beritax.id – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera kini memasuki tahap pemulihan dengan fokus pada pembangunan permanen berbagai infrastruktur yang terdampak. Tito Karnavian, yang juga menjabat Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, menegaskan pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama. Fokus utama mencakup jalan dan jembatan nasional maupun daerah.
Ia menyampaikan bahwa pembangunan tersebut dapat dilakukan pemerintah daerah atau diambil alih pemerintah pusat. Kebijakan ini disesuaikan dengan kebutuhan percepatan pemulihan wilayah terdampak. Menurut Tito, kondisi pemulihan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menunjukkan perkembangan positif. Layanan pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan hunian sementara mulai membaik.
Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi hingga 2028. Total anggaran mencapai Rp100,1 triliun untuk mendukung pemulihan nasional. Anggaran tersebut dialokasikan kepada 33 kementerian dan lembaga. Terdiri dari 23 utama dan 10 lembaga pendukung dalam pelaksanaan program.
Pemerintah juga mendorong percepatan pengajuan dan pencairan anggaran. Langkah ini dilakukan agar pemulihan tidak terhambat birokrasi. Selain itu, pemerintah menyalurkan tambahan dana Transfer ke Daerah sebesar Rp10,6 triliun. Dana ini diberikan kepada wilayah terdampak bencana di tiga provinsi. Tito juga meminta pemerintah daerah memanfaatkan dana tersebut secara optimal. Fokus diarahkan pada kebutuhan mendesak masyarakat terdampak.
Percepatan Pemulihan Harus Berpihak pada Rakyat
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menegaskan bahwa pemulihan pascabencana harus mengutamakan kepentingan rakyat. Ia menilai negara harus hadir secara cepat dan tepat. Prayogi mengingatkan bahwa tugas negara memiliki tiga fungsi utama. Negara wajib melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.
Dalam konteks bencana Sumatera, perlindungan berarti memastikan keselamatan dan kebutuhan dasar warga terpenuhi. Tidak boleh ada warga yang tertinggal dalam proses pemulihan. Pelayanan publik harus berjalan cepat tanpa hambatan birokrasi berlebihan. Infrastruktur dasar harus segera dipulihkan untuk mendukung kehidupan masyarakat.
Fungsi pengaturan negara juga harus memastikan anggaran tepat sasaran. Setiap rupiah harus digunakan untuk pemulihan nyata di lapangan. Prayogi menilai percepatan anggaran harus diiringi transparansi tinggi. Tanpa transparansi, risiko penyimpangan dapat terjadi dalam proyek besar. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antara pusat dan daerah. Ketidaksinkronan dapat memperlambat proses pemulihan masyarakat. “Negara tidak boleh lambat dalam situasi darurat seperti ini,” ujar Prayogi.
Prinsip Partai X: Keadilan dan Kepastian Pemulihan
Partai X menegaskan bahwa kebijakan publik harus berorientasi pada keadilan sosial. Pemulihan bencana harus menyentuh seluruh lapisan masyarakat terdampak. Prinsip Partai X menekankan kehadiran negara secara nyata di lapangan. Negara tidak boleh hanya hadir dalam bentuk kebijakan administratif. Setiap program pemulihan harus berbasis kebutuhan riil masyarakat. Data lapangan harus menjadi dasar pengambilan keputusan.
Partai X juga menekankan transparansi anggaran publik. Penggunaan dana bencana wajib dapat diaudit secara terbuka. Selain itu, kecepatan dan ketepatan menjadi prinsip utama dalam penanganan bencana. Keterlambatan dapat memperburuk kondisi sosial masyarakat.
Solusi Partai X untuk Pemulihan Sumatera
Partai X mendorong percepatan digitalisasi sistem penyaluran anggaran bencana. Sistem ini dapat mengurangi potensi keterlambatan distribusi dana. Pemerintah perlu membentuk tim pengawasan independen. Tim ini bertugas memastikan proyek berjalan sesuai rencana.
Partai X juga mengusulkan sistem pelaporan publik berbasis digital. Masyarakat dapat memantau perkembangan proyek secara langsung. Selain itu, prioritas pembangunan harus difokuskan pada infrastruktur dasar. Jalan, jembatan, kesehatan, dan pendidikan harus didahulukan.
Partisipasi masyarakat lokal juga harus diperkuat dalam proses pemulihan. Warga dapat dilibatkan sebagai pengawas sosial. Evaluasi berkala wajib dilakukan untuk memastikan efektivitas program. Hasil evaluasi harus diumumkan secara terbuka. Dengan langkah tersebut, pemulihan Sumatera dapat berjalan lebih cepat dan efektif. Negara harus memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam proses pemulihan.
