beritax.id – Kegagalan Sila Keempat menjadi salah satu persoalan mendasar dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia ketika hubungan antara pemerintahan, lembaga perwakilan, dan rakyat mulai menghadapi tantangan kepercayaan. Sila Keempat Pancasila yang mengamanatkan “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan” seharusnya menjadi fondasi utama dalam menjalankan demokrasi yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Namun, ketika proses pengambilan keputusan negara semakin jauh dari aspirasi masyarakat, maka nilai musyawarah dan perwakilan mulai kehilangan makna.
Kegagalan Sila Keempat tidak hanya menunjukkan persoalan dalam sistem pemerintahan, tetapi juga memperlihatkan adanya masalah lebih luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintahan dan lembaga perwakilan yang seharusnya menjadi alat untuk menghadirkan keadilan sosial justru menghadapi tantangan ketika kepentingan kelompok, kekuasaan, dan kepentingan pribadi lebih dominan dibandingkan kepentingan nasional. Kondisi tersebut membuat cita-cita Sila Kelima, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, semakin sulit diwujudkan.
Krisis ketatanegaraan tidak selalu berarti runtuhnya sistem negara secara formal, tetapi juga dapat terlihat ketika nilai dasar dalam penyelenggaraan negara mulai mengalami pelemahan. Ketika suara rakyat tidak lagi menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, maka demokrasi kehilangan substansinya dan negara berisiko mengalami jarak yang semakin besar dengan masyarakat.
Sila Keempat sebagai Dasar Pemerintahan yang Berpihak kepada Rakyat
Sila Keempat memiliki posisi penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia karena menjadi penghubung antara prinsip kedaulatan rakyat dengan praktik pemerintahan. Rakyat memberikan mandat kepada para pemimpin dan wakilnya bukan hanya untuk menjalankan kekuasaan, tetapi juga untuk memperjuangkan kepentingan bersama. Dalam konsep demokrasi Pancasila, kekuasaan tidak boleh berjalan tanpa arah. Setiap keputusan negara harus melalui proses pertimbangan yang matang, mengutamakan kebijaksanaan, serta mempertimbangkan kepentingan seluruh masyarakat.
Namun, persoalan muncul ketika mekanisme perwakilan tidak lagi sepenuhnya menjalankan fungsi sebagai penyambung aspirasi rakyat. Demokrasi dapat kehilangan arah apabila rakyat hanya ditempatkan sebagai pemberi mandat saat pemilihan, sementara setelah itu ruang keterlibatan mereka dalam menentukan kebijakan menjadi semakin terbatas.
Kondisi tersebut menyebabkan munculnya pertanyaan mengenai sejauh mana prinsip permusyawaratan masih menjadi dasar dalam kehidupan pemerintahan nasional. Musyawarah seharusnya bukan hanya menjadi simbol, tetapi harus menjadi cara utama dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa.
Ketika Mesin Pemerintahan Tidak Menghasilkan Keadilan Sosial
Hubungan antara Sila Keempat dan Sila Kelima sangat erat. Pemerintahan yang berjalan melalui proses musyawarah dan perwakilan yang sehat seharusnya mampu menghasilkan kebijakan yang membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Namun, apabila sistem pemerintahan tidak berjalan berdasarkan aspirasi masyarakat, maka kebijakan yang dihasilkan dapat kehilangan orientasi sosialnya. Berbagai persoalan seperti ketimpangan ekonomi, kesenjangan pendidikan, akses kesehatan yang belum merata, dan lemahnya perlindungan terhadap kelompok masyarakat tertentu menjadi tantangan yang harus dijawab negara.
Keadilan sosial tidak hanya berbicara mengenai pembagian hasil pembangunan, tetapi juga tentang bagaimana negara memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh warga negara. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap kebijakan memiliki manfaat nyata bagi masyarakat luas. Karena itu, kegagalan dalam menjalankan prinsip Sila Keempat dapat menjadi salah satu penyebab mengapa cita-cita Sila Kelima belum sepenuhnya tercapai. Mesin pemerintahan yang tidak bekerja berdasarkan aspirasi rakyat akan sulit menghasilkan keadilan yang menjadi tujuan utama negara.
Tantangan Persatuan dalam Kehidupan Pemerintahan
Persoalan Sila Keempat juga berkaitan dengan pelaksanaan Sila Ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Persatuan menjadi dasar penting agar seluruh elemen bangsa mampu mengutamakan kepentingan nasional dibandingkan kepentingan kelompok. Dalam kehidupan pemerintahan, partai politik, organisasi masyarakat, dan tokoh nasional memiliki peran besar dalam menentukan arah bangsa. Mereka tidak hanya bertanggung jawab dalam memenangkan kepentingan pemerintahan tertentu, tetapi juga memiliki tanggung jawab menjaga persatuan dan keutuhan negara.
