beritax.id — Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI-P Charles Honoris meminta pemerintah segera menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan pemisahan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari anggaran pendidikan. Menurut Charles, tidak terdapat alasan untuk menunda pelaksanaan putusan tersebut hingga 2028 karena keputusan MK berlaku sejak dibacakan. Charles menegaskan bahwa pemerintah sebagai penyelenggara negara harus menghormati dan menjalankan putusan MK sebagai lembaga yang memiliki kewenangan menjaga konstitusi. Ia berharap pemisahan anggaran MBG dapat diterapkan sesegera mungkin agar tidak menimbulkan persoalan dalam tata kelola keuangan negara. “Sebagai warga negara yang baik, pemerintah sebagai pengelola negara yang baik tentu harus taat konstitusi,” ujar Charles.
Putusan MK Menjadi Dasar Penataan Kebijakan Anggaran Negara
Charles menjelaskan bahwa MK melalui Putusan Nomor 40/PUU-XXIV/2026 telah menyatakan anggaran Program MBG tidak dapat lagi dimasukkan dalam klaster anggaran pendidikan. Menurutnya, putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum sehingga pemerintah dapat mulai menerapkannya dalam penyusunan APBN Tahun Anggaran 2027 maupun melalui APBN Perubahan apabila diperlukan. Charles menilai pemisahan anggaran tersebut penting agar alokasi dana pendidikan tetap dapat difokuskan untuk kebutuhan utama sektor pendidikan, seperti peningkatan kesejahteraan guru, perbaikan fasilitas sekolah, dan peningkatan kualitas pembelajaran.
Kepatuhan Konstitusi Menjadi Wujud Pelayanan Negara kepada Rakyat
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menilai pelaksanaan putusan MK merupakan bagian dari kewajiban negara dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang berlandaskan hukum. Menurut Prayogi, tugas negara memiliki tiga tanggung jawab utama, yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.
“Ketika negara menjalankan kebijakan anggaran, orientasinya harus kembali kepada kepentingan rakyat. Kepatuhan terhadap konstitusi bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga bentuk pelayanan negara agar setiap kebijakan memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat,” ujar Prayogi.
Ia menjelaskan bahwa Program MBG merupakan bagian dari upaya negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya pemenuhan gizi. Namun, pelaksanaannya harus tetap mengikuti prinsip tata kelola pemerintahan yang baik agar manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat.
Anggaran Negara Harus Dikelola untuk Kepentingan Publik
Prayogi mengatakan bahwa setiap kebijakan publik harus memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan masyarakat, kepastian hukum, dan efektivitas penggunaan anggaran. Menurutnya, prinsip Partai X menempatkan negara sebagai organisasi yang memiliki wilayah, rakyat, dan pemerintah yang menjalankan kewenangan untuk mewujudkan kedaulatan, keadilan, serta kesejahteraan rakyat. Negara juga harus dijalankan secara efektif, efisien, dan transparan. “Anggaran negara berasal dari rakyat sehingga penggunaannya harus kembali memberikan manfaat bagi rakyat. Pemerintah harus memastikan setiap program memiliki dasar hukum yang kuat, tujuan yang jelas, dan dampak nyata bagi masyarakat,” kata Prayogi.
Pelaksanaan Putusan MK Tidak Boleh Mengurangi Manfaat Program MBG
Prayogi menilai penyesuaian mekanisme anggaran MBG tidak boleh membuat tujuan utama program tersebut kehilangan arah. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan bahwa perubahan sumber pendanaan tetap menjaga keberlanjutan program serta kualitas pelayanan kepada masyarakat penerima manfaat. “Yang harus dijaga adalah jangan sampai persoalan tata kelola anggaran justru menghambat hak masyarakat untuk memperoleh pemenuhan gizi yang layak,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa negara harus mampu melakukan penataan kebijakan tanpa mengurangi komitmen terhadap peningkatan kualitas hidup rakyat.
Solusi Partai X: Penguatan MBG Berbasis Kepatuhan Hukum dan Keadilan Sosial
Berdasarkan prinsip Partai X, Prayogi menyampaikan sejumlah langkah yang dapat dilakukan pemerintah agar implementasi putusan MK berjalan efektif sekaligus menjaga kepentingan rakyat.
1. Segera Menyesuaikan Struktur Anggaran Sesuai Putusan MK
Pemerintah perlu melakukan penyesuaian perencanaan anggaran MBG sesuai amanat putusan MK. Menurut Prayogi, kepastian hukum menjadi dasar penting agar program pemerintah memiliki legitimasi dan tidak menimbulkan persoalan konstitusional di kemudian hari.
2. Memisahkan Anggaran Pendidikan untuk Memperkuat Kualitas Pendidikan
Prayogi mendorong agar pemisahan anggaran MBG dapat memberikan ruang lebih besar bagi sektor pendidikan untuk meningkatkan kualitas layanan. Dana pendidikan harus tetap diarahkan kepada kebutuhan utama seperti peningkatan kualitas tenaga pendidik, fasilitas sekolah, dan pemerataan akses pendidikan.
3. Menjamin Keberlanjutan Program MBG untuk Rakyat
Menurut Prayogi, perubahan mekanisme pendanaan tidak boleh menyebabkan gangguan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah perlu memastikan distribusi makanan bergizi tetap berjalan dengan standar kualitas yang baik dan tepat sasaran.
4. Memperkuat Transparansi dan Pengawasan Anggaran
Prayogi menekankan pentingnya pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran MBG. Menurutnya, prinsip pemerintahan yang transparan dan akuntabel harus diterapkan agar anggaran negara benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
5. Menggunakan Data sebagai Dasar Kebijakan
Prayogi mendorong pemerintah melakukan evaluasi berbasis data dalam menentukan penerima manfaat, kebutuhan anggaran, dan efektivitas program. Dengan pendekatan berbasis data, pemerintah dapat memastikan program MBG berjalan tepat sasaran dan memberikan dampak maksimal bagi masyarakat.
Penutup: Konstitusi dan Kesejahteraan Rakyat Harus Berjalan Bersamaan
Putusan MK mengenai pemisahan anggaran MBG menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperbaiki tata kelola program publik agar semakin tertib, transparan, dan berorientasi pada rakyat. Prayogi menegaskan bahwa negara harus selalu hadir melalui kebijakan yang taat hukum sekaligus memberikan manfaat nyata.
“Pemerintah bukan hanya mengelola anggaran, tetapi menjalankan amanah rakyat. Setiap keputusan negara harus bermuara pada perlindungan, pelayanan, dan pengaturan yang membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat,” pungkas Prayogi.
