AMSTERDAM, BELANDA – Sebuah karya sastra yang lahir dari empati mendalam terbukti mampu mengubah jalannya sejarah dan meruntuhkan fondasi penindasan. Pesan universal inilah yang mengemuka saat rombongan delegasi Sekolah Negarawan melaksanakan kunjungan riset ke Museum Multatuli di jantung kota Amsterdam, Belanda, guna merenungi kembali jejak sejarah kolonialisme dan kebangkitan kesadaran kemanusiaan.
Rombongan yang terjun langsung mengamati museum ini terdiri dari para pegiat Ekosistem Sekolah Negarawan, yaitu Direktur Prayogi R. Saputra, Wakil Direktur Rinto Setiyawan, dan CEO Enygma Erick Karya. Untuk memperdalam diskursus selama kunjungan, delegasi didampingi secara komprehensif oleh Head of Representative Sekolah Negarawan Chapter Eropa, Syafiih Kamil, yang memberikan konteks historis mengenai jejak peninggalan tersebut.
Di dalam Museum Multatuli yang ditata dengan rapi, rombongan mengamati edisi-edisi pertama cetakan Max Havelaar, serta berbagai arsip yang merekam polemik di seputar terbitnya buku tersebut. Buku yang disebut oleh Pramoedya Ananta Toer sebagai “buku yang membunuh kolonialisme” ini merekam realitas kelam perlakuan aparat kolonial dan pejabat feodal lokal terhadap kaum tani di Lebak, Banten.
Wakil Direktur Sekolah Negarawan, Rinto Setiyawan, memaparkan bahwa keberhasilan Multatuli dalam membangkitkan empati publik Eropa pada masa itu merupakan bukti nyata kekuatan literasi. Pendekatan kultural dan sastra dalam menyuarakan kritik sosial ini sangat identik dengan apa yang selama ini dilakukan oleh Emha Ainun Nadjib (Cak Nun), sosok yang pemikiran kenegaraan dan kebangsaannya menjadi fondasi utama kurikulum Sekolah Negarawan.
Diskusi di ruang pameran museum kian menghangat ketika Syafiih Kamil menyoroti bagaimana sejarah Multatuli masih diajarkan dan dimaknai secara kritis oleh masyarakat Belanda masa kini. Menurut Syafiih, kesadaran sejarah di Eropa tentang masa lalu yang kelam harus menjadi cermin bagi bangsa Indonesia untuk tidak mengulangi praktik feodalisme birokrasi di era modern.
Merespons tantangan feodalisme birokrasi modern tersebut, CEO Enygma, Erick Karya, menyampaikan bahwa reformasi sistem tata kelola negara (good governance) mutlak membutuhkan intervensi teknologi. Enygma yang diintrodusir oleh Sekolah Negarawan sebagai backbone pemerintahan berbasis AI hadir untuk memastikan pengambilan kebijakan berjalan secara adil, tidak eksploitatif, dan menjamin hak-hak kesejahteraan rakyat lapis bawah.
Kunjungan ke rumah kelahiran Eduard Douwes Dekker ini merangkum salah satu babak penting dari ekspedisi internasional Sekolah Negarawan di 12 negara yang mencakup kawasan Eropa Barat, Finlandia (Nordik), Estonia (eks-Uni Soviet), Turkiye, Persia (Iran), hingga Asia Tenggara. Semangat untuk memberantas ketidakadilan yang direkam di Amsterdam ini akan terus disebarluaskan oleh Sekolah Negarawan ke seluruh penjuru Nusantara, membentang dari Medan di ujung barat hingga Ternate dan Tidore di belahan timur Indonesia.
