun peraturan perundang-undangan mensyaratkan hakim konstitusi memiliki kualitas negarawan, penilaian terhadap kualitas tersebut tetap membutuhkan ukuran yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengalaman menduduki jabatan tinggi, gelar akademik, atau penguasaan teknis terhadap hukum tidak dengan sendirinya membuktikan seseorang memiliki kebijaksanaan kenegarawanan. Penilaian juga perlu mempertimbangkan kemampuan memahami hubungan antara kewenangan negara dan kedaulatan rakyat. Seorang hakim konstitusi harus mampu melihat persoalan hukum secara menyeluruh, termasuk dampak suatu putusan terhadap perlindungan hak warga negara dan keseimbangan kekuasaan. Karena itu, proses pemilihan, pengujian kompetensi, dan penegakan etika hakim konstitusi perlu mendukung terwujudnya kualitas kenegarawanan yang nyata. Langkah tersebut penting agar persyaratan negarawan tidak berhenti sebagai rumusan normatif, tetapi menjadi karakter yang tercermin dalam pelaksanaan tugas kehakiman.
Negara Formal Harus Diarahkan Menjadi Negara Substantif
Secara hukum, Indonesia telah memiliki unsur-unsur negara berupa wilayah, penduduk, pemerintahan, konstitusi, dan lembaga-lembaga negara. Namun, keberadaan unsur-unsur tersebut belum dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh tujuan bernegara telah terwujud secara substantif. Dalam perspektif Sekolah Negarawan, negara substantif merupakan kondisi ketika rakyat benar-benar ditempatkan sebagai pemilik kedaulatan, pemerintah menjalankan mandat berdasarkan konstitusi, dan seluruh lembaga negara mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangannya sesuai hukum. Pemahaman tersebut menempatkan rakyat sebagai sumber legitimasi kekuasaan sekaligus tujuan utama penyelenggaraan negara. Dengan demikian, keberhasilan negara tidak cukup dinilai berdasarkan kelengkapan struktur kelembagaan atau keberadaan peraturan, tetapi juga berdasarkan sejauh mana keadilan, perlindungan hak, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan.
Struktur ketatanegaraan Indonesia umumnya dijelaskan melalui hubungan antarlembaga negara, seperti Presiden, DPR, DPD, MPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Penggambaran tersebut penting untuk menjelaskan pembagian kewenangan dan mekanisme pengawasan dalam penyelenggaraan negara. Namun, perhatian juga perlu diberikan pada kedudukan rakyat sebagai pemegang kedaulatan yang menjadi dasar legitimasi seluruh kewenangan negara. Rakyat memang bukan lembaga negara yang harus digambarkan dalam bentuk kotak kelembagaan yang sama dengan organ negara lainnya. Meskipun demikian, pemahaman mengenai hubungan antarlembaga harus tetap menempatkan rakyat sebagai sumber kedaulatan dan penerima pertanggungjawaban penyelenggaraan negara. Apabila perhatian hanya terpusat pada hubungan formal antarlembaga, terdapat risiko bahwa dimensi substantif kedaulatan rakyat kurang memperoleh penekanan dalam pemahaman ketatanegaraan.
Kedaulatan rakyat tidak seharusnya dimaknai sebatas pengakuan dalam konstitusi atau keterlibatan masyarakat pada saat pemilihan umum. Prinsip tersebut juga perlu tercermin melalui perlindungan hak konstitusional, keterbukaan informasi, kesempatan berpartisipasi, dan mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan negara. Masyarakat perlu memiliki akses terhadap mekanisme hukum yang tersedia untuk memperjuangkan hak dan kepentingannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah dan lembaga negara juga harus memastikan bahwa keputusan yang diambil memiliki dasar hukum serta dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pandangan Sekolah Negarawan, penguatan dimensi tersebut merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan negara substantif. Tujuannya adalah memastikan bahwa pengakuan terhadap kedaulatan rakyat tidak hanya bersifat formal, tetapi juga memberikan perlindungan dan manfaat nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kedudukan Hukum Pemohon dan Akses terhadap Keadilan Konstitusional
Persoalan kedaulatan rakyat juga berkaitan dengan mekanisme pengujian undang-undang atau judicial review di Mahkamah Konstitusi. Dalam sejumlah perkara, permohonan pengujian undang-undang tidak dapat dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara karena pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Secara hukum, persyaratan tersebut memiliki dasar dalam Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang mengatur pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan serta kaitannya dengan anggapan kerugian hak atau kewenangan konstitusional. Oleh sebab itu, status sebagai warga negara atau bagian dari rakyat tidak otomatis memberikan hak untuk menguji setiap undang-undang tanpa memenuhi persyaratan yang ditentukan. Ketentuan mengenai kedudukan hukum berfungsi memastikan adanya hubungan yang relevan antara pemohon, hak konstitusional yang didalilkan, dan norma yang sedang diuji.
