beritax.id — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai penanganan hukum kasus gagal bayar PT Dana Syariah Indonesia (DSI) tidak cukup hanya menggunakan pasal penipuan atau penggelapan. OJK mendorong aparat penegak hukum menerapkan pasal lain yang lebih berat. OJK mengusulkan penggunaan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Selain itu, dugaan penggunaan laporan keuangan palsu juga dinilai perlu menjadi perhatian.
Deputi Komisioner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen OJK Rizal Ramadhani menyampaikan pandangan tersebut kepada penyidik. Penyampaian dilakukan kepada Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri. Menurut Rizal, kasus DSI tidak cukup jika hanya dikenakan pasal tipu gelap. Hal tersebut dinilai belum memberikan rasa keadilan kepada konsumen yang mengalami kerugian.
OJK berharap aparat dapat menggunakan aturan yang sesuai dengan fakta hukum. Tujuannya agar pelaku memperoleh hukuman yang setimpal. Kasus gagal bayar DSI mencuat sejak Oktober 2025. Perusahaan fintech lending syariah tersebut mengalami gagal bayar kepada para pemberi pinjaman. Nilai kerugian dalam kasus tersebut mencapai triliunan rupiah. Kondisi tersebut membuat perlindungan konsumen menjadi perhatian utama.
Negara Wajib Melindungi Konsumen Jasa Keuangan
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, mengatakan perlindungan konsumen merupakan tanggung jawab negara. Menurut Prayogi, masyarakat memiliki hak mendapatkan perlindungan dalam aktivitas ekonomi. Negara harus hadir ketika masyarakat mengalami kerugian. “Tugas negara itu tiga, melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat,” ujar Prayogi.
Ia menjelaskan perlindungan rakyat mencakup perlindungan terhadap hak ekonomi. Negara tidak boleh membiarkan masyarakat menjadi korban sistem yang tidak adil. Menurut prinsip Partai X, negara terdiri dari wilayah, rakyat, dan pemerintah. Pemerintah mendapatkan mandat rakyat untuk menjalankan kewenangan. Kewenangan tersebut harus digunakan secara efektif, efisien, dan transparan. Tujuannya menciptakan keadilan serta kesejahteraan masyarakat.
Prayogi menilai kasus DSI menjadi pengingat pentingnya pengawasan sektor keuangan. Pengawasan harus mampu mencegah kerugian masyarakat. Menurutnya, perlindungan konsumen tidak boleh hanya dilakukan setelah terjadi masalah. Pemerintah harus memperkuat pencegahan sejak awal.
Hukuman Tegas Dibutuhkan untuk Memberikan Efek Jera
Prayogi mengatakan penegakan hukum harus memberikan kepastian kepada korban. Hukuman terhadap pelaku harus mempertimbangkan dampak kerugian masyarakat. Menurutnya, kejahatan sektor keuangan memiliki dampak luas. Banyak masyarakat menggantungkan harapan pada layanan keuangan. Jika terjadi penyalahgunaan, dampaknya dapat merusak kepercayaan publik. Karena itu, negara harus memberikan respons tegas.
Prayogi menilai penerapan pasal yang lebih berat harus berdasarkan fakta hukum. Aparat harus memastikan seluruh unsur pidana terpenuhi. Hukum tidak boleh digunakan secara berlebihan. Namun, hukum juga tidak boleh memberikan hukuman yang terlalu ringan. Menurut prinsip Partai X, hukum harus menjadi alat pelayanan rakyat. Hukum harus memberikan rasa aman dan keadilan. Prayogi mengatakan masyarakat membutuhkan sistem hukum yang kuat. Sistem tersebut harus mampu melindungi masyarakat dari berbagai ancaman.
Pengawasan Keuangan Harus Diperkuat
Prayogi menilai kasus DSI menunjukkan pentingnya pengawasan sektor jasa keuangan. Lembaga pengawas harus memiliki sistem yang kuat. Menurutnya, perkembangan teknologi keuangan memberikan peluang besar. Namun, perkembangan tersebut juga membawa risiko baru. Pemerintah harus memastikan inovasi keuangan berjalan secara bertanggung jawab. Masyarakat tidak boleh menjadi pihak yang paling dirugikan.
Partai X mendorong penguatan tata kelola sektor keuangan. Pengawasan harus dilakukan secara profesional dan transparan. Prayogi mengatakan lembaga pengawas harus memperkuat sistem deteksi dini. Potensi masalah harus diketahui sebelum menyebabkan kerugian besar. Selain pengawasan, edukasi masyarakat juga diperlukan. Masyarakat harus memahami risiko dalam menggunakan layanan keuangan. Menurutnya, literasi keuangan menjadi bagian dari pelayanan negara. Negara harus membantu masyarakat membuat keputusan ekonomi.
