beritax.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 sebesar Rp240,2 triliun. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi sekitar 60,6 juta hingga 72,1 juta penerima manfaat dan menjadi bagian dari total anggaran fungsi pendidikan sebesar Rp820,9 triliun.
Anggaran BGN tersebut menjadi porsi terbesar dalam RAPBN 2027 dibandingkan kementerian/lembaga lainnya. Namun, besarnya alokasi anggaran tersebut juga menjadi perhatian karena terdapat perbedaan angka dalam dokumen pemerintah. Dalam salah satu dokumen anggaran, tercantum angka Rp480 triliun atau dua kali lipat dari nilai yang disampaikan pemerintah. Perbedaan tersebut kemudian mendapat sorotan dan akan didalami oleh Komisi XI DPR RI bersama Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Badan Gizi Nasional.
Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran program gizi nasional. Mengingat besarnya dana yang dialokasikan, masyarakat perlu mendapatkan kepastian bahwa anggaran tersebut benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan memberikan manfaat langsung bagi rakyat.
Negara Harus Memastikan Anggaran Publik Kembali kepada Rakyat
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menilai program gizi nasional merupakan kebijakan strategis yang menyangkut masa depan sumber daya manusia Indonesia. Menurutnya, besarnya anggaran yang diberikan kepada Badan Gizi Nasional harus diikuti dengan tanggung jawab besar dalam memastikan setiap rupiah memberikan manfaat bagi masyarakat. “Tugas negara itu tiga, yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Dalam program gizi nasional, negara harus memastikan rakyat terlindungi dari persoalan gizi buruk, mendapatkan pelayanan yang baik, serta memiliki sistem pengelolaan yang diatur secara transparan dan bertanggung jawab,” ujar Prayogi.
Ia menegaskan bahwa anggaran negara bukan sekadar angka dalam dokumen pemerintah, tetapi merupakan amanah rakyat yang harus dikelola dengan prinsip keadilan.
“Ketika negara mengalokasikan anggaran besar untuk kepentingan masyarakat, maka ukuran keberhasilannya bukan hanya jumlah dana yang terserap, tetapi sejauh mana manfaatnya dirasakan oleh rakyat,” katanya.
Besarnya Anggaran Harus Diikuti Pengawasan yang Kuat
Prayogi mengatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui BGN memiliki tujuan strategis dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya generasi muda. Namun, menurutnya, program berskala besar membutuhkan sistem pengawasan yang kuat agar tidak terjadi pemborosan, salah sasaran, maupun penyimpangan penggunaan anggaran.
“Program yang baik membutuhkan tata kelola yang baik. Anggaran besar tanpa pengawasan yang kuat dapat membuka ruang masalah baru,” ujar Prayogi.
Ia menilai pemerintah perlu memastikan beberapa aspek utama, seperti akurasi data penerima manfaat, kualitas makanan yang diberikan, distribusi yang merata, serta keterbukaan penggunaan anggaran.
Prinsip Partai X: Pemerintah Adalah Pengelola Amanah Rakyat
Prayogi menjelaskan bahwa prinsip Partai X memandang negara sebagai entitas yang terdiri atas wilayah, rakyat, dan pemerintah yang menjalankan kewenangan secara efektif, efisien, dan transparan dengan tujuan mewujudkan kedaulatan, keadilan, serta kesejahteraan seluruh rakyat.Dalam prinsip tersebut, pemerintah merupakan bagian dari rakyat yang diberikan kewenangan untuk membuat kebijakan dan menjalankannya secara efektif, efisien, dan transparan demi mewujudkan keadilan serta kesejahteraan rakyat.
Menurut Prayogi, prinsip tersebut harus menjadi dasar dalam pengelolaan anggaran negara, termasuk anggaran BGN. “Pemerintah bukan pemilik uang negara. Pemerintah adalah pihak yang diberi mandat untuk mengelola uang rakyat demi kepentingan rakyat,” tegasnya.
Transparansi Anggaran Menjadi Kunci Kepercayaan Publik
Perbedaan angka antara narasi dokumen anggaran dan lampiran mengenai alokasi BGN menjadi perhatian penting bagi Prayogi. Menurutnya, klarifikasi terhadap perbedaan data harus dilakukan secara terbuka agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat.