Meskipun memiliki dasar hukum, penerapan persyaratan kedudukan hukum tetap layak menjadi bahan kajian dalam kerangka perlindungan kedaulatan rakyat. Pertanyaan yang perlu ditelaah adalah apakah penerapan persyaratan tersebut telah memberikan kesempatan yang memadai bagi masyarakat untuk mempertahankan kepentingan konstitusionalnya. Persoalan ini menjadi semakin penting ketika suatu ketentuan undang-undang berpotensi memengaruhi kepentingan masyarakat secara luas. Namun, pembahasan tersebut tidak serta-merta berarti seluruh persyaratan kedudukan hukum harus dihapuskan. Mekanisme pengujian undang-undang tetap membutuhkan batasan yang jelas agar proses peradilan berjalan tertib dan sesuai dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana menyeimbangkan kepastian hukum, ketertiban beracara, dan akses yang efektif terhadap perlindungan hak konstitusional.
Perlu dibedakan antara pengakuan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dan tersedianya mekanisme hukum yang memungkinkan rakyat mempertahankan hak konstitusionalnya. Pengakuan dalam konstitusi merupakan fondasi penting, tetapi pelaksanaannya juga bergantung pada efektivitas lembaga dan prosedur hukum yang tersedia. Mahkamah Konstitusi mempunyai peran penting dalam memastikan bahwa pengujian undang-undang dilaksanakan berdasarkan konstitusi dan ketentuan hukum acara yang berlaku. Dalam menjalankan kewenangannya, MK perlu mempertimbangkan secara cermat hubungan antara persyaratan formal, perlindungan hak, dan tujuan konstitusional yang hendak diwujudkan. Kajian yang mendalam terhadap persoalan tersebut dapat membantu memperkuat pemahaman mengenai akses masyarakat terhadap keadilan konstitusional. Dengan demikian, perdebatan mengenai kedudukan hukum pemohon dapat menjadi bagian dari upaya memperbaiki pelaksanaan prinsip negara hukum secara berkelanjutan.
Menjaga Konstitusi Berarti Memperhatikan Kedaulatan Rakyat
Mahkamah Konstitusi tidak dibentuk untuk menggantikan rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Lembaga tersebut menjalankan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 dan tidak dapat mengambil alih seluruh fungsi yang menjadi bagian dari kehidupan demokrasi. Namun, kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi menempatkan MK pada posisi penting dalam menjaga batas kekuasaan dan perlindungan hak warga negara. Karena itu, penafsiran konstitusi perlu mempertimbangkan bukan hanya hubungan antara bunyi pasal undang-undang dan ketentuan UUD 1945, tetapi juga prinsip yang mendasari pembentukan konstitusi. Prinsip tersebut mencakup pembatasan kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia, keadilan, dan kedudukan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Pendekatan yang menyeluruh dapat membantu memastikan bahwa pelaksanaan kewenangan konstitusional tetap selaras dengan tujuan bernegara.
