beritax.id – Sore itu, udara Kota Malang terasa lebih teduh dari biasanya. Di sebuah rumah sederhana milik Ketua Umum Ahlul Bait Indonesia (ABI), Ustadz Zahir Yahya, dua orang tamu datang bukan membawa proposal, bukan pula menawarkan agenda kekuasaan. Mereka datang membawa kegelisahan.
Direktur Sekolah Negarawan Prayogi R. Saputra, Ph.D, bersama Wakil Direktur Rinto Setiyawan, A.Md., S.H., CTP, bersilaturahmi untuk membicarakan sesuatu yang belakangan semakin sulit ditemukan di Indonesia: kepercayaan.
Percakapan yang semula diperkirakan berlangsung singkat justru mengalir hampir lima jam. Topik demi topik berkembang, mulai dari kondisi sosial-politik nasional hingga keresahan masyarakat yang semakin dalam terhadap arah perjalanan bangsa.
Menurut Sekolah Negarawan, Indonesia saat ini tidak sekadar menghadapi persoalan ekonomi, hukum, maupun politik. Yang jauh lebih mengkhawatirkan adalah mengikisnya modal sosial berupa trust.
Kepercayaan rakyat kepada pemerintah mengalami penurunan. Kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi juga tidak selalu berada dalam kondisi yang baik. Hubungan antar-elite politik dipenuhi saling curiga. Bahkan di tingkat masyarakat, polarisasi membuat warga semakin mudah saling menyalahkan.
Padahal sebuah bangsa, sebagaimana sebuah keluarga, hanya dapat bertahan ketika masih memiliki kepercayaan satu sama lain.
Dalam dialog tersebut lahirlah sebuah gagasan yang menurut Sekolah Negarawan layak dipertimbangkan secara serius: menghadirkan Majelis Sesepuh Bangsa.
- Bukan lembaga negara.
- Bukan organisasi politik.
- Bukan pula forum kepentingan kelompok tertentu.
Melainkan ruang musyawarah yang mempertemukan para tetua bangsa- tokoh agama, intelektual, budayawan, cendekiawan, hingga para pemimpin masyarakat- yang telah selesai atau melepaskan diri dari kepentingan politik praktis.
Mereka dipanggil bukan untuk merebut kekuasaan, tetapi untuk menjaga arah perjalanan bangsa.
Sekolah Negarawan memandang bahwa bangsa Indonesia membutuhkan sebuah “kompas moral” yang dapat berbicara ketika politik kehilangan akal sehat dan ketika kepentingan jangka pendek mengalahkan kepentingan generasi mendatang.
Dalam forum semacam itu, para sesepuh diharapkan tidak hanya memberikan nasihat moral, tetapi juga bermusyawarah merumuskan jalan terbaik menuju terwujudnya daulat rakyat-sebuah kondisi ketika negara benar-benar hadir melayani rakyat, bukan sekadar mengelola kekuasaan.
Selama hampir lima jam, pembicaraan berlangsung hangat tanpa sekat formalitas. Yang dibicarakan bukan siapa yang menang atau kalah dalam kontestasi politik, melainkan bagaimana Indonesia tetap utuh sebagai rumah bersama.
Silaturahmi itu mungkin tidak menghasilkan deklarasi besar ataupun keputusan politik. Namun di tengah riuhnya perdebatan publik, pertemuan tersebut menghadirkan sebuah pesan sederhana namun penting: bangsa yang besar selalu memiliki ruang bagi para tetuanya untuk berbicara, bermusyawarah, dan mengingatkan ketika arah perjalanan mulai menjauh dari cita-cita pendiri bangsa.
Barangkali, di tengah krisis kepercayaan yang semakin terasa, Indonesia memang membutuhkan lebih banyak ruang dialog semacam ini-ruang yang tidak dikuasai kepentingan, melainkan dipenuhi kebijaksanaan.
Sebab sejarah menunjukkan bahwa sebuah bangsa tidak runtuh hanya karena perbedaan pendapat. Bangsa akan runtuh ketika tidak lagi memiliki orang-orang yang dipercaya untuk mempertemukan semua perbedaan itu dalam satu meja musyawarah.