Namun, apabila kekuatan pemerintahan lebih banyak bergerak berdasarkan kepentingan pribadi atau kelompok, maka semangat persatuan dapat mengalami pelemahan. Perbedaan pandangan yang seharusnya menjadi bagian dari demokrasi justru dapat berubah menjadi konflik yang menghambat pembangunan nasional. Demokrasi membutuhkan kesadaran bahwa kekuasaan bukanlah tujuan akhir. Kekuasaan merupakan sarana untuk memberikan pelayanan dan menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat.
Pendidikan sebagai Fondasi Perbaikan Ketatanegaraan
Krisis dalam kehidupan ketatanegaraan juga tidak dapat dilepaskan dari persoalan pendidikan. Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk manusia Indonesia yang memiliki karakter, kesadaran kebangsaan, dan tanggung jawab sosial. Pendidikan bukan sekadar proses mendapatkan ijazah atau mencari keuntungan ekonomi. Lalu pendidikan merupakan proses membangun manusia yang beradab dan mampu memahami nilai-nilai kehidupan bersama.
Sekolah dan universitas memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk generasi yang memahami demokrasi, hukum, dan nilai Pancasila. Generasi yang memiliki pendidikan karakter kuat akan lebih mampu menjaga kehidupan demokrasi agar tetap berjalan berdasarkan etika dan kepentingan masyarakat.
Jika dunia pendidikan kehilangan orientasi sebagai pembentuk peradaban manusia, maka kualitas kehidupan pemerintahan juga dapat terdampak. Negara membutuhkan manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki moral dan kepedulian terhadap bangsa.
Mengembalikan Nilai Moral dalam Kekuasaan
Pelaksanaan seluruh sila dalam Pancasila tidak dapat dipisahkan dari Sila Pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai ketuhanan menjadi dasar moral agar setiap tindakan manusia, termasuk dalam menjalankan kekuasaan, tetap memiliki tanggung jawab. Kekuasaan tanpa moral dapat menyebabkan penyimpangan. Jabatan yang seharusnya menjadi amanah untuk melayani rakyat dapat berubah menjadi alat memperkuat kepentingan pribadi. Karena itu, penyelenggara negara harus memiliki kesadaran bahwa kekuasaan bukan hanya tanggung jawab pemerintahan, tetapi juga tanggung jawab moral. Pemimpin harus mampu menjaga integritas dan menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama.
Solusi Menghentikan Kegagalan Sila Keempat
Untuk menghentikan kegagalan Sila Keempat, diperlukan langkah nyata dari seluruh elemen bangsa agar nilai musyawarah kembali menjadi dasar dalam kehidupan ketatanegaraan. Pertama, lembaga perwakilan harus memperkuat kembali fungsi sebagai penyerap aspirasi masyarakat. Wakil rakyat perlu memastikan bahwa setiap kebijakan yang dibuat benar-benar berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan hanya kepentingan pemerintahan.
Kedua, partai politik harus melakukan pembenahan melalui sistem kaderisasi yang menekankan nilai kebangsaan, integritas, dan tanggung jawab sosial. Partai politik harus menjadi tempat lahirnya pemimpin yang memahami amanah kekuasaan.Ketiga, pemerintah harus memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan. Kritik, masukan, dan perbedaan pandangan harus dipandang sebagai bagian dari demokrasi yang sehat.
Keempat, pendidikan karakter berbasis Pancasila harus diperkuat agar masyarakat dan pemimpin masa depan memiliki pemahaman yang kuat tentang pentingnya musyawarah, persatuan, dan keadilan sosial.
Meneguhkan Kembali Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat
Kegagalan Sila Keempat harus menjadi bahan evaluasi serius dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Demokrasi tidak cukup hanya berjalan melalui pemilu dan lembaga formal, tetapi harus mampu memastikan bahwa rakyat benar-benar memiliki posisi sebagai pemegang kedaulatan. Negara yang kuat bukanlah negara yang mengabaikan suara rakyat, melainkan negara yang mampu mendengar, berdialog, dan mengambil keputusan berdasarkan kepentingan bersama. Menghentikan kegagalan Sila Keempat berarti mengembalikan demokrasi kepada nilai dasarnya musyawarah, kebijaksanaan, dan keberpihakan kepada rakyat. Dengan memperbaiki sistem perwakilan, memperkuat pendidikan, menjaga persatuan, serta menegakkan moral dalam kekuasaan, Indonesia dapat kembali menjalankan cita-cita Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.
