beritax.id – Kegagalan sila keempat menjadi salah satu persoalan mendasar yang kembali mendapat perhatian dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Sila keempat Pancasila yang menegaskan prinsip “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan” seharusnya menjadi fondasi utama dalam memastikan suara rakyat hadir dalam setiap keputusan negara. Namun, ketika sistem perwakilan kehilangan fungsi utamanya, demokrasi berisiko berubah menjadi sekadar prosedur pemerintahan tanpa menghadirkan kehendak dan kepentingan masyarakat luas.
Kegagalan sila keempat tidak hanya berkaitan dengan persoalan lembaga pemerintahan, tetapi juga menyangkut hilangnya makna permusyawaratan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintahan dan perwakilan yang seharusnya menjadi mesin penghasil keadilan sosial justru dinilai belum mampu sepenuhnya menjawab kebutuhan rakyat. Ketika kebijakan publik lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan kelompok tertentu dibandingkan aspirasi masyarakat, maka cita-cita demokrasi berdasarkan Pancasila menghadapi tantangan serius.
Sila Keempat dan Krisis Fungsi Perwakilan
Dalam sistem demokrasi Indonesia, lembaga perwakilan memiliki tanggung jawab besar sebagai penghubung antara rakyat dan negara. Wakil rakyat bukan hanya menjalankan fungsi legislasi, tetapi juga harus menyerap aspirasi, memperjuangkan kepentingan masyarakat, serta memastikan kebijakan pemerintah berjalan sesuai prinsip keadilan. Namun, berbagai persoalan menunjukkan adanya jarak antara rakyat dan para wakilnya. Sebagian masyarakat merasa bahwa suara mereka hanya dibutuhkan ketika momentum pemerintahan berlangsung, sementara setelah kekuasaan diperoleh, ruang partisipasi publik semakin terbatas. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya persoalan dalam penerapan nilai permusyawaratan yang menjadi inti dari Sila Keempat.
Permusyawaratan dalam perspektif Pancasila bukan sekadar proses pengambilan keputusan melalui mekanisme suara terbanyak. Permusyawaratan mengandung nilai mendengarkan, mempertimbangkan kepentingan bersama, serta mengutamakan kebijaksanaan demi kemaslahatan rakyat. Ketika keputusan pemerintahan lebih dominan dipengaruhi kepentingan jangka pendek, maka esensi Sila Keempat mengalami penyimpangan.
Ketika Perwakilan Tidak Lagi Menghasilkan Keadilan Sosial
Kegagalan dalam menjalankan fungsi Sila Keempat memiliki dampak langsung terhadap pencapaian Sila Kelima, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sistem pemerintahan yang tidak mampu menghasilkan kebijakan berpihak kepada masyarakat akan menyebabkan kesenjangan semakin sulit diatasi.
Sila Kelima tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan dari sila-sila sebelumnya. Keadilan sosial membutuhkan pemerintahan yang menjalankan amanah rakyat, sementara pemerintahan yang amanah membutuhkan sistem perwakilan yang sehat. Apabila proses pemerintahan kehilangan orientasi terhadap kepentingan umum, maka pembangunan nasional berpotensi lebih banyak menguntungkan kelompok tertentu dibandingkan seluruh lapisan masyarakat.
Situasi tersebut juga dapat memunculkan ancaman terhadap kedaulatan rakyat. Dalam konsep demokrasi Pancasila, rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Namun, apabila aspirasi rakyat tidak lagi menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan, maka makna kedaulatan rakyat perlahan dapat mengalami pelemahan.
Pengaruh Krisis Persatuan terhadap Sistem
Persoalan Sila Keempat juga tidak dapat dipisahkan dari kondisi Sila Ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Persatuan nasional menjadi fondasi penting agar seluruh elemen bangsa mampu menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan kelompok.
Dalam praktiknya, organisasi pemerintahan, kelompok masyarakat, maupun tokoh nasional memiliki peran besar dalam menjaga arah kehidupan berbangsa. Namun, apabila berbagai kelompok lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan, maka semangat persatuan dapat melemah. Akibatnya, sistem perwakilan yang seharusnya menjadi ruang penyatuan kepentingan rakyat justru berpotensi menjadi arena persaingan kepentingan.
