DEN HAAG — Ketika mendengar kata “Kementerian Pertahanan”, yang terlintas di benak banyak orang adalah sebuah benteng pertahanan birokrasi yang steril, dijaga ketat oleh personel berseragam tempur, dan tertutup rapat bagi publik sipil. Namun, stereotip tersebut runtuh seketika ketika delegasi Sekolah Negarawan mengeksplorasi markas Ministerie van Defensie di Den Haag, Belanda.
Tim yang terdiri atas Direktur Prayogi R. Saputra, Wakil Direktur Rinto Setiyawan, Imam Syafiih Kamil (Chapter Eropa), dan CEO Enygma Erick Karya, melakukan observasi langsung untuk membedah anatomi tata kelola pertahanan di negara maju. Mereka menemukan sebuah paradoks yang menarik: institusi yang bertanggung jawab atas peperangan dan keamanan nasional ini justru terasa seperti fasilitas publik sipil biasa.
Tidak ada barikade militer yang mengintimidasi di pintu masuk. Warga dapat berlalu-lalang di sekitar kompleks tanpa pemeriksaan identitas yang berlebihan. Fenomena ini memicu diskusi mendalam di antara para delegasi mengenai makna sebenarnya dari kedaulatan dan keamanan internal sebuah negara di era modern.
Erick Karya, yang sehari-hari bergelut dengan inovasi Smart City dan Command Center, mengurai rahasia di balik keterbukaan tersebut. Menurutnya, Belanda telah beralih dari physical deterrence (pencegahan fisik) menuju technological surveillance (pengawasan teknologi). Sistem keamanan mereka terintegrasi ke dalam arsitektur bangunan melalui kamera cerdas, sensor gerak, dan algoritma pengenalan wajah. Keamanan tetap berlapis, hanya saja tidak dipertontonkan.
Dari kacamata kepemimpinan, Prayogi R. Saputra melihat hal ini sebagai wujud tertinggi dari kedaulatan sipil. Ketika militer tidak perlu menunjukkan taringnya kepada warganya sendiri, itu membuktikan bahwa negara tersebut telah berhasil menciptakan kohesi sosial yang matang. Ancaman keamanan tidak lagi diasumsikan datang dari rakyatnya.
Rinto Setiyawan dan Imam Syafiih Kamil sepakat bahwa model seperti ini menuntut kematangan budaya politik. Di banyak negara berkembang, penjagaan ketat gedung pemerintahan sering kali lebih berfungsi sebagai simbol kekuasaan dan elitisme daripada fungsi keamanan fungsional.
Melalui eksplorasi empiris ini, Sekolah Negarawan tengah merumuskan sebuah kurikulum kepemimpinan yang progresif. Mereka ingin mencetak generasi negarawan yang menyadari bahwa rasa aman sebuah bangsa tidak dibangun dari tingginya pagar markas militer, melainkan dari seberapa besar kepercayaan rakyat terhadap institusi yang melindunginya.
