beritax.id — Pergeseran jalur kedaulatan menjadi salah satu persoalan mendasar yang dibahas dalam buku Free Indonesia Save Nusantara Jilid 1. Buku tersebut mengajak pembaca membedakan antara kepemilikan negara secara formal dan kendali nyata terhadap sistem kenegaraan. Rakyat ditempatkan sebagai root owner, yaitu pemilik sah yang menjadi sumber legitimasi seluruh sistem negara. Namun, status sebagai pemilik tidak otomatis menjamin kemampuan mengendalikan arah sistem secara substantif. Persoalan tersebut menjadi penting ketika jalur legitimasi, kewenangan, dan akses terhadap pengambilan keputusan mengalami perubahan.
Kepemilikan Tidak Berarti Pengelolaan Langsung
Buku tersebut menjelaskan bahwa rakyat merupakan pemilik sah negara. Posisi tersebut tidak berarti rakyat harus menjalankan seluruh fungsi pemerintahan secara langsung. Negara memiliki struktur yang kompleks sehingga membutuhkan lembaga dan perangkat untuk menjalankan fungsi tertentu. Lembaga tersebut memperoleh kewenangan melalui mandat yang bersumber dari rakyat. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara pihak yang memiliki sistem dan pihak yang diberi tugas untuk mengelolanya.
Analogi root owner digunakan untuk menjelaskan hubungan tersebut secara lebih mudah. Dalam sistem digital, pemilik utama dapat menyerahkan pengelolaan kepada administrator. Administrator memperoleh akses karena adanya mandat dari pemilik. Administrator tidak berubah menjadi pemilik hanya karena memiliki akses yang besar. Prinsip tersebut digunakan buku untuk menjelaskan bahwa lembaga negara tidak boleh dipahami sebagai sumber kedaulatan.
Ketika Kepemilikan Formal Kehilangan Kendali
Buku tersebut memberikan perhatian khusus terhadap kondisi ketika pemilik masih diakui secara formal tetapi kehilangan kendali substantif. Dalam sistem teknologi, pemilik dapat tetap memiliki dokumen kepemilikan tanpa mampu mengendalikan fungsi inti sistem. Analogi tersebut digunakan untuk menggambarkan kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan kenegaraan. Rakyat dapat tetap disebut sebagai pemegang kedaulatan, tetapi kemampuan nyata untuk memengaruhi arah sistem perlu terus diperiksa. Di sinilah pergeseran jalur kedaulatan menjadi penting untuk dianalisis.
Kendali substantif berbeda dengan sekadar memberikan legitimasi prosedural. Kendali substantif berarti terdapat kemampuan nyata untuk memengaruhi arah sistem. Partisipasi formal tidak selalu menghasilkan pengaruh yang sama terhadap keputusan strategis. Buku tersebut karena itu mengingatkan bahwa keberadaan pemilihan dan representasi tidak otomatis membuktikan kendali rakyat. Hubungan antara legitimasi dan kendali perlu dilihat melalui mekanisme yang bekerja setelah proses formal selesai.
Perubahan Jalur Legitimasi
Perubahan UUD NRI Tahun 1945 membawa perubahan terhadap arsitektur hubungan antara lembaga negara. Buku tersebut menjelaskan bahwa presiden sebelumnya memperoleh mandat melalui MPR. Setelah perubahan konstitusi, presiden memperoleh legitimasi melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Perubahan tersebut membuat hubungan presiden dan MPR tidak lagi berbentuk pemberi mandat dan penerima mandat. Konfigurasi baru tersebut menunjukkan adanya perubahan mendasar pada jalur legitimasi dalam sistem negara.
Pemilihan langsung memberikan basis legitimasi yang berbeda bagi presiden. Presiden tidak lagi bergantung pada keputusan MPR untuk memperoleh mandat pemerintahan. Namun, buku tersebut juga menunjukkan bahwa proses pencalonan tetap memiliki tahapan yang melibatkan struktur kepartaian. Artinya, hubungan rakyat dengan kekuasaan tidak hanya ditentukan oleh tahap pemilihan. Tahap sebelum pemilihan juga menjadi bagian penting dalam memahami pergeseran jalur kedaulatan.
Siapa yang Mengendalikan Gerbang Akses
Salah satu pertanyaan penting yang diangkat buku tersebut adalah siapa yang menentukan pihak yang dapat masuk dalam pilihan rakyat. Dalam mekanisme yang dibahas, proses pencalonan menjadi tahapan sebelum masyarakat menentukan pilihan. Rakyat berperan langsung pada tahap pemilihan. Sementara itu, tahap pencalonan berkaitan dengan mekanisme pengusulan melalui partai. Kondisi tersebut membuat akses menuju legitimasi nasional memiliki lebih dari satu tahapan.
