beritax.id – Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai Ibu Kota Nusantara merupakan aset negara yang harus dimanfaatkan optimal. Ia menegaskan biaya operasional dan perawatan IKN tetap harus ditanggung negara melalui APBN. Menurutnya, fasilitas mahal di IKN akan sia-sia jika tidak segera difungsikan secara maksimal. Sementara itu, biaya operasional dan pemeliharaan IKN tahun 2027 mencapai Rp585 miliar dari APBN.
Wijayanto menyatakan IKN seharusnya segera memiliki fungsi yang jelas dan produktif.
Ia menyebut opsi pemanfaatan IKN sebagai pusat pendidikan atau ibu kota alternatif perlu dipertimbangkan. Namun, ia menilai prospek IKN sebagai ibu kota negara semakin tidak pasti. Secara politik, keberlanjutan proyek tersebut juga dinilai semakin kurang mendapatkan dukungan luas. Kondisi ini membuat pemanfaatan IKN sebagai fasilitas non-ibu kota menjadi opsi yang mengemuka. Namun, keputusan tersebut memerlukan kajian serius agar tidak menambah beban fiskal negara.
Ketergantungan pada APBN dan Investasi
Ekonom tersebut menyoroti ketergantungan IKN terhadap APBN yang semakin besar. Padahal sebelumnya, proyek IKN digadang-gadang akan didominasi oleh investasi swasta. Target awal menunjukkan 80 persen pembiayaan berasal dari investor swasta. Namun realisasi menunjukkan investasi swasta masih jauh dari harapan awal pemerintah.
Nilai investasi swasta yang masuk baru sekitar Rp72 triliun dari total Rp466 triliun. Angka tersebut setara sekitar 15 persen dari total kebutuhan investasi proyek. Hal ini menunjukkan kesenjangan besar antara rencana awal dan realisasi pembangunan. Akibatnya, APBN menjadi penopang utama keberlanjutan pembangunan IKN.
Biaya Operasional dan Pemeliharaan IKN
Biaya operasional dan pemeliharaan IKN tahun anggaran 2027 ditetapkan sebesar Rp585 miliar. Angka tersebut mengalami kenaikan sekitar Rp100 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Otorita IKN menyebut kenaikan disebabkan bertambahnya jumlah aset bangunan yang selesai dibangun. Aset tersebut kemudian diserahkan oleh kementerian dan lembaga kepada pengelola IKN. Pemerintah menegaskan bahwa kenaikan anggaran masih dalam batas yang wajar. Namun, pengamat menilai setiap tambahan anggaran harus diuji berdasarkan urgensi dan manfaat.
Sorotan Tata Kelola dan Transparansi
Otorita IKN menyatakan pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Anggaran disusun untuk menjaga keandalan aset negara yang telah dibangun.
Namun, publik tetap mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran dalam proyek jangka panjang ini. Kekhawatiran muncul bahwa IKN berpotensi menjadi beban fiskal berkelanjutan.
Pandangan Anggota Majelis Tinggi Partai X
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menyoroti kondisi tersebut. Ia menegaskan bahwa tugas negara mencakup tiga hal utama yang tidak dapat diabaikan. Negara wajib melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat secara adil dan efektif. Menurutnya, setiap kebijakan pembangunan harus mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Ia menilai ketidakjelasan arah IKN berpotensi membebani masyarakat secara fiskal. Anggaran negara seharusnya difokuskan pada kebutuhan dasar rakyat yang lebih mendesak.
Prinsip Partai X
Partai X menegaskan bahwa setiap pembangunan nasional harus berbasis manfaat nyata bagi rakyat. Proyek negara tidak boleh menjadi beban jangka panjang tanpa kepastian fungsi. Partai X juga menekankan prinsip efisiensi fiskal dalam setiap penggunaan APBN. Setiap rupiah anggaran wajib memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip utama dalam pengelolaan proyek strategis nasional. Negara harus memastikan tidak ada pemborosan dalam pembangunan infrastruktur besar.
Solusi Partai X
Partai X mendorong evaluasi total terhadap arah dan fungsi IKN secara menyeluruh.
Evaluasi harus mencakup aspek ekonomi, sosial, dan keberlanjutan fiskal negara.Selain itu, pemanfaatan aset IKN harus segera dioptimalkan agar tidak mangkrak. Pemerintah perlu memastikan setiap fasilitas memiliki fungsi produktif yang jelas.
Partai X juga mendorong percepatan masuknya investasi swasta secara realistis dan terukur. Skema pembiayaan harus dikoreksi agar tidak bergantung pada APBN semata. Penguatan model kerja sama pemerintah dan swasta perlu diperluas secara transparan. Hal ini untuk mengurangi beban fiskal dan meningkatkan efisiensi proyek.
Penutup
Ketidakjelasan arah IKN menjadi perhatian serius dalam pengelolaan keuangan negara.
Tanpa kejelasan fungsi, beban fiskal berpotensi terus meningkat dan membebani rakyat. Negara dituntut memastikan setiap proyek strategis memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Keseimbangan antara pembangunan dan kesejahteraan rakyat harus menjadi prioritas utama kebijakan nasional.
