beritax.id – AMSTERDAM — Sejumlah elemen masyarakat sipil Indonesia di Belanda mendeklarasikan Rakyat Berdaulat dalam sebuah forum yang digelar di Amsterdam, Belanda, Rabu (17/6/2026). Deklarasi tersebut melanjutkan Deklarasi Sekolah Negarawan Eropa yang dilaksanakan pada 21 April 2026 lalu. Deklarasi ini melibatkan diaspora Indonesia yang terdiri atas pelajar, pekerja, profesional, serta aktivis masyarakat sipil yang tergabung dalam berbagai jejaring, termasuk Gerakan Reset Indonesia dan Indonesia Baru. Mereka menilai kondisi demokrasi Indonesia tengah menghadapi kemunduran serius yang membutuhkan respons politik baru dari masyarakat sipil.
Dalam Deklarasi Amsterdam ini, para peserta menyatakan bahwa sistem pemerintahan saat ini dinilai gagal menjalankan fungsi representasi publik secara efektif. Mereka menyoroti dominasi elite dan pemodal dalam proses demokrasi yang dinilai semakin menguat pasca-Reformasi.
Kekhawatiran tersebut antara lain didasarkan pada sejumlah indikator demokrasi global. Salah satunya adalah data Varieties of Democracy (V-Dem) yang menunjukkan penurunan indeks demokrasi Indonesia hingga mencapai angka 0,30, atau level terendah sejak era Reformasi bergulir.
“Perubahan harus dipimpin oleh masyarakat sipil yang terorganisasi melalui sebuah Blok Politik Alternatif,” demikian bunyi salah satu bagian dalam Deklarasi Amsterdam.
Menurut para deklarator, sikap apatis masyarakat maupun kritik yang hanya dilakukan dari luar sistem tidak lagi cukup untuk menjawab persoalan yang mereka sebut sebagai kerusakan sistemik dalam tata kelola demokrasi Indonesia. Karena itu, mereka mendorong terbentuknya wadah alternatif yang berakar pada gerakan masyarakat sipil.
Menolak Figur Tunggal
Dalam deklarasinya, Blok Politik Alternatif menegaskan bahwa gerakan tersebut tidak dibangun untuk mengusung figur tertentu ataupun mempersiapkan pencalonan presiden. Sebaliknya, gerakan ini mengedepankan konsep kepemimpinan sipil kolektif sebagai mekanisme untuk menghindari kultus individu dan dominasi satu tokoh dalam proses konsolidasi.
Para penggagas menyatakan kepemimpinan kolektif diperlukan untuk memastikan gerakan tetap menjadi milik bersama dan berorientasi pada agenda perubahan, bukan kepentingan personal maupun kelompok tertentu. Sebagai tindak lanjut deklarasi, peserta forum menyampaikan tiga maklumat utama.
Pertama, menyatakan kondisi politik Indonesia berada dalam situasi darurat yang memerlukan hadirnya Blok Politik Alternatif sebagai instrumen koreksi terhadap sistem politik yang berjalan saat ini.
Kedua, mendorong penyelenggaraan Kongres Rakyat secara demokratis dan damai guna merumuskan manifesto politik bersama. Kongres tersebut direncanakan melibatkan berbagai tokoh publik, akademisi, pegiat masyarakat sipil, organisasi keagamaan lintas iman, komunitas adat, serikat buruh, hingga perwakilan mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia.
Ketiga, menyerukan kepada masyarakat sipil di berbagai wilayah untuk menggelar deklarasi dan konsolidasi serupa sebagai bagian dari upaya membangun jaringan gerakan yang lebih luas.
Menutup deklarasi, panitia mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam penguatan gerakan melalui berbagai bentuk dukungan, mulai dari penyusunan pernyataan sikap di komunitas masing-masing, pembuatan video dukungan, hingga kampanye digital melalui media sosial dengan tagar #DaruratPolitik, #BlokPolitikAlternatif, dan #ResetIndonesia.
