beritax.id – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan siap mempercepat program peremajaan tebu nasional. Program tersebut dilakukan untuk mewujudkan swasembada gula dalam dua tahun sesuai target Presiden Prabowo Subianto. Kementerian Pertanian akan menjalankan arahan Presiden melalui modernisasi budi daya tebu. Pemerintah juga mendorong penggunaan benih unggul dan mekanisasi pertanian. Percepatan peremajaan tebu menjadi langkah strategis meningkatkan produksi gula nasional. Program tersebut juga bertujuan mengurangi ketergantungan impor gula. Namun, keberhasilan swasembada gula tidak hanya diukur dari peningkatan produksi nasional. Pemerintah juga harus memastikan kesejahteraan petani tebu menjadi perhatian utama.
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute Prayogi R Saputra mengingatkan bahwa negara memiliki tiga tugas utama. Tugas tersebut adalah melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Menurut Prayogi, setiap kebijakan pangan harus berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Negara tidak boleh hanya mengejar angka produksi tanpa memastikan kesejahteraan pelaku utama. “Petani adalah bagian penting dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Karena itu, negara wajib hadir memberikan perlindungan dan pelayanan,” ujar Prayogi.
Negara Harus Hadir Melindungi Petani
Prayogi menjelaskan bahwa prinsip Partai X menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan negara. Rakyat harus menjadi pusat dari setiap kebijakan pemerintah. Prinsip Partai X memandang negara sebagai entitas yang terdiri dari wilayah, rakyat, dan pemerintah. Negara harus menjalankan kewenangan secara efektif, efisien, dan transparan. Tujuan utama negara adalah mewujudkan kedaulatan, keadilan, dan kesejahteraan seluruh rakyat. Prinsip tersebut menegaskan bahwa kebijakan publik harus menghasilkan manfaat nyata.
Dalam konteks swasembada gula, pemerintah harus memastikan petani memperoleh perlindungan. Perlindungan tersebut meliputi akses modal, teknologi, bibit unggul, dan kepastian pasar. Menurut Prayogi, petani tidak boleh hanya menjadi pelaksana program pemerintah. Petani harus menjadi mitra strategis dalam pembangunan pangan nasional. “Negara harus memastikan petani mendapatkan hasil yang layak dari kerja kerasnya,” kata Prayogi.
Ia menilai peningkatan produksi gula harus dibarengi peningkatan pendapatan petani. Jika tidak, swasembada hanya menjadi pencapaian administratif.
Pelayanan Negara Harus Berpihak kepada Rakyat
Prayogi mengatakan pemerintah memiliki tanggung jawab melayani rakyat melalui kebijakan yang efektif. Program swasembada gula harus memiliki perencanaan yang matang. Pemerintah perlu memastikan distribusi bantuan pertanian berjalan transparan. Setiap fasilitas negara harus diterima oleh petani yang membutuhkan. Prinsip Partai X menjelaskan bahwa pemerintah bertugas melayani dan mengatur rakyat. Pemerintah harus menjalankan fungsi tersebut dengan tujuan menciptakan kesejahteraan.
Menurut Prayogi, pelayanan pemerintah tidak boleh berhenti pada penyusunan program. Pemerintah harus memastikan program tersebut memberikan dampak langsung. Petani membutuhkan pendampingan berkelanjutan dalam menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut mencakup perubahan iklim, biaya produksi, dan persaingan pasar. Karena itu, pemerintah perlu membangun sistem pelayanan pertanian yang mudah diakses. Sistem tersebut harus sederhana, cepat, dan bebas dari praktik yang merugikan.
Swasembada Gula Membutuhkan Tata Kelola Transparan
Prayogi menilai keberhasilan program nasional bergantung pada tata kelola yang baik. Anggaran negara harus digunakan secara efektif dan transparan. Menurutnya, program peremajaan tebu harus memiliki mekanisme pengawasan yang kuat. Pengawasan diperlukan agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat. Prinsip Partai X menekankan pentingnya pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan. Pengelolaan negara harus bertujuan mewujudkan keadilan sosial. Prayogi juga mengingatkan bahwa pembangunan pangan tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan industri. Pemerintah harus menjaga keseimbangan antara industri dan petani. Swasembada gula harus menjadi momentum memperkuat ekonomi rakyat. Petani harus mendapatkan posisi yang lebih kuat dalam rantai produksi.
Solusi Partai X untuk Kemandirian Pangan
Prayogi menyampaikan bahwa Partai X mendorong reformasi tata kelola negara berbasis kepentingan rakyat. Pemerintah harus memastikan setiap kebijakan memiliki arah yang jelas. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah penguatan sistem pemerintahan yang transparan. Digitalisasi birokrasi dapat mengurangi ruang manipulasi dan meningkatkan akuntabilitas. Partai X juga mendorong transformasi birokrasi digital untuk memutus rantai korupsi. Sistem tersebut dapat memperkuat pelayanan publik dan perlindungan masyarakat.
Dalam sektor pertanian, penerapan sistem digital dapat membantu pendataan petani. Pemerintah dapat mengetahui kebutuhan petani secara lebih akurat.
Selain itu, Partai X mendorong pendidikan moral dan politik berbasis Pancasila. Pendidikan tersebut penting untuk membangun generasi yang bertanggung jawab.
Menurut Prayogi, pembangunan nasional membutuhkan pemimpin yang memiliki karakter negarawan. Pemimpin harus mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan kelompok. Prinsip Partai X menjelaskan bahwa negarawan harus bijaksana, visioner, dan memahami ilmu kenegaraan. Mereka harus memastikan pengelolaan negara berjalan efektif dan transparan.
Kemandirian Pangan Harus Menghasilkan Keadilan
Prayogi menegaskan bahwa swasembada gula merupakan cita-cita penting bagi bangsa. Namun, cita-cita tersebut harus memberikan manfaat nyata. Negara tidak cukup hanya menghasilkan angka produksi tinggi. Negara harus memastikan rakyat merasakan hasil pembangunan. Petani tebu harus menjadi penerima manfaat utama dari program swasembada gula. Kesejahteraan petani menjadi ukuran keberhasilan kebijakan pangan nasional.
Menurut Prayogi, rakyat adalah pemilik kedaulatan negara. Pemerintah merupakan pelayan rakyat yang harus bekerja untuk kepentingan masyarakat. Karena itu, pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara produksi, distribusi, dan kesejahteraan. Swasembada gula harus menjadi jalan menuju keadilan sosial. “Indonesia membutuhkan kebijakan pangan yang kuat, tetapi tetap berpihak kepada rakyat,” tutup Prayogi.