Hakim konstitusi yang memiliki kualitas negarawan harus mampu memahami hubungan antara norma hukum dan kehidupan masyarakat yang diaturnya. Penguasaan terhadap teks konstitusi merupakan syarat mendasar, tetapi penerapannya juga membutuhkan kebijaksanaan, integritas, dan pemahaman terhadap prinsip ketatanegaraan. Dalam memeriksa suatu perkara, hakim perlu menjaga independensi, mempertimbangkan argumentasi hukum secara objektif, dan memberikan putusan berdasarkan konstitusi serta hukum yang berlaku. Hakim juga harus memahami bahwa kewenangan yang dimilikinya merupakan amanah konstitusional yang tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang. Kualitas kenegarawanan tercermin dari kesanggupan menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak masyarakat. Oleh sebab itu, penguatan proses seleksi, pengujian kompetensi, dan pengawasan etik menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi.
Pembenahan Ketatanegaraan Harus Dimulai dari Pemahaman yang Benar
Sekolah Negarawan berpandangan bahwa pembenahan ketatanegaraan Indonesia tidak cukup dilakukan dengan mengganti pejabat, mengubah undang-undang, atau memperbaiki prosedur kelembagaan. Pembenahan juga membutuhkan pemahaman yang benar mengenai rakyat, negara, pemerintah, konstitusi, dan sumber kewenangan. Negara harus dipahami sebagai organisasi yang penyelenggaraannya berlandaskan kedaulatan rakyat dan konstitusi. Pemerintah menjalankan mandat eksekutif sesuai batas kewenangan yang ditetapkan hukum, sedangkan lembaga negara melaksanakan tugas masing-masing dengan mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban yang jelas. Rakyat tetap menjadi pemegang kedaulatan sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945. Pemahaman tersebut perlu menjadi dasar dalam pendidikan ketatanegaraan agar masyarakat dan penyelenggara negara dapat melihat hubungan antarlembaga secara lebih utuh.
Dalam kerangka tersebut, Mahkamah Konstitusi tidak cukup dipahami hanya sebagai penjaga teks konstitusi. Pelaksanaan kewenangannya harus senantiasa berorientasi pada perlindungan hak konstitusional, pembatasan kekuasaan, dan pemeliharaan prinsip kedaulatan rakyat. Hal ini tidak berarti MK dapat mengabaikan bunyi konstitusi atau menggantikan kewenangan lembaga negara lainnya. Sebaliknya, konstitusi harus ditafsirkan dan diterapkan secara bertanggung jawab sesuai dengan teks, struktur, prinsip, serta tujuan hukum yang mendasarinya. Keseimbangan antara kepastian hukum dan pemahaman terhadap tujuan konstitusional menjadi unsur penting dalam pelaksanaan tugas kehakiman. Dengan cara tersebut, Mahkamah Konstitusi dapat menjalankan perannya secara konsisten sebagai lembaga penjaga konstitusi sekaligus pelindung prinsip-prinsip dasar yang terkandung di dalamnya.
Indonesia telah memiliki fondasi formal sebagai negara hukum dengan konstitusi dan lembaga-lembaga negara yang menjalankan kewenangan masing-masing. Tantangan berikutnya adalah memperkuat pelaksanaan prinsip tersebut agar perlindungan hak, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban penyelenggara negara semakin nyata. Kedaulatan rakyat harus diwujudkan melalui penyelenggaraan negara yang berlandaskan hukum dan memperhatikan kepentingan masyarakat dalam jangka panjang. Konstitusi bukanlah tujuan akhir kehidupan bernegara, melainkan landasan untuk membatasi kekuasaan, melindungi hak, dan mewujudkan keadilan serta kesejahteraan seluruh rakyat. Karena itu, kualitas kenegarawanan para hakim konstitusi perlu tercermin melalui integritas, kebijaksanaan, independensi, dan kemampuan memahami prinsip dasar ketatanegaraan. Pada akhirnya, pertanyaan yang perlu menjadi perhatian bersama bukan hanya apakah suatu undang-undang sesuai dengan bunyi konstitusi, tetapi juga bagaimana penerapan konstitusi secara bertanggung jawab menjaga kedaulatan rakyat dalam kerangka hukum yang berlaku.
