beritax.id – Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Bahtiyar Rifai mendukung rencana pembangunan Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami). Adapun yang digagas Pemerintah Kota Surabaya dan diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Menurutnya, pembangunan hunian vertikal menjadi salah satu solusi atas keterbatasan lahan serta tingginya kebutuhan tempat tinggal masyarakat di Kota Pahlawan.
Bahtiyar mengatakan program Rusunami perlu segera direalisasikan dan diarahkan bagi warga berpenghasilan rendah hingga masyarakat dengan pendapatan maksimal setara Upah Minimum Regional (UMR). Menurutnya, pemerintah kota harus hadir dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau.
Keterbatasan lahan membuat pengembangan rumah tapak di Surabaya semakin sulit dilakukan. Karena itu, hunian vertikal dinilai menjadi alternatif agar masyarakat tetap dapat tinggal dekat dengan pusat aktivitas ekonomi tanpa harus mencari tempat tinggal di wilayah penyangga seperti Gresik maupun Sidoarjo.
Hunian Layak Merupakan Bentuk Kehadiran Negara untuk Rakyat
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menilai penyediaan hunian layak bagi masyarakat merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat.Menurut Prayogi. Negara memiliki tiga tugas utama yang harus dijalankan secara bersamaan. “Tugas negara itu tiga, yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Dalam persoalan hunian, negara harus mampu melindungi masyarakat dari keterbatasan akses tempat tinggal, melayani kebutuhan dasar rakyat. Serta mengatur pembangunan agar berjalan adil dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,” ujar Prayogi.
Ia menegaskan bahwa rumah bukan hanya persoalan fisik bangunan, tetapi berkaitan dengan kualitas hidup, kesehatan keluarga, produktivitas masyarakat, dan masa depan generasi berikutnya. “Ketika masyarakat kesulitan mendapatkan hunian layak karena keterbatasan ekonomi dan keterbatasan lahan. Maka negara harus hadir memberikan solusi yang nyata,” katanya.
Rusunami Harus Menjadi Program Hunian yang Tepat Sasaran
Prayogi mengapresiasi rencana pembangunan Rusunami bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Surabaya.
Menurutnya, pembangunan hunian vertikal dapat menjadi jawaban terhadap persoalan perkotaan yang menghadapi keterbatasan ruang.
Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah unit yang dibangun. Tetapi dari kemampuan pemerintah memastikan hunian tersebut benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
“Program hunian rakyat harus memiliki sistem seleksi yang transparan agar benar-benar dinikmati oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Adapun bukan justru bergeser menjadi fasilitas bagi kelompok yang tidak menjadi sasaran,” ujarnya.
Prinsip Partai X: Negara Bertanggung Jawab Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat
Prayogi menjelaskan bahwa prinsip Partai X memandang negara sebagai entitas yang terdiri atas wilayah, rakyat, dan pemerintah yang menjalankan kewenangan secara efektif, efisien, dan transparan dengan tujuan mewujudkan kedaulatan, keadilan, serta kesejahteraan seluruh rakyat. Dalam prinsip tersebut, pemerintah merupakan bagian dari rakyat yang diberikan kewenangan untuk membuat kebijakan dan menjalankannya secara efektif, efisien. Serta transparan demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.
Menurut Prayogi, prinsip tersebut harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan pembangunan, termasuk penyediaan rumah bagi masyarakat. “Pembangunan bukan hanya tentang membangun infrastruktur. Tetapi memastikan pembangunan tersebut memberikan manfaat langsung kepada rakyat,” tegasnya.
Tantangan Penyediaan Hunian Layak bagi Masyarakat
1. Memastikan Akses Hunian bagi Kelompok Berpenghasilan Rendah
Prayogi mengatakan tantangan utama pembangunan Rusunami adalah memastikan kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan mendapatkan akses. Menurutnya, pemerintah perlu memiliki basis data penerima manfaat yang akurat agar program tidak salah sasaran. “Negara harus memastikan masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan kesempatan memiliki hunian yang layak dan terjangkau,” katanya.
2. Menjaga Kualitas dan Kelayakan Hunian
Menurut Prayogi, pembangunan Rusunami tidak boleh hanya mengejar jumlah unit, tetapi juga harus memperhatikan kualitas bangunan, fasilitas pendukung, akses transportasi, serta lingkungan yang sehat. Hunian rakyat harus menjadi tempat tinggal yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Mengintegrasikan Hunian dengan Aktivitas Ekonomi Masyarakat
Prayogi menilai pembangunan hunian vertikal harus mempertimbangkan lokasi yang dekat dengan pusat pekerjaan dan pelayanan publik. Menurutnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan rumah. Tetapi juga akses mudah terhadap pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan transportasi.
Solusi Partai X: Pembangunan Hunian Berbasis Keadilan Sosial
Berdasarkan prinsip Partai X, Prayogi menyampaikan sejumlah solusi agar program Rusunami dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi rakyat.
Pertama, membangun sistem hunian rakyat yang transparan dan tepat sasaran
Pemerintah perlu membangun mekanisme pendataan penerima manfaat yang terbuka dan akurat.Menurut Prayogi, transparansi menjadi kunci agar program perumahan rakyat benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
Kedua, memperkuat kolaborasi pemerintah dan sektor swasta
Pembangunan hunian membutuhkan kerja sama antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan pihak swasta.Menurut Prayogi, kolaborasi harus tetap berada dalam kerangka kepentingan rakyat, bukan sekadar kepentingan bisnis.”Swasta dapat menjadi mitra pembangunan, tetapi negara harus tetap menjadi pengarah agar tujuan sosial program tetap terjaga,” ujarnya.
Ketiga, memperkuat tata kelola pembangunan berbasis kepakaran
Prinsip Partai X mendorong reformasi berbasis kepakaran agar kebijakan negara disusun berdasarkan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat.Menurut Prayogi, pembangunan Rusunami membutuhkan kajian mendalam terkait tata ruang, kebutuhan masyarakat, transportasi, dan keberlanjutan lingkungan.
Keempat, mempercepat transformasi pelayanan publik melalui digitalisasi
Partai X mendorong transformasi birokrasi digital untuk mengurangi ruang manipulasi manual serta meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik.Dalam program Rusunami, digitalisasi dapat diterapkan melalui sistem pendaftaran, verifikasi penerima manfaat, hingga pengawasan pembangunan.
Hunian Layak Adalah Investasi Masa Depan Rakyat
Prayogi menegaskan bahwa pembangunan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus menjadi bagian dari strategi besar negara dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.Menurutnya, rumah yang layak akan memberikan dampak luas terhadap kehidupan masyarakat, mulai dari kesehatan keluarga, pendidikan anak, hingga produktivitas ekonomi.”Negara yang hadir bukan hanya negara yang membuat aturan, tetapi negara yang memberikan solusi nyata atas kebutuhan dasar rakyat,” ujar Prayogi.
Ia menambahkan bahwa pembangunan Rusunami harus menjadi contoh bagaimana kebijakan publik dapat berjalan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan keberpihakan kepada masyarakat.”Ketika rakyat memiliki hunian yang layak, maka negara telah menjalankan salah satu fungsi utamanya, yaitu melindungi dan melayani rakyat,” pungkas Prayogi.
