beritax.id – Di tengah dinamika nasional yang kian memanas, Sekolah Negarawan secara resmi menyatakan dukungannya terhadap Deklarasi Amsterdam. Dukungan ini ditegaskan secara bersama oleh Direktur Sekolah Negarawan, Prayogi R. Saputra, dan Wakil Direktur Sekolah Negarawan, Rinto Setiyawan, sebagai bagian dari ikhtiar masyarakat sipil untuk merespons krisis representasi dan menguatnya oligarki.
Sekolah Negarawan memberikan catatan penting di mana krisis yang terjadi saat ini tidak cukup hanya dibaca sebagai “darurat politik”, melainkan telah masuk ke tahap yang lebih fundamental, yakni “darurat kenegaraan”.
Direktur Sekolah Negarawan, Prayogi R. Saputra, menilai sistem pemerintahan Indonesia tidak bisa lagi sekadar dikoreksi melalui pergantian figur elite. Ia menyebutkan, akar persoalan bangsa saat ini terletak pada desain konstitusional yang mengatur hubungan antara rakyat, negara, pemerintah, partai politik, dan lembaga kekuasaan.
“Indonesia tidak boleh berhenti pada perubahan kosmetik. Bangsa ini membutuhkan keberanian untuk menguji kembali firmware negara, yaitu konstitusi. Jika firmware tidak tepat, maka kebijakan, regulasi, pemilu, maupun kinerja lembaga negara akan terus menghasilkan kegagalan berulang meski figur berganti,” tegas Prayogi R. Saputra di Malang, Kamis (18/6/2026).
Senada dengan itu, Wakil Direktur Sekolah Negarawan, Rinto Setiyawan, menyoroti wacana pembentukan Blok Politik Alternatif dan gerakan Reset Indonesia yang diserukan dalam Deklarasi Amsterdam.
“Gerakan rakyat tidak boleh hanya menjadi saluran kemarahan atau alat untuk membangun kultus individu baru, apalagi mengganti oligarki lama dengan oligarki baru. Ini harus menjadi ruang pendidikan politik dan kenegaraan, agar rakyat kembali menjadi pemilik dan penguasa kedaulatan,” ujar Rinto.
Rinto juga mengingatkan kembali momentum penting yang telah dibangun Sekolah Negarawan pada 10 November 2025 di Surabaya. Saat itu, Sekolah Negarawan mengumpulkan “Empat Penjaga Pilar Bangsa” yang terdiri dari cendekiawan, budayawan, tokoh adat, rohaniawan, serta unsur TNI-Polri non aktif untuk merawat persatuan dan membangun musyawarah lintas unsur strategis bangsa.
Menyikapi eskalasi krisis yang sedang berlangsung, Prayogi dan Rinto yang mewakili Sekolah Negarawan merumuskan lima sikap resmi:
- Mendukung Deklarasi Amsterdam sebagai alarm awal bahwa sistem politik Indonesia membutuhkan koreksi serius.
- Menegaskan status Darurat Kenegaraan, di mana persoalan utama terletak pada desain kedaulatan, representasi, dan konstitusi.
- Mendorong Blok Politik Alternatif untuk mengkaji ulang desain tatanegara, termasuk urgensi mendorong amandemen konstitusi melalui jalan yang sah, damai, dan demokratis.
- Mengajak seluruh elemen masyarakat sipil (intelektual, buruh, pekerja mandiri, petani, nelayan, mahasiswa, , diaspora, dll) untuk membangun ruang musyawarah rakyat yang adil dan tidak dikuasai elite politik.
- Menerapkan perjuangan dua jalur, ikhtiar sistemik melalui koreksi desain negara, dan ikhtiar spiritual agar gerakan tidak bergeser menjadi sekadar perebutan kekuasaan.
“Indonesia tidak hanya membutuhkan blok politik alternatif, tetapi kesadaran kenegaraan alternatif. Kita butuh pembaruan sistem dasar atau update OS agar rakyat kembali menjadi pemilik kedaulatan yang nyata,” tutup Prayogi.