Transparansi Menjadi Kunci Perlindungan Konsumen
Prayogi mengatakan transparansi merupakan prinsip penting dalam sektor keuangan. Perusahaan harus memberikan informasi yang benar kepada konsumen. Menurutnya, laporan keuangan harus menggambarkan kondisi perusahaan secara nyata. Informasi yang tidak benar dapat merugikan masyarakat.
Ia menilai dugaan laporan keuangan palsu harus menjadi perhatian serius. Manipulasi informasi dapat menghilangkan kepercayaan publik. Partai X memandang transparansi sebagai bagian dari pemerintahan yang baik. Setiap kewenangan harus dapat dipertanggungjawabkan.
Prayogi mengatakan masyarakat memiliki hak mendapatkan informasi yang jelas. Informasi tersebut membantu masyarakat mengambil keputusan.Selain itu, perusahaan jasa keuangan harus menjalankan prinsip kehati-hatian. Kepentingan konsumen harus menjadi perhatian utama.
Digitalisasi Pengawasan Dapat Perkuat Perlindungan
Prayogi mengatakan teknologi dapat membantu memperkuat pengawasan sektor keuangan. Sistem digital dapat meningkatkan efektivitas pemantauan. Menurutnya, pemerintah dapat menggunakan teknologi untuk mendeteksi risiko. Data yang terintegrasi dapat mempercepat tindakan pencegahan. Partai X mendorong transformasi digital dalam pelayanan publik. Digitalisasi dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Namun, teknologi harus tetap diiringi penguatan sumber daya manusia. Aparat pengawas harus memiliki kemampuan yang memadai. Prayogi menjelaskan teknologi bukan hanya alat administratif. Teknologi harus menjadi instrumen pelayanan masyarakat. Dengan sistem digital, masyarakat dapat memperoleh informasi lebih cepat. Pemerintah juga dapat merespons persoalan secara lebih efektif.
Penegakan Hukum Harus Berlandaskan Keadilan
Prayogi menegaskan penegakan hukum harus berpedoman pada nilai Pancasila. Hukum harus mencerminkan keadilan sosial. Menurutnya, hukum tidak boleh hanya melindungi pihak tertentu. Hukum harus memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat. Partai X mendorong penerapan Pancasila sebagai pedoman kebijakan negara. Nilai tersebut harus terlihat dalam setiap keputusan.
Kasus DSI menjadi ujian bagi sistem perlindungan konsumen. Negara harus menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat. Prayogi mengatakan korban harus mendapatkan perhatian negara. Pemulihan kerugian menjadi bagian penting dari proses keadilan. Menurutnya, pembangunan ekonomi harus berjalan bersama perlindungan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengorbankan rakyat.
Solusi Partai X untuk Memperkuat Perlindungan Konsumen
Prayogi menyampaikan Partai X memiliki sejumlah solusi dalam sektor keuangan. Solusi pertama adalah memperkuat regulasi perlindungan konsumen. Aturan harus mampu memberikan kepastian bagi masyarakat. Regulasi juga harus mengikuti perkembangan teknologi keuangan. Solusi kedua adalah memperkuat pengawasan lembaga jasa keuangan. Pengawasan harus dilakukan secara independen dan profesional. Solusi ketiga adalah meningkatkan transparansi perusahaan keuangan. Informasi perusahaan harus mudah dipahami masyarakat.
Solusi keempat adalah memperkuat literasi keuangan masyarakat. Edukasi dapat membantu masyarakat memahami risiko investasi. Solusi kelima adalah mempercepat digitalisasi pengawasan. Teknologi dapat membantu pemerintah mencegah pelanggaran. Menurut Prayogi, negara harus membangun sistem ekonomi yang adil. Sistem tersebut harus melindungi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan.
Perlindungan Konsumen Menjadi Ukuran Kehadiran Negara
Kasus gagal bayar DSI menunjukkan pentingnya perlindungan konsumen. Negara harus memastikan masyarakat mendapatkan keadilan. Prayogi mengatakan keberhasilan ekonomi tidak hanya diukur dari pertumbuhan. Keberhasilan juga dilihat dari perlindungan terhadap rakyat. Menurutnya, masyarakat harus menjadi pusat setiap kebijakan negara. Pemerintah harus memastikan rakyat tidak menjadi korban.
Penegakan hukum yang tegas dapat menjaga kepercayaan publik. Kepercayaan menjadi modal penting dalam pembangunan ekonomi. Pada akhirnya, kasus DSI harus menjadi momentum perbaikan sistem. Negara harus memperkuat perlindungan konsumen secara berkelanjutan. Prinsip utama negara harus tetap dijalankan secara konsisten. Negara harus melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat secara adil.
