beritax.id — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pemerintah akan membedah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Evaluasi dilakukan terhadap daerah yang mengaku tidak mampu membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Tito menyebut pemerintah ingin memastikan penyebab daerah mengalami kesulitan anggaran. Menurutnya, daerah harus terlebih dahulu melakukan efisiensi sebelum meminta tambahan dukungan pemerintah pusat. “Kita mau melihat daerah-daerah yang menyampaikan tidak mampu membayar gaji. Kita bedah dulu APBD-nya,” kata Tito.
Ia menilai pemerintah daerah perlu mengevaluasi berbagai pos belanja. Efisiensi harus dilakukan terhadap pengeluaran yang belum memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Tito memberikan contoh Kabupaten Lahat yang berhasil melakukan penghematan anggaran. Daerah tersebut mengurangi belanja perjalanan dinas, rapat, dan pemeliharaan berlebihan. Hasil efisiensi tersebut menghasilkan penghematan sekitar Rp400 miliar. Dana tersebut kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai.
Negara Wajib Menjamin Hak Aparatur Publik
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute Prayogi R Saputra mengingatkan fungsi utama negara dalam mengelola pemerintahan. “Tugas negara itu tiga loh, melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat,” ujar Prayogi.
Menurut Prayogi, pembayaran gaji PPPK bukan hanya persoalan administrasi anggaran. Hal tersebut berkaitan dengan tanggung jawab negara terhadap aparatur pelayanan publik. Ia menilai PPPK merupakan bagian penting dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Banyak PPPK bekerja memberikan layanan langsung kepada masyarakat. “Ketika negara meminta masyarakat dan aparatur bekerja, negara harus memenuhi kewajibannya,” katanya.
Prayogi mengatakan pemerintah tidak boleh membiarkan ketidakmampuan pengelolaan APBD menghambat hak pegawai. Menurutnya, negara harus hadir memberikan kepastian kepada seluruh aparatur. Kepastian tersebut mencakup hak pendapatan, perlindungan kerja, dan kesejahteraan. Prinsip Partai X menempatkan negara sebagai organisasi yang memiliki rakyat, wilayah, dan pemerintah. Negara harus mampu menjalankan kewenangan secara efektif, efisien, dan transparan. Tujuannya menciptakan kedaulatan, keadilan, serta kesejahteraan rakyat.
Kritis: Evaluasi APBD Harus Transparan
Prayogi menilai langkah pemerintah mengevaluasi APBD merupakan hal penting. Namun, proses tersebut harus dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran daerah dikelola. Transparansi diperlukan agar tidak ada alasan administratif yang merugikan pegawai. Ia meminta pemerintah memeriksa seluruh belanja daerah secara menyeluruh. Evaluasi tidak boleh hanya berfokus pada pengurangan anggaran. “Efisiensi harus tepat sasaran, bukan sekadar memotong anggaran pelayanan,” ujar Prayogi.
Ia menegaskan bahwa penghematan harus diarahkan pada belanja yang tidak produktif. Sementara itu, belanja untuk kebutuhan dasar harus tetap diprioritaskan. Prayogi mengingatkan bahwa APBD merupakan instrumen pelayanan rakyat. Karena itu, penggunaannya harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.Menurutnya, pemerintah daerah harus memiliki perencanaan keuangan yang matang. Perencanaan ters ebut harus memperhitungkan kebutuhan pegawai dan pelayanan publik.
Obyektif: Perkuat Pendapatan Daerah Tanpa Membebani Rakyat
Mendagri Tito juga mendorong pemerintah daerah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan PAD dilakukan melalui inovasi tanpa memberikan tekanan kepada masyarakat. Tito mencontohkan Kota Pekanbaru yang meningkatkan PAD melalui kemudahan pembayaran pajak. Sistem yang lebih mudah membuat penerimaan daerah meningkat. Menurut Tito, peningkatan PAD memberikan ruang fiskal lebih besar bagi pemerintah daerah. Ruang tersebut dapat digunakan untuk membayar pegawai dan menjalankan program pembangunan.
Prayogi menilai peningkatan PAD merupakan langkah yang tepat. Namun, kebijakan tersebut harus tetap memperhatikan kemampuan masyarakat. “Pendapatan daerah harus tumbuh melalui inovasi, bukan dengan membebani rakyat,” ujarnya.
Ia mengatakan pemerintah daerah harus memperbaiki sistem pelayanan pajak. Digitalisasi dan penyederhanaan layanan dapat menjadi solusi meningkatkan kepatuhan masyarakat. Prayogi menilai pemerintah harus mengutamakan prinsip keadilan. Masyarakat tidak boleh menjadi korban akibat lemahnya pengelolaan anggaran. Prinsip Partai X menyebut kesejahteraan rakyat harus menjadi tujuan utama penyelenggaraan negara. Kesejahteraan mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan hidup lainnya.
Solutif: Bangun Sistem Keuangan Daerah yang Sehat
Prayogi menawarkan sejumlah solusi agar persoalan pembayaran gaji PPPK tidak berulang. Pertama, pemerintah perlu membuat sistem perencanaan APBD berbasis kebutuhan prioritas. Setiap daerah harus memiliki peta kebutuhan pegawai secara jelas. Kedua, pemerintah pusat perlu memperkuat pengawasan terhadap penyusunan APBD. Pengawasan dilakukan sejak tahap perencanaan anggaran.
Ketiga, pemerintah daerah harus meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan. Aparatur daerah perlu memiliki kemampuan membuat anggaran yang efektif. Keempat, pemerintah harus memberikan pendampingan kepada daerah yang memiliki keterbatasan fiskal. Pendampingan dilakukan sebelum masalah pembayaran gaji terjadi. Kelima, pemerintah perlu membuat mekanisme bantuan yang cepat dan tepat. Dukungan pusat harus diberikan setelah daerah melakukan evaluasi secara serius.
Menurut Prayogi, solusi tersebut sesuai dengan prinsip Partai X. Pemerintahan harus berjalan efektif, efisien, dan transparan. Pengelolaan negara harus diarahkan untuk menciptakan keadilan sosial. Semua kebijakan harus memberikan manfaat bagi rakyat.
Pelayanan Publik Tidak Boleh Terkendala Anggaran
Prayogi menegaskan bahwa aparatur pemerintah merupakan bagian dari pelayanan negara. Karena itu, hak mereka harus mendapatkan perhatian serius. Menurutnya, pemerintah tidak boleh hanya berbicara tentang efisiensi. Pemerintah juga harus memastikan tanggung jawab kepada pegawai terpenuhi. “Negara harus hadir memberikan kepastian kepada mereka yang melayani masyarakat,” katanya.
Ia meminta pemerintah pusat dan daerah membangun koordinasi yang kuat. Koordinasi diperlukan agar persoalan fiskal tidak berulang setiap tahun. Prayogi juga mengingatkan bahwa kualitas pelayanan publik bergantung pada kesejahteraan aparatur. Pegawai yang mendapatkan kepastian hak akan bekerja lebih optimal. Menurutnya, pembangunan daerah tidak hanya membutuhkan infrastruktur. Pembangunan juga membutuhkan aparatur yang profesional dan sejahtera.
Ia berharap evaluasi APBD menjadi momentum memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah. Pemerintah harus memastikan setiap anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat. Dengan pengelolaan keuangan yang transparan, peningkatan PAD, dan pengawasan kuat, persoalan gaji PPPK dapat dicegah. Negara harus membuktikan kehadirannya melalui pelayanan nyata. Sebab, pemerintah yang kuat adalah pemerintah yang mampu memenuhi hak rakyat dan aparatur secara adil.
