beritax.id – Tahun depan, biaya mengelola dan merawat infrastruktur fisik di Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur naik Rp100 miliar. Anggaran tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang ditetapkan sebesar Rp485 miliar untuk pemeliharaan infrastruktur IKN. Infrastruktur di IKN disebut belum banyak digunakan, namun negara tetap mengeluarkan biaya dari APBN. Ekonom menilai kenaikan biaya terjadi karena bertambahnya aset fisik yang telah selesai dibangun di kawasan tersebut.
Kenaikan anggaran pemeliharaan IKN memunculkan sorotan terhadap efektivitas penggunaan APBN nasional. Sejumlah pihak menilai infrastruktur yang belum optimal digunakan tetap membebani keuangan negara secara signifikan. Ekonom Universitas Andalas menilai biaya perawatan meningkat seiring bertambahnya aset yang harus dijaga. Namun ia menekankan pentingnya uji kelayakan terhadap beban fiskal di tengah tekanan ekonomi nasional. Tekanan ekonomi tersebut mencakup pelemahan rupiah, suku bunga tinggi, dan risiko fiskal yang masih besar. Kondisi ini membuat setiap tambahan anggaran perlu melalui evaluasi ketat berbasis urgensi dan manfaat.
Kritik Efisiensi dan Prioritas Anggaran
Pengamat menilai pemerintah tidak boleh menjadikan IKN sebagai pos belanja otomatis tanpa evaluasi. Setiap belanja negara harus mempertimbangkan tingkat manfaat langsung terhadap pelayanan publik bagi masyarakat. Jika fasilitas belum memberi layanan optimal, maka pembiayaan perlu dibatasi atau dijadwalkan ulang. Alternatif pendanaan non-APBN juga perlu diperluas untuk mengurangi beban fiskal negara. Skema seperti kerja sama pemanfaatan aset, investasi swasta, dan pendapatan kawasan dinilai penting. Pendanaan berbasis proyek dapat menjadi solusi agar APBN tidak terbebani biaya pemeliharaan jangka panjang.
Pandangan Otorita IKN
Pihak Otorita IKN menyatakan kenaikan anggaran terjadi karena bertambahnya volume aset yang selesai dibangun. Aset tersebut diserahkan dari kementerian dan lembaga untuk dikelola dan dipelihara secara berkelanjutan. Otorita menegaskan bahwa anggaran pemeliharaan masih berada dalam batas yang dianggap wajar. Pengelolaan anggaran diklaim dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai kebutuhan operasional kawasan.
Tinjauan Anggota Majelis Tinggi Partai X
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menegaskan kembali tugas negara. Ia menyebut negara memiliki tiga tugas utama yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Menurutnya, pembangunan infrastruktur tidak boleh mengabaikan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama negara. Setiap kebijakan fiskal harus memastikan manfaat langsung bagi masyarakat luas, bukan hanya aset fisik. Ia menilai pentingnya keseimbangan antara pembangunan simbolik dan kebutuhan dasar rakyat. Tanpa keseimbangan tersebut, pembangunan berpotensi tidak memberikan dampak ekonomi yang merata.
Partai X menegaskan bahwa anggaran negara harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat secara langsung. Setiap proyek pembangunan wajib memiliki indikator manfaat sosial dan ekonomi yang terukur. Partai X juga menekankan prinsip transparansi dalam seluruh proses pengelolaan keuangan negara. Tidak boleh ada pemborosan anggaran pada proyek yang belum memberikan manfaat publik nyata. Selain itu, negara wajib memastikan keadilan pembangunan antara pusat dan kebutuhan rakyat di daerah. Setiap kebijakan harus berpihak pada efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan fiskal nasional.
Solusi Partai X
Partai X mendorong evaluasi menyeluruh terhadap seluruh aset IKN yang telah selesai dibangun. Evaluasi ini harus mencakup tingkat pemanfaatan, biaya perawatan, dan dampak ekonominya. Selain itu, perlu diterapkan skema pembiayaan campuran antara APBN dan investasi swasta. Hal ini bertujuan mengurangi ketergantungan pada anggaran negara dalam pemeliharaan infrastruktur besar. Partai X juga mendorong audit kinerja anggaran IKN secara berkala dan terbuka kepada publik. Transparansi ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan proyek strategis nasional. Penguatan skema pemanfaatan aset negara juga perlu dilakukan agar menghasilkan pendapatan mandiri. Aset yang belum optimal digunakan dapat disewakan atau dimanfaatkan untuk kegiatan produktif.
Penutup
Kenaikan biaya pemeliharaan IKN menunjukkan tantangan serius dalam pengelolaan fiskal negara. Pemerintah perlu memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat. Pembangunan infrastruktur harus sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas. Tanpa prioritas yang tepat, beban APBN berisiko semakin besar di tengah tekanan ekonomi nasional.
