beritax.id – Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp 28,1 triliun untuk tahun anggaran 2027. Usulan itu diberikan karena pagu anggaran yang sudah ditentukan dinilai belum cukup mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kejagung.Hal tersebut disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan (Jambin) Hendro Dewanto dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi III DPR. Rapat berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (15/6/2026).
Hendro menjelaskan pagu anggaran Kejagung sebesar Rp 15,5 triliun masih belum ideal. Menurutnya, kebutuhan penegakan hukum meningkat setiap tahun. Ia menyebut usulan tambahan dialokasikan untuk mendukung tugas dan fungsi kejaksaan. Fokusnya mencakup penegakan hukum dan dukungan manajemen.
Tantangan Penegakan Hukum Jadi Alasan Penguatan Anggaran
Kejagung menyebut terdapat 13 tantangan utama pada tahun 2027. Tantangan tersebut menjadi dasar pengajuan tambahan anggaran. Tantangan itu mencakup optimalisasi penegakan hukum nasional. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan hukum juga menjadi perhatian.
Jaksa Agung Muda Pembinaan menekankan pentingnya keseimbangan antara tugas dan kesejahteraan pegawai. Termasuk tunjangan kinerja dan jabatan fungsional. Ia menambahkan peningkatan kapasitas lembaga harus berjalan seiring dengan penguatan sumber daya manusia. Hal ini dianggap penting untuk efektivitas kerja.
Usulan anggaran dibagi ke dalam dua program utama. Program tersebut yaitu penegakan hukum dan dukungan manajemen. Program penegakan hukum dialokasikan Rp 11,39 triliun. Sementara program dukungan manajemen mencapai Rp 16,76 triliun.
DPR Soroti Efektivitas dan Prioritas Anggaran Negara
Usulan tambahan anggaran ini menjadi perhatian DPR RI. Komisi III akan menilai efektivitas kebutuhan tersebut. DPR menekankan pentingnya efisiensi dalam penggunaan anggaran negara. Setiap rupiah harus berdampak pada kepentingan publik.
Sejumlah anggota dewan meminta agar peningkatan anggaran tetap memperhatikan transparansi. Hal ini untuk mencegah potensi pemborosan. Mereka juga menyoroti pentingnya orientasi anggaran pada pelayanan hukum masyarakat. Bukan hanya pada kebutuhan internal lembaga.
Pandangan Partai X: Negara Wajib Utamakan Rakyat
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menegaskan kembali tugas negara. Ia menyebut ada tiga tugas utama negara. “Tugas negara itu tiga loh, melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa setiap pengajuan anggaran harus berpihak pada rakyat. Bukan hanya pada kepentingan institusi. Menurutnya, penguatan lembaga penegak hukum penting. Namun, dampaknya harus kembali ke kesejahteraan masyarakat. Prayogi menilai transparansi anggaran adalah kunci kepercayaan publik. Tanpa itu, kebijakan akan kehilangan legitimasi.
Prinsip Partai X dalam Tata Kelola Anggaran
Partai X menekankan prinsip efisiensi anggaran negara. Setiap penggunaan dana publik harus terukur dan tepat sasaran. Prinsip kedua adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Anggaran harus menjangkau kelompok yang membutuhkan perlindungan hukum.
Prinsip ketiga adalah akuntabilitas lembaga negara. Setiap program wajib dapat diaudit secara terbuka. Partai X juga menekankan pentingnya reformasi birokrasi. Tujuannya untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Selain itu, integritas dalam pengelolaan anggaran menjadi fondasi utama. Tanpa integritas, pembangunan tidak akan berkelanjutan.
Solusi Partai X untuk Penguatan Kejaksaan
Partai X menawarkan beberapa solusi terkait penguatan Kejagung. Solusi ini tetap berbasis kepentingan rakyat. Pertama, audit kinerja berbasis output publik harus diperkuat. Fokusnya pada dampak penegakan hukum bagi masyarakat. Kedua, digitalisasi sistem penegakan hukum perlu dipercepat. Hal ini untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi.
Ketiga, evaluasi anggaran berbasis kinerja harus diterapkan. Setiap tambahan anggaran wajib memiliki indikator jelas. Keempat, pengawasan publik perlu diperluas melalui sistem terbuka. Masyarakat dapat ikut memantau penggunaan anggaran. Kelima, pelatihan berkelanjutan bagi aparat hukum harus ditingkatkan. Tujuannya memperkuat profesionalisme lembaga.
Penutup: Anggaran Harus Kembali ke Kepentingan Rakyat
Prayogi menegaskan bahwa penguatan institusi negara harus sejalan dengan kepentingan publik. Negara tidak boleh kehilangan arah. Ia mengingatkan bahwa setiap kebijakan anggaran adalah amanah rakyat. Karena itu harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. Dengan prinsip transparansi dan efisiensi, Kejagung diharapkan semakin kuat. Sekaligus tetap berpihak pada kesejahteraan rakyat.