“Perbedaan angka dalam dokumen negara harus segera dijelaskan. Transparansi bukan hanya kebutuhan administratif, tetapi bagian dari tanggung jawab moral pemerintah kepada rakyat,” katanya.
Ia menilai masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana anggaran publik direncanakan, dialokasikan, dan digunakan.
Tiga Tantangan Pengelolaan Anggaran BGN
1. Memastikan Ketepatan Sasaran Penerima Manfaat
Prayogi menilai tantangan terbesar program gizi nasional adalah memastikan bantuan benar-benar diterima oleh kelompok yang membutuhkan. Data penerima manfaat harus akurat agar program tidak hanya besar dalam anggaran, tetapi juga tepat dalam pelaksanaan. “Keberhasilan program bukan hanya dilihat dari jumlah penerima, tetapi apakah kelompok yang paling membutuhkan benar-benar mendapatkan manfaat,” ujarnya.
2. Menjamin Kualitas dan Keberlanjutan Program
Program gizi tidak boleh hanya berorientasi pada pembagian makanan, tetapi harus menjadi bagian dari strategi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Menurut Prayogi, pemerintah perlu memastikan standar kualitas makanan, keamanan pangan, serta keberlanjutan program.
3. Membangun Sistem Pengawasan yang Transparan
Besarnya anggaran membutuhkan mekanisme pengawasan yang melibatkan berbagai pihak. Menurut Prayogi, pengawasan tidak boleh hanya dilakukan secara internal pemerintah, tetapi juga harus membuka ruang partisipasi publik. “Semakin besar anggaran, semakin besar pula tanggung jawab untuk memastikan semuanya berjalan sesuai tujuan,” katanya.
Solusi Partai X: Pengelolaan Anggaran Berbasis Transparansi dan Pelayanan Rakyat
Berdasarkan prinsip Partai X, Prayogi menyampaikan beberapa solusi agar program BGN berjalan sesuai tujuan negara.
Pertama, membangun sistem pengelolaan anggaran yang transparan
Pemerintah perlu menyediakan sistem informasi yang memungkinkan masyarakat mengetahui perkembangan program, penggunaan anggaran, dan capaian manfaat. Transparansi menjadi bagian penting untuk menjaga kepercayaan publik.
Kedua, memperkuat transformasi birokrasi digital
Partai X mendorong transformasi birokrasi digital untuk mengurangi ruang manipulasi manual dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik.
Menurut Prayogi, digitalisasi dapat diterapkan dalam pendataan penerima manfaat, pengawasan distribusi, hingga evaluasi efektivitas program.
Ketiga, memperkuat pengawasan berbasis kepakaran
Program nasional dengan anggaran besar membutuhkan evaluasi dari berbagai bidang, seperti ahli gizi, kesehatan masyarakat, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan. Menurut Prayogi, keputusan negara harus dibuat berdasarkan data dan ilmu pengetahuan, bukan hanya pertimbangan.
Keempat, memastikan kebijakan negara berorientasi kesejahteraan rakyat
Prinsip Partai X menempatkan politik sebagai upaya memperoleh dan menjalankan kewenangan secara efektif, efisien, dan transparan untuk mewujudkan keadilan serta kesejahteraan rakyat. Karena itu, setiap kebijakan anggaran harus kembali kepada tujuan utama, yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Anggaran Besar Harus Menghasilkan Manfaat Besar bagi Rakyat
Prayogi menegaskan bahwa program gizi nasional merupakan investasi penting bagi masa depan bangsa apabila dikelola dengan prinsip tata kelola yang baik. Menurutnya, keberhasilan program tidak boleh hanya diukur dari besarnya anggaran yang diberikan, tetapi dari dampak nyata terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. “Rakyat membutuhkan negara yang bukan hanya mampu mengalokasikan anggaran besar, tetapi juga mampu memastikan anggaran tersebut sampai kepada rakyat dengan tepat dan bermanfaat,” ujar Prayogi.
Ia menambahkan, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci agar program strategis seperti MBG benar-benar menjadi instrumen negara dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. “Anggaran negara adalah amanah rakyat. Maka setiap rupiah harus kembali menjadi manfaat bagi rakyat,” pungkas Prayogi.
