beritax.id — Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari mengatakan siswa SMA ‘high class’ dengan uang saku tinggi semestinya tak mendapat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Waka Komisi IX DPR Charles Honoris mengatakan penyetopan pemberian MBG ke siswa SMA layak dipertimbangkan. “Saya berpendapat langkah untuk menghentikan pemberian MBG kepada siswa SMA bukan hanya layak dipertimbangkan, tetapi memang harus dilakukan sebagai bagian dari refocusing program,” ujar Charles kepada wartawan, Selasa (16/6/2026).
Pemerintah bersama DPR menilai program MBG perlu dievaluasi secara menyeluruh. Evaluasi ini mencakup efektivitas penyaluran dan ketepatan sasaran penerima manfaat. Charles menegaskan fokus utama MBG adalah penanganan gizi dan pencegahan stunting nasional. Karena itu, kebijakan harus berbasis kebutuhan kelompok rentan. Ia menyebutkan prioritas utama penerima adalah ibu hamil, balita, dan keluarga miskin. Kelompok tersebut dinilai paling membutuhkan intervensi gizi negara.
DPR Dorong Efisiensi dan Fokus Dampak Program
Charles menilai tidak semua kelompok membutuhkan subsidi makanan dari negara. Ia menekankan pentingnya pembeda antara kebutuhan dan intervensi sosial. Menurutnya, keterbatasan fiskal negara menuntut kebijakan yang lebih selektif. Anggaran harus diarahkan pada kelompok paling rentan. Ia juga menyoroti siswa SMA yang sudah melewati fase pertumbuhan paling krusial. Karena itu, dampak gizi dinilai lebih kecil dibanding kelompok usia dini.
Charles mendorong desain ulang menyeluruh terhadap program MBG. Ia menyebut efisiensi dapat meningkatkan dampak kebijakan secara signifikan. Ia menambahkan, keberhasilan program tidak diukur dari jumlah penerima. Namun, diukur dari perbaikan status gizi masyarakat.
Pemerintah Lakukan Refocusing dan Penyesuaian Teknis
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyatakan evaluasi dilakukan bersama kementerian terkait. Koordinasi dilakukan dengan Kementerian Kesehatan dan lembaga lain. Ia menjelaskan intervensi gizi harus difokuskan sejak masa kehamilan. Masa 1.000 hari pertama kehidupan menjadi periode penting.
Agustina menyebutkan penyesuaian anggaran akan dilakukan sesuai kebijakan efisiensi. Pagu indikatif BGN juga akan mengalami perubahan. Ia menegaskan refocusing penerima manfaat sedang dihitung ulang secara teknis. Program diarahkan agar lebih tepat sasaran. Contoh evaluasi mencakup kemungkinan pengurangan penerima dari kalangan SMA. Kebijakan ini disebut dapat mengurangi hingga jutaan penerima manfaat.
Sorotan Transparansi dan Tata Kelola Program
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menilai kebijakan publik harus transparan. Ia menegaskan negara memiliki tiga tugas utama. “Tugas negara itu tiga, melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat,” ujarnya.
Menurutnya, evaluasi program MBG harus menjamin tidak ada penyimpangan anggaran. Transparansi menjadi kunci utama kepercayaan publik. Ia menekankan prinsip Partai X bahwa kebijakan publik harus berbasis keadilan sosial. Setiap program harus berpihak pada rakyat kecil.
Prinsip Partai X juga menekankan efisiensi anggaran negara. Setiap rupiah harus memberi manfaat langsung kepada masyarakat. Selain itu, Partai X menekankan akuntabilitas dalam setiap program pemerintah. Pengawasan publik harus diperkuat secara sistematis.
Prinsip Partai X dalam Kebijakan Sosial
Prinsip Partai X menegaskan negara wajib hadir dalam perlindungan sosial. Kehadiran negara harus berbasis data dan kebutuhan nyata. Program bantuan harus menghindari pemborosan dan salah sasaran. Kebijakan harus berbasis evaluasi berkala. Partai X juga menekankan pentingnya integritas dalam tata kelola program publik. Setiap kebijakan harus bebas dari konflik kepentingan. Selain itu, prinsip keberpihakan kepada rakyat miskin harus menjadi prioritas utama. Program harus menyentuh kelompok paling rentan.
Solusi Partai X untuk Reformasi Program MBG
Partai X mendorong audit menyeluruh terhadap program MBG. Audit dilakukan untuk memastikan efektivitas dan transparansi anggaran. Pertama, pemerintah perlu memperkuat data terpadu kesejahteraan sosial. Data akurat akan mencegah salah sasaran bantuan. Kedua, evaluasi penerima manfaat harus berbasis kebutuhan gizi riil. Fokus diarahkan pada ibu hamil dan balita.
Ketiga, pengawasan independen harus dilibatkan dalam program nasional. Tujuannya untuk mencegah potensi penyimpangan. Keempat, digitalisasi distribusi bantuan perlu diperkuat. Sistem digital dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi. Kelima, indikator keberhasilan harus berbasis dampak kesehatan masyarakat. Bukan sekadar jumlah penerima bantuan.
Penutup: Efisiensi Harus Berpihak pada Rakyat
Prayogi menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh mengurangi hak rakyat miskin. Kebijakan harus tetap berpihak pada kelompok rentan. Ia menekankan bahwa reformasi program MBG harus memperkuat keadilan sosial. Negara wajib memastikan tidak ada yang tertinggal. Dengan evaluasi yang transparan, program diharapkan lebih tepat sasaran. Tujuan peningkatan gizi nasional dapat tercapai secara optimal.
