HELSINKI, FINLANDIA – Salah satu penyakit kronis yang menghambat kemajuan negara berkembang adalah budaya feodalisme di dalam birokrasi. Mencari antitesis dari penyakit tersebut, para pegiat Ekosistem Sekolah Negarawan melakukan pengamatan mendalam di jalan-jalan Kota Helsinki, Finlandia, dan menemukan bahwa kebahagiaan suatu bangsa sangat erat kaitannya dengan runtuhnya sekat-sekat status sosial antara penguasa dan rakyat.
Agenda observasi keliling ibu kota ini diikuti oleh Direktur Sekolah Negarawan Prayogi R. Saputra, Wakil Direktur Rinto Setiyawan, dan CEO Enygma Erick Karya. Dengan panduan dari perwakilan diaspora Indonesia, Wiwik H, para delegasi mencermati bagaimana para menteri, anggota parlemen, hingga pejabat tinggi negara di Finlandia berangkat ke kantor menggunakan sepeda, trem, atau kereta bawah tanah umum, tanpa pengawalan ketat atau sirene yang membelah kemacetan jalan raya.
Wakil Direktur Sekolah Negarawan, Rinto Setiyawan, menguraikan bahwa tata kehidupan yang sangat egaliter (flat hierarchy) inilah yang menyumbang poin besar pada indeks kebahagiaan Finlandia. Tidak ada warga yang merasa inferior atau direndahkan oleh arogansi pejabat negara. Di ruang publik, seorang perdana menteri memiliki hak yang sama dengan seorang pekerja toko; mereka mengantre kopi di tempat yang sama dan mematuhi rambu lalu lintas yang sama.
Bagi Direktur Sekolah Negarawan, Prayogi R. Saputra, pemandangan anti-feodal ini adalah wujud nyata dari konsep kepemimpinan profetik. Berpijak pada pilar kenegaraan dan kebangsaan Emha Ainun Nadjib (Cak Nun), Prayogi mengingatkan bahwa esensi kekuasaan adalah pelayanan, bukan previlese (hak istimewa) untuk diistimewakan. Kebahagiaan kolektif sebuah bangsa hanya bisa tumbuh di atas tanah yang gembur oleh kesetaraan, bukan di atas hierarki yang kaku dan menindas.
Wiwik H menambahkan bahwa egalitarianisme di Finlandia juga tercermin dari struktur ruang kerja birokrasinya yang terbuka, di mana pendapat seorang staf junior dihargai setara dengan pandangan seorang direktur. Budaya mendengarkan ini memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil telah melewati proses diskursus yang sehat, logis, dan bebas dari bias senioritas yang buta.
Transformasi menuju birokrasi yang egaliter ini memerlukan katalisator teknologi yang mumpuni. CEO Enygma, Erick Karya, menjelaskan bahwa pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam sistem tata kelola pemerintahan yang dibangun bersama Sekolah Negarawan pada dasarnya adalah “teknologi anti-feodal”. Sistem cerdas ini akan menilai kinerja aparatur negara secara objektif berbasis data (merit system), memotong rantai birokrasi yang berbelit, dan memastikan layanan publik bisa diakses oleh seluruh rakyat tanpa pandang bulu.
Kajian tentang kesetaraan sosial di Helsinki ini melengkapi kekayaan perspektif dari ekspedisi global Sekolah Negarawan yang telah menembus 12 negara. Dari pembelajaran kebahagiaan di Finlandia, pemerintahan modern di Estonia, hingga keluhuran peradaban di Eropa Barat, Persia (Iran), Timur Tengah, dan Asia Tenggara, seluruh narasi perbaikan ini terus disuntikkan ke dalam nadi kesadaran publik Indonesia melalui diseminasi di berbagai daerah, mulai dari Medan hingga Ternate dan Tidore.