Buku tersebut menggunakan analogi pengguna dan administrator untuk menggambarkan kondisi tersebut. Pengguna dapat memilih dari pilihan yang tersedia. Namun, terdapat pihak yang menentukan daftar pilihan yang dapat masuk ke dalam sistem. Analogi tersebut tidak diarahkan untuk menolak mekanisme pemilihan langsung. Analogi tersebut digunakan untuk memperlihatkan bahwa hak memilih perlu dilihat bersama kemampuan menentukan pilihan yang tersedia.
MPR dan Fungsi Penjaga Sistem
Dalam kerangka buku tersebut, MPR ditempatkan sebagai root administrator dalam konsep kedaulatan rakyat. Posisi tersebut tidak menjadikan MPR sebagai pemilik negara. MPR dipahami sebagai penerima mandat untuk menjaga integritas sistem atas nama rakyat. Rakyat tetap ditempatkan sebagai sumber kedaulatan dan legitimasi. Pemerintah kemudian menjalankan fungsi operasional berdasarkan kewenangan yang diberikan dalam sistem.
Konsep tersebut memiliki konsekuensi penting terhadap cara masyarakat membaca lembaga negara. Setiap lembaga seharusnya dipahami berdasarkan fungsi dan batas kewenangannya. Kewenangan tidak dapat dipisahkan dari mandat yang menjadi sumbernya. Jika hubungan antara mandat dan pelaksanaan kewenangan melemah, kendali pemilik sistem juga dapat menjadi semakin jauh. Karena itu, pergeseran jalur kedaulatan perlu diikuti dengan perhatian terhadap mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban.
Solusi Mengembalikan Kendali Substantif
Solusi pertama yang dapat dikembangkan adalah memperkuat pemahaman masyarakat mengenai struktur negara. Pendidikan konstitusi perlu menjelaskan bahwa rakyat bukan sekadar penerima layanan negara. Rakyat merupakan sumber legitimasi yang menjadi dasar keberadaan seluruh struktur kenegaraan. Masyarakat perlu memahami bagaimana kewenangan berpindah dari sumber legitimasi menuju lembaga pelaksana. Pemahaman tersebut dapat membuat masyarakat lebih mampu menilai apakah kewenangan berjalan sesuai mandat.
Solusi kedua adalah memperkuat transparansi pada setiap jalur pengambilan keputusan. Masyarakat perlu dapat mengetahui dasar kewenangan yang digunakan oleh setiap lembaga. Proses pencalonan dan mekanisme representasi juga perlu dapat dipahami secara terbuka. Informasi yang jelas memungkinkan masyarakat menilai hubungan antara pilihan rakyat dan hasil penyelenggaraan negara. Dengan demikian, legitimasi tidak berhenti pada proses formal, tetapi dapat dikaitkan dengan pertanggungjawaban setelah kewenangan diperoleh.
Solusi ketiga adalah memperkuat mekanisme pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan mandat negara. Pengawasan tidak cukup dilakukan pada saat pemilihan berlangsung. Pengawasan perlu berjalan selama lembaga dan pemerintahan menjalankan kewenangannya. Kritik terhadap penyelenggaraan negara perlu ditempatkan sebagai bagian dari tanggung jawab warga terhadap sistem yang dimilikinya. Dengan cara tersebut, pergeseran jalur kedaulatan dapat terus dievaluasi berdasarkan hubungan antara mandat, kewenangan, dan kendali rakyat.
Memulihkan Kesadaran sebagai Pemilik
Buku tersebut menegaskan bahwa menjadi pemilik negara membutuhkan kesadaran terhadap sistem yang dimiliki. Pemilik yang tidak memahami sistem akan lebih mudah kehilangan kendali terhadap sistem tersebut. Karena itu, kesadaran rakyat tidak cukup dibangun melalui pengetahuan mengenai hak memilih. Masyarakat juga perlu memahami struktur kewenangan, mekanisme pengawasan, dan jalur legitimasi. Kesadaran tersebut menjadi dasar untuk menjaga agar kepemilikan formal tetap memiliki makna substantif.
Pada akhirnya, pergeseran jalur kedaulatan memperlihatkan bahwa kepemilikan formal membutuhkan mekanisme kendali yang nyata. Rakyat tetap menjadi pemilik sah negara dalam kerangka yang dibangun buku tersebut. Namun, kepemilikan akan menjadi rapuh apabila rakyat tidak memahami bagaimana sistem bekerja. Lembaga negara perlu menjalankan kewenangan berdasarkan mandat dan batas yang telah ditentukan. Hubungan yang sehat antara rakyat sebagai pemilik dan lembaga sebagai pengelola menjadi kunci agar negara tetap bekerja sesuai tujuan pembentukannya.
