beritax.id — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan bahwa rumah layak huni merupakan fondasi utama dalam membangun kesejahteraan rakyat. Menurut AHY, sebelum berbicara mengenai peningkatan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah harus memastikan setiap warga memiliki tempat tinggal yang layak.
AHY menegaskan rumah yang layak bukan hanya sekadar bangunan fisik. Melainkan menjadi dasar terciptanya kehidupan masyarakat yang lebih sehat, aman, dan produktif. Hal tersebut dinilai semakin penting bagi masyarakat Desa Campurejo yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan. Serta memiliki banyak anak usia dini yang membutuhkan lingkungan tumbuh yang baik. “Rumah bukan hanya tempat tinggal, tetapi ruang kehidupan yang menentukan kualitas kesehatan, keamanan, dan masa depan keluarga,” ujar AHY.
Penataan Permukiman Harus Berorientasi pada Kesejahteraan
AHY menjelaskan pembangunan kawasan permukiman dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya melalui perbaikan rumah warga. Tetapi juga pembangunan berbagai infrastruktur dasar yang menunjang kualitas hidup masyarakat. Sejumlah fasilitas yang dibangun mencakup jaringan air bersih, saluran rumah tangga, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), tandon air, jalan lingkungan, drainase, serta fasilitas sanitasi lainnya.
Menurut AHY, pembangunan permukiman yang berkualitas membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai kementerian dan lembaga harus bekerja bersama agar masyarakat tidak hanya mendapatkan rumah. Tetapi juga ekosistem lingkungan yang sehat dan layak. “Yang dibangun bukan hanya rumah, tetapi ekosistem permukiman yang lebih sehat,” kata AHY.
Negara Memiliki Tanggung Jawab Memenuhi Kebutuhan Dasar Rakyat
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menilai pembangunan rumah layak huni merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Menurut Prayogi, negara tidak boleh hanya berperan sebagai pembuat kebijakan, tetapi harus hadir melalui pelayanan nyata yang memberikan manfaat langsung kepada rakyat. “Tugas negara itu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Ketika negara membangun rumah layak huni, menyediakan infrastruktur dasar. Serta memperbaiki kualitas hidup masyarakat, itu adalah bentuk negara menjalankan fungsi pelayanan kepada rakyat,” ujar Prayogi.
Prayogi menjelaskan bahwa prinsip Partai X memandang negara sebagai entitas yang terdiri dari wilayah, rakyat, dan pemerintah yang harus menjalankan kewenangan secara efektif, efisien, dan transparan dengan tujuan mewujudkan kedaulatan, keadilan, dan kesejahteraan seluruh rakyat.
Rumah Layak Huni Bagian dari Makna Kesejahteraan
Prayogi mengatakan persoalan hunian memiliki hubungan erat dengan konsep kesejahteraan masyarakat. Menurut prinsip Partai X, kesejahteraan merupakan kondisi ketika kebutuhan dasar seseorang atau masyarakat, seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan dapat terpenuhi dengan baik.
“Rumah atau papan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Negara harus memastikan rakyat memiliki akses terhadap tempat tinggal yang aman, sehat, dan layak agar mereka dapat menjalani kehidupan secara produktif,” jelasnya.
Ia menambahkan, masyarakat yang memiliki tempat tinggal layak akan memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan keluarga, kesehatan, serta produktivitas ekonomi.
Rakyat sebagai Pemilik Kedaulatan, Pemerintah sebagai Pelayan
Prayogi menegaskan pembangunan perumahan rakyat harus ditempatkan dalam perspektif bahwa rakyat merupakan pemilik kedaulatan negara.
Dalam prinsip Partai X disebutkan bahwa rakyat adalah pemilik kedaulatan negara sehingga rakyat adalah raja, sedangkan pejabat atau pemerintah bukanlah elit pemegang kekuasaan, melainkan pelayan rakyat.
“Setiap program pemerintah harus kembali kepada tujuan utama, yaitu memberikan manfaat bagi rakyat. Pemerintah bukan sekadar mengelola anggaran pembangunan, tetapi memastikan setiap kebijakan benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.
Tantangan Penyediaan Rumah Layak Huni Masih Membutuhkan Solusi Berkelanjutan
Prayogi menilai pembangunan rumah layak huni harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak berhenti pada pembangunan fisik semata.
Menurutnya, persoalan hunian berkaitan dengan banyak aspek seperti ketersediaan lahan, akses transportasi, layanan kesehatan, pendidikan, air bersih, serta kesempatan ekonomi masyarakat.
“Rumah yang layak harus berada dalam lingkungan yang mendukung kehidupan masyarakat. Jangan sampai masyarakat mendapatkan rumah baru tetapi tetap menghadapi kesulitan akses terhadap pelayanan dasar,” ujar Prayogi.
Solusi Partai X: Membangun Kebijakan Perumahan Berbasis Keadilan Rakyat
Berdasarkan prinsip Partai X, Prayogi menyampaikan sejumlah solusi agar pembangunan rumah layak huni semakin berdampak terhadap kesejahteraan rakyat.
1. Pemerintah Harus Menjadikan Hunian sebagai Program Prioritas Negara
Menurut Prayogi, rumah layak huni harus menjadi bagian dari strategi nasional dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah perlu memastikan pembangunan perumahan tidak hanya berorientasi pada jumlah unit yang dibangun, tetapi juga kualitas lingkungan, keberlanjutan, serta manfaat ekonomi bagi masyarakat.
2. Integrasi Program Perumahan dengan Infrastruktur Dasar
Prayogi mendorong agar setiap program pembangunan rumah rakyat selalu terintegrasi dengan penyediaan air bersih, sanitasi, jalan lingkungan, transportasi, pendidikan, dan kesehatan. Menurutnya, pendekatan tersebut sesuai dengan prinsip pembangunan yang bertujuan menciptakan keadilan dan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.
3. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Perumahan
Prayogi mengingatkan bahwa program perumahan rakyat harus dikelola secara transparan agar anggaran negara benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Ia menilai penyalahgunaan kewenangan dan praktik korupsi dalam pembangunan rumah rakyat harus dicegah karena dapat menghambat terpenuhinya hak masyarakat. Prinsip Partai X menekankan pentingnya penyelenggaraan negara secara efektif, efisien, dan transparan untuk mewujudkan keadilan serta kesejahteraan rakyat.
4. Memperkuat Peran Pemerintah sebagai Pelayan Rakyat
Prayogi menegaskan seluruh aparatur pemerintah harus memiliki orientasi pelayanan.
“Pembangunan harus melihat rakyat sebagai tujuan, bukan sekadar objek kebijakan. Pemerintah harus memastikan rakyat mendapatkan manfaat nyata dari setiap program negara,” ujarnya.
Penutup: Rumah Layak Huni Menjadi Ukuran Kehadiran Negara
Pembangunan rumah layak huni bukan hanya persoalan infrastruktur, tetapi bagian dari upaya menghadirkan negara dalam kehidupan masyarakat. Prayogi menegaskan keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari kemampuan negara memenuhi kebutuhan dasar rakyat serta menciptakan kehidupan yang lebih aman, sehat, dan sejahtera. “Negara yang hadir adalah negara yang mampu memastikan rakyatnya memiliki tempat tinggal yang layak, lingkungan yang sehat, dan kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup,” pungkas Prayogi.