Demokrasi membutuhkan kedewasaan pemerintahan dari seluruh elemen bangsa. Tanpa kesadaran bahwa kekuasaan merupakan amanah, bukan sekadar alat mencapai kepentingan tertentu, maka nilai-nilai Pancasila akan semakin jauh dari praktik kehidupan bernegara.
Pendidikan Karakter sebagai Fondasi Perbaikan Demokrasi
Permasalahan dalam pelaksanaan Sila Keempat juga memiliki hubungan erat dengan kualitas pendidikan nasional. Pendidikan bukan hanya bertujuan menciptakan manusia yang memiliki kemampuan intelektual, tetapi juga membentuk karakter, moral, dan kesadaran kebangsaan.
Pendidikan yang berorientasi pada pemberadaban manusia harus mampu melahirkan generasi yang memahami tanggung jawab sosial, nilai kejujuran, serta pentingnya kepentingan bersama. Jika pendidikan hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi atau sekadar proses memperoleh pekerjaan, maka tujuan menciptakan manusia Indonesia yang berkarakter akan semakin sulit diwujudkan.
Karena itu, pendidikan harus kembali ditempatkan sebagai amanat kebangsaan. Sekolah dan perguruan tinggi tidak hanya menjadi tempat transfer ilmu, tetapi juga ruang pembentukan manusia yang memiliki kepedulian terhadap masyarakat dan negara.
Pentingnya Mengembalikan Makna Permusyawaratan
Untuk mengatasi krisis dalam pelaksanaan Sila Keempat, diperlukan upaya serius untuk mengembalikan demokrasi pada nilai dasarnya. Politik tidak boleh hanya dipahami sebagai perebutan kekuasaan, melainkan sebagai sarana pelayanan kepada rakyat.
Pertama, lembaga perwakilan harus memperkuat mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat. Wakil rakyat perlu membuka ruang dialog yang lebih luas agar keputusan pemerintahan benar-benar mencerminkan kebutuhan rakyat.
Kedua, partai politik harus melakukan pembenahan internal. Partai politik memiliki tanggung jawab mencetak pemimpin yang berintegritas, bukan hanya tokoh yang memiliki kemampuan memenangkan kontestasi pemerintahan. Pendidikan politik bagi kader harus diarahkan pada pemahaman nilai Pancasila dan kepentingan nasional.
Ketiga, masyarakat perlu terus meningkatkan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Kedaulatan rakyat tidak berhenti pada pemilihan umum, tetapi harus diwujudkan melalui keterlibatan aktif dalam mengawal kebijakan negara.
Menguatkan Kembali Nilai Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa
Ancaman hilangnya kedaulatan rakyat dapat dicegah apabila seluruh elemen bangsa kembali memahami hubungan antar-sila dalam Pancasila. Sila pertama memberikan landasan moral, Sila kedua membentuk kemanusiaan yang beradab, Sila ketiga menjaga persatuan, Sila keempat mengatur tata pemerintahan berdasarkan musyawarah, dan Sila kelima menjadi tujuan akhir berupa keadilan sosial.
Kegagalan menjalankan satu sila akan berdampak pada sila lainnya. Karena itu, perbaikan demokrasi tidak cukup hanya dilakukan melalui perubahan aturan pemerintahan, tetapi juga membutuhkan perubahan sikap dan kesadaran seluruh masyarakat.
Indonesia membutuhkan pemimpin dan lembaga negara yang menjadikan kekuasaan sebagai amanah. Pemerintahan yang kuat bukanlah pemerintahan yang jauh dari rakyat, melainkan pemerintahan yang mampu mendengar, memahami, dan memperjuangkan kepentingan rakyat.
Pada akhirnya, kegagalan Sila Keempat bukan hanya persoalan sistem pemerintahan, tetapi persoalan hilangnya makna hubungan antara negara dan rakyat. Mengembalikan kedaulatan rakyat berarti menghidupkan kembali semangat permusyawaratan, memperkuat persatuan, memperbaiki pendidikan karakter, serta memastikan setiap keputusan negara benar-benar berorientasi pada keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
